Pemerintah Iran menghentikan kerja sama dengan IAEA, termasuk inspeksi terhadap fasilitas nuklirnya. Namun, pintu diplomasi tetap terbuka.
02 Jul 2025 20:55 WIB · Internasional
TEHERAN, RABU — Pemerintah Iran, Rabu (2/7/2025), mengeluarkan aturan perundangan untuk menghentikan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Walau begitu, Pemerintah Iran tidak menutup pintu diplomasi dan masih bersedia melakukan perundingan tentang program nuklirnya dengan para pihak, termasuk Amerika Serikat.
Pengumuman penghentian kerja sama Iran dengan IAEA itu diumumkan oleh stasiun televisi Pemerintah Iran, Rabu (2/7/2025). Pengumuman itu disiarkan setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui Dewan Wali (Guardian Council).
”Pemerintah diamanatkan untuk segera menangguhkan semua kerja sama dengan IAEA berdasarkan perjanjian nonproliferasi senjata nuklir dan perjanjian keamanan terkait,” sebut televisi pemerintah mengutip RUU tersebut. ”Penangguhan ini akan tetap berlaku hingga kondisi tertentu terpenuhi, termasuk jaminan keamanan fasilitas nuklir dan ilmuwan.”
Mengutip pernyataan kantor kepresidenan, Kantor Berita Iran IRNA melaporkan, Presiden Masoud Pezeshkian memberlakukan aturan perundangan itu sesuai dengan pasal 123 konstitusi Iran. Namun, naskah itu tidak menyebutkan langkah konkret lanjutan yang akan dijalankan oleh pemerintahan Pezeshkian pascapenghentian kerja sama itu, terutama dalam hal pengawasan program pengayaan nuklir Iran.
Usulan untuk menghentikan kerja sama dengan IAEA mencuat setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang sejumlah fasilitas nuklir Iran. Sejumlah fasilitas utama program pengayaan nuklir Iran, yakni Fordo, Isfahan, dan Natanz.
Di tingkat parlemen, UU tersebut mendapat dukungan 221 suara. Tidak ada suara yang menentang usulan itu. Hanya ada satu suara abstain dari total 223 anggota parlemen yang hadir saat pemungutan suara. Dewan Wali, badan yang bertugas memeriksa undang-undang untuk kesesuaian dengan hukum Islam dan Konstitusi, telah meninjau draf RUU itu dan tidak mengajukan keberatan.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/02/18/0b764e57-68f8-40f0-9986-dd1f19067e46_jpg.jpg)
Hadi Tahan Nazif, seorang anggota dewan, kepada IRNA mengatakan, rancangan undang-undang itu sudah diperiksa secara teliti dan tidak ditemukan pelanggaran prinsip-prinsip agama atau konstitusional.
Sebagian teks undang-undang yang dipublikasikan oleh media Iran menyebut bahwa UU itu diundangkan untuk memastikan dukungan penuh pada hak-hak Republik Islam Iran sebagai sebuah negara untuk melakukan pengayaan uranium berdasarkan perjanjian proliferasi nuklir (NPT).
Parlemen Iran mengesahkan rancangan undang-undang penghentian kerja sama dengan IAEA itu pada 25 Juni setelah menilai bahwa laporan lembaga pengawas itu bias dan menjadi pintu masuk bagi serangan Israel dan sekutu utamanya terhadap Teheran. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi sendiri kemudian membantahnya. Grossi mengatakan, laporan IAEA sama sekali tidak menyebut adanya elemen nyata yang membuktikan bahwa Iran memproduksi hulu ledak nuklir.
Meski ada sejumlah kamera pengawas dipasang di sejumlah fasilitas pengayaan nuklir Iran, tidak semuanya bisa diakses oleh IAEA. Begitu juga dengan akses langsung pada fasilitas tersebut, terutama pascaserangan Israel dan AS beberapa pekan lalu.
