Ironi Donald Trump

Sebagai sosok yang dalam setahun terakhir giat mempromosikan perdamaian, keputusan terakhir Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas Iran mengesankan sebaliknya. Dulu saat berkampanye pada tahun 2024, Trump berjanji akan mengakhiri perang.

Dalam pidato kenegaraannya, Rabu lalu, Trump kembali menyatakan ingin menciptakan perdamaian di mana pun. Akan tetapi, dalam pidato itu pula ia menegaskan tidak akan pernah ragu untuk menghadapi ancaman terhadap AS di mana pun, termasuk oleh Iran.

Menyeruak nuansa ironi itu. Apalagi bila merujuk kebijakannya setahun terakhir, dimana ia telah memerintahkan serangan militer ke tujuh negara, termasuk Iran.

Serangan pertama ke Iran dilakukan pada Juni 2025 dengan Operasi Midnight Hammer selama 12 hari. Konon, AS berhasil menghancurkan program senjata nuklir Iran.

Serangan ke Iran kali ini alasannya tak jauh dari perkara program nuklir Iran, ditambah isu pengembangan rudal balistik. Selain itu, Trump menyebut rezim Iran telah membunuh dan melukai ribuan tentara AS dan ratusan ribu bahkan jutaan orang dengan “bom pinggir jalan”. Saat gelombang protes terjadi di Iran, setidaknya 32.000 orang juga tewas.

Tidak ada negara, kata Trump, yang boleh meragukan tekad AS yang memiliki militer terkuat di dunia. “Saya membangun kembali militer pada masa jabatan pertama saya. Kita akan terus melakukannya dan dibuktikan dengan anggaran triliunan dolar. Kita tidak punya pilihan. Kita harus kuat. Mudah-mudahan kita jarang perlu menggunakan kekuatan besar yang telah kita bangun bersama ini. Ini benar-benar perdamaian melalui kekuatan dan itu sangat efektif,” kata Trump.

Masalahnya, serangan Trump ke Iran itu ilegal. Kongres AS tidak dilibatkan. Mereka hanya dapat pemberitahuan. Padahal, menurut Konstitusi AS, hanya kongres yang punya kuasa untuk menyatakan perang. Tidak ada indikasi kondisi darurat yang memberi presiden wewenang sepihak untuk memerintahkan tindakan militer. Sebagai panglima tertinggi, presiden memang punya wewenang untuk mengerahkan militer, tetapi itu benar-benar terbatas pada kondisi darurat atau -misalnya- AS sedang diserang dan butuh respons secepatnya. Meski perang sudah terjadi, kongres masih bisa menghentikannya.

AS punya Undang-Undang Kekuatan Perang yang dibuat tahun 1970-an. Dalam UU itu disebutkan, jika seorang presiden melibatkan militer dalam permusuhan tanpa otorisasi Kongres, maka operasi itu harus diakhiri dalam waktu 60 hari, kecuali Kongres memberi izin.

Kongres bisa memakai kekuasaannya untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah. Ini supaya pemerintah tak asal-asalan membelanjakan uang untuk berperang.

Partai Republik dan Demokrat di Kongres akan membahas isu ini karena tidak ada yang tahu persis kenapa AS harus menyerang Iran. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio hanya memberi tahu ”Kelompok Delapan”, kelompok bipartisan yang terdiri dari para pemimpin DPR dan Senat serta ketua komite intelijen, tentang rencana serangan AS ke Iran tak lama sebelum serangan dimulai.

AS bingung, Iran pun bingung. Padahal, perundingan di Geneva, Swiss, katanya, berjalan lancar. ”Ada kemajuan signifikan,” begitu pengakuan Menteri Luar Negeri Oman Badr al-Busaidi yang memediasi AS-Iran, Jumat lalu, sehari sebelum serangan AS-Israel ke Iran.

Dalam perundingan itu, Iran menawarkan jaminan tidak akan berusaha memperoleh material nuklir untuk produksi bom atom. Ini terobosan penting yang belum pernah dicapai sebelumnya.

”Ada kemajuan dan pemahaman bersama,” begitu juga kata Menlu Iran Abbas Araghchi. Namun, pada Sabtu pagi, AS dan Israel menyerang Iran. Alasan Trump: ada ”ancaman langsung” dari rezim Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga pakai argumen serupa.

Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Sejak awal, posisi AS dan Iran sudah berbeda. AS menuntut Iran menyerah total, bukan semata terkait program nuklir, tetapi juga persenjataan rudal. Iran jelas tak akan mau. Trump tampