Iran: Selat Hormuz Terbuka untuk Semua, Kecuali Musuh

DUBAI, MINGGU — Iran bersedia tetap membuka Selat Hormuz untuk semua pelayaran, kecuali kapal musuh. Karena selat itu masih ditutup, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran sehingga Iran merespons keras.

Perwakilan Iran untuk Organisasi Maritim Internasional (IMO), Ali Mousavi, menyatakan, Teheran siap bekerja sama untuk meningkatkan keselamatan maritim dan melindungi pelaut di Teluk. Kapal-kapal yang tidak terkait dengan ”musuh Iran” dapat melewati selat setelah mengoordinasikan pengaturan keamanan dan keselamatan dengan Teheran.

”Diplomasi tetap menjadi prioritas Iran. Namun, penghentian agresi sepenuhnya serta saling percaya dan keyakinan lebih penting,” kata Mousavi, Minggu (22/3/2026). Ia menambahkan, serangan AS-Israel terhadap Iran adalah akar dari situasi di Selat Hormuz.

Data pelacakan kapal menunjukkan, beberapa kapal telah berhasil melewati selat tersebut dengan aman, seperti dari India dan Pakistan. Pakistan menjalin hubungan baik dengan Iran sambil mempertahankan hubungan dekat dengan AS dan Arab Saudi.

Iran menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak dan gas dari seperlima pasokan dunia, setelah AS-Israel menyerang negara itu pada 28 Februari 2026. Selain itu, Teheran menyerang pangkalan militer AS serta fasilitas minyak dan gas di negara-negara Teluk. Harga minyak dan gas global jadi terguncang.

Tidak lama, Trump mengancam akan menargetkan pembangkit listrik Iran jika jalur air itu tidak sepenuhnya dibuka dalam waktu 48 jam. Ancaman ini keluar hanya sehari setelah ia berencana mengakhiri perang AS-Israel melawan Iran yang sudah memasuki pekan keempat.

”Jika Iran tidak sepenuhnya membuka Selat Hormuz, tanpa ancaman, dalam waktu 48 jam dari sekarang, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka. Dimulai dengan yang terbesar terlebih dahulu!” tulis Trump di media sosial.

Pembangkit listrik terbesar Iran adalah pembangkit gas alam Damavand di dekat Teheran serta pembangkit Kerman dan Ramin. Iran juga memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Bushehr. Jaringan listrik Iran terkait pada sektor energinya. Serangan terhadap jaringan energi dapat memicu pemadaman listrik serta melumpuhkan pompa, kilang, terminal ekspor, hingga pusat komando militer.

Analis pasar dari IG, Tony Sycamore, menjelaskan, tujuan utama Trump menargetkan infrastruktur Iran adalah untuk menekan ekonomi dan politik Teheran. Dengan demikian, Iran akan mengakhiri blokade Selat Hormuz.

Strategi tekanan semacam itu diambil agar AS tidak harus menyerang South Pars, ladang gas utama Iran yang sempat diserang Israel. Sebab, serangan terhadap South Pars akan menyebabkan kerusakan pasokan global jangka panjang. Namun, pernyataan Trump tetap menimbulkan ketidakpastian tinggi di pasar.

”Jika ultimatum tersebut tidak dicabut, kita kemungkinan akan melihat pembukaan Black Monday kembali dengan pasar saham global mengalami penurunan  drastis dan harga minyak melonjak jauh lebih tinggi,” kata Sycamore.

Apalagi, dalam menyikapi ancaman Trump, Iran tidak gentar. Markas Komando Militer Iran Khatam al-Anbiya berencana menargetkan semua infrastruktur energi, teknologi informasi, dan desalinasi AS dan Israel di kawasan, seperti di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Ghalibaf bahkan memperingatkan, infrastruktur penting dan fasilitas energi Timur Tengah dapat ”hancur secara permanen” jika pembangkit listrik Iran menjadi sasaran. Pembalasan Iran akan meningkatkan harga minyak untuk sementara waktu.

”Aksi (Iran) akan memperdalam dan memperpanjang penderitaan akibat harga energi yang lebih tinggi dan menyeret konflik ke dalam krisis regional yang lebih luas,” ujar Sycamore melanjutkan.

Harga minyak melonjak mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel pada Jumat (20/3/2026), lalu menetap di level tertinggi dalam hampir empat tahun terakhir. Kondisi ini terjadi setelah Irak menyatakan keadaan kahar (force majeure) pada semua ladang minyak yang dikembangkan oleh perusahaan asing. Ditambah lagi, Israel sempat menyerang South Pars, ladang gas utama di Iran.

Perkembangan terbaru konflik AS-Israel melawan Iran menunjukkan perang sedang berjalan menuju arah yang berbahaya. Lebih-lebih ketika Iran berhasil menembus pertahanan udara di Dimona, tak jauh dari lokasi reaktor nuklir rahasia Israel.

Israel diyakini sebagai satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki senjata nuklir, meskipun para pemimpinnya menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal tuduhan tersebut. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan, belum menerima laporan kerusakan pada pusat nuklir Israel atau tingkat radiasi yang tidak normal.

”Jika rezim Israel tidak mampu mencegat rudal di wilayah Dimona yang dijaga ketat, secara operasional, itu adalah tanda memasuki fase baru pertempuran,” kata Ghalibaf di X.

Serangan Iran di Israel terjadi setelah situs pengayaan nuklir utama Teheran di Natanz diserang, Sabtu. Kantor berita resmi peradilan Iran, Mizan, mengatakan, tidak ada kebocoran. Israel membantah bertanggung jawab atas serangan itu, sementara Pentagon menolak berkomentar.

Menurut IAEA, sebagian besar dari sekitar 441 kilogram uranium yang diperkaya Iran untuk program nuklirnya berada di tempat lain. Program nuklir Iran merupakan salah satu alasan utama mengapa AS-Israel menyerang negara itu.

Teheran juga untuk pertama kali menembakkan rudal-rudal jarak jauh ke arah pangkalan militer AS-Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia, Sabtu (21/3/2026). Menurut Kepala Militer Israel Eyal Zamir, dua rudal tersebut memiliki jangkauan 4.000 kilometer. Bahkan, ia mengklaim rudal itu bisa mencapai Eropa, antara lain London, Paris, atau Berlin.

Namun, Inggris tak yakin atas klaim Israel. Menteri Negara untuk Perumahan, Komunitas, dan Pemerintah Daerah Inggris Steve Reed, Minggu, mengatakan, tidak ada bukti pendukung.

”Kami tidak akan terseret ke dalam perang, tetapi akan melindungi kepentingan kami sendiri di kawasan ini. Kami akan bekerja sama dengan sekutu untuk meredakan situasi,” ujar Reed terkait ultimatum Trump. (AP/Reuters)