Pascaserangan Israel dan AS, Grossi telah berkomunikasi dengan sejumlah pejabat Teheran untuk berkunjung dan memeriksa sejumlah fasilitas pengayaan nuklir yang menjadi target AS dan Israel. Sejauh ini permintaan itu ditolak Teheran dan mengisyaratkan kunjungan itu adalah bagian dari niat jahat Grossi terhadap Iran dan rakyatnya.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/22/c9c754f5-b97a-407a-9234-0dab7d515c96_png.png)
Seorang pejabat kehakiman Iran, Ali Mozaffari, menyatakan Grossi harus dimintai pertanggungjawaban atas laporan IAEA yang dinilainya menjadi dasar kejahatan terhadap Iran. Mozzaffari menyebut laporan IAEA itu sebagai laporan palsu dan menipu.
Perancis, Jerman, dan Inggris mengutuk pernyataan itu dan menilainya sebagai ancaman. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyebut pemungutan suara parlemen dan keputusan penghentian kerja sama dengan IAEA mencerminkan kekhawatiran dan kemarahan opini publik Iran.
Meski pemerintah memutuskan menghentikan kerja sama dengan IAEA, pintu diplomasi dan negosiasi program nuklir Iran tetap terbuka. ”Pintu diplomasi tidak akan pernah tertutup rapat,” kata Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dilansir dari kantor berita Tasnim.
Perundingan tak langsung program nuklir Iran akan memasuki putaran ke-enam saat serangan Israel terjadi. Pemerintah Oman telah menyiapkan lokasi perundingan di Muscat saat serangan terjadi. Perundingan dihentikan tanpa kejelasan pascaserangan itu.
Araqhchi mengatakan, Pemerintah Iran belum memutuskan apakah mereka akan terlibat kembali dalam perundingan sejenis seperti itu. Dia menyatakan, para pihak harus memberikan jaminan kepada Iran bahwa tindakan serupa tidak terulang kembali di masa depan.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/04/15/58f2ed52521e6288a2301e785cafaf7b-000_42689WH.jpg)
”Agar kami memutuskan untuk terlibat lagi, pertama-tama kami harus memastikan bahwa Amerika tidak akan kembali menyerang kami dengan serangan militer selama negosiasi,” kata Araqhchi. ”Dan, saya pikir dengan semua pertimbangan ini, kami masih membutuhkan lebih banyak waktu.”
Saat ditanya tentang kondisi lokasi pengayaan nuklir Iran pascaserangan Israel dan Iran, Araqhchi menyebut pengeboman tidak akan bisa melenyapkan teknologi dan sains untuk pengayaan. ”Jika ada kemauan dari pihak kami, dan kemauan itu ada untuk sekali lagi membuat kemajuan dalam industri ini, kami akan dapat segera memperbaiki kerusakan dan menebus waktu yang hilang,” katanya.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Iran bermaksud untuk terus melakukan pengayaan, Araqhchi menyatakan, program nuklir damai negara telah menjadi kebanggaan dan kejayaan nasional. ”Kami juga telah melalui 12 hari perang yang dipaksakan. Oleh karena itu, orang tidak akan mudah mundur dari pengayaan,” katanya.
:quality(80)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2025/06/13/26bd3f38-1e2b-4638-a0ad-d7a3abc38700_png.png)
Keputusan Teheran menghentikan kerja sama dengan IAEA memancing pernyataan Israel. ”Iran baru saja mengeluarkan pengumuman yang memalukan tentang penangguhan kerja samanya dengan IAEA,” kata Menlu Israel Gideon Saar di platform X. ”Ini adalah penolakan total terhadap semua kewajiban dan komitmen nuklir internasionalnya.”
Saar mendorong dunia internasional bertindak, menggunakan semua cara yang dimiliki untuk menghentikan ambisi nuklir Iran. ”Kami menunjukkan dan membuktikan kami memiliki kemampuan untuk membela diri. Dan, kami akan terus melakukannya jika ada agresi yang dilancarkan terhadap kami,” katanya. (AP/AFP/REUTERS)
Penulis:
Mahdi MuhammadEditor:
Bonifasius Josie Susilo HPenyelaras Bahasa:
Teguh Candra