Iran Kirim Sinyal Berbeda untuk Lebanon dan Hizbullah

BEIRUT, JUMAT — Ali Larijani, salah satu penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, melawat ke Suriah dan Lebanon. Ia mengirimkan pesan Khamenei kepada para pemimpin negara dan kelompok perlawanan bahwa Teheran mendukung keputusan apa pun yang mereka ambil.

”Kami tidak bermaksud menyabotase apa pun. Kami mencari solusi untuk masalah ini,” kata Larijani setelah bertemu Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati dan Ketua Parlemen Nabih Berri di Beirut, Lebanon, Jumat (15/11/2024). Pada saat yang bersamaan, Larijani juga berkirim pesan kepada kelompok Hizbullah bahwa Iran mendukung perlawanan dalam semua situasi.

Pernyataan Larijani mengirim sinyal berbeda di tengah kabar yang menyebut Pemerintah Amerika Serikat tengah berupaya mengegolkan rancangan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah. Laporan media Lebanon menyebutkan, Duta Besar AS untuk Lebanon Lisa Johnson telah menyerahkan usulan gencatan senjata kepada Berri, Kamis (14/11/2024). Berri memimpin pembicaraan mewakili Hizbullah.

Seorang pejabat Lebanon, Jumat (15/11/2024), mengonfirmasi Johnson dan Berri telah bertemu. Namun, pejabat yang tidak mau disebut namanya itu menolak mengatakan apakah draf gencatan senjata itu diserahkan atau tidak. Kedutaan Besar AS menolak untuk mengonfirmasi atau membantah laporan tersebut.

Sehari sebelum Larijani terbang ke Beirut, ia mengunjungi Suriah dan bertemu dengan Presiden Bashar al-Assad. Kantor berita Pemerintah Suriah mengatakan, Assad dan Larijani membahas situasi di kawasan, termasuk agresi yang tengah berlangsung di Palestina dan Lebanon serta pentingnya upaya untuk menghentikannya.

Dalam kunjungan akhir bulan lalu, dua utusan khusus Pemerintah AS, Amos Hochstein dan Brett McGurk, menyodorkan proposal gencatan senjata pada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Akan tetapi, Netanyahu meminta dalam setiap kesepakatan gencatan senjata, ada jaminan jangka panjang bagi keamanan warga dan wilayah Israel.

Beberapa poin yang ingin dimasukkan Netanyahu adalah lampu hijau bagi militer Israel untuk menggagalkan ancaman dengan menyerang sewaktu-waktu ke wilayah Lebanon.

Selain itu, proposal tersebut membuat pasukan Hizbullah mundur sekitar 30 kilometer dari perbatasan ke arah utara, menjauh dari perbatasan kedua negara. Pasukan Israel juga akan mundur dari Lebanon.  Beberapa poin lain mencakup kewajiban militer Lebanon untuk melucuti kemampuan militer Hizbullah.

Tidak ada penjelasan apakah rancangan proposal yang diserahkan Johnson memiliki poin yang sama seperti yang diusulkan Hochstein dan McGurk ke Netanyahu atau tidak.

Mohanad Hage Ali, peneliti Carnegie Middle East Center Beirut, menilai proposal senjata yang ditawarkan AS hanya menjadi alat bagi Netanyahu dan pemerintahan sayap kanan Israel untuk memperpanjang perang. Setiap kali kesepakatan hampir tercapai, Israel akan mengubah ketentuannya meski proposal itu telah ”mendapat restu” Gedung Putih.

”(Menyerukan gencatan senjata) adalah bagian dari pesan (Israel) kepada warga Lebanon dan Pemerintah Lebanon. Mereka berkata, ’Kami menginginkan perdamaian, tetapi Hizbullah yang tidak menginginkannya,’” katanya, dikutip dari laman Al Jazeera.

Selain itu, persyaratan yang diminta oleh Netanyahu, menurut Hage Ali, tidak realistis dan tidak bisa diterima oleh Lebanon karena berisiko  terhadap keamanan negaranya. Syarat yang diminta Netanyahu juga berpotensi menyebabkan perang saudara serta mengharuskan Hizbullah menyerah sepenuhnya.

Itulah sebabnya dia meragukan Netanyahu dan militer Israel akan menerima proposal dengan persyaratan yang lebih rendah. ”Saya ragu. Tidak ada indikasi mereka akan melakukannya,” ujarnya.

Karim Emile Bitar, profesor hubungan internasional Universitas Saint Joseph di Lebanon, mengatakan, persyaratan Israel mempersulit terwujudnya gencatan senjata. ”Pembicaraan tentang gencatan senjata tampaknya tidak serius karena persyaratannya sama dengan penyerahan diri sepenuhnya dan tanpa syarat oleh Hizbullah. Saya tidak melihat Hizbullah atau (pendukung utamanya) Iran setuju dengan hal ini,” katanya.

Perang Hizbullah-Israel telah mempersulit kehidupan perekonomian Lebanon. Sejak konflik terbuka meletus, Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi negara ini mencapai 5,1 miliar dollar AS (sekitar Rp 81 triliun). (AP/Reuters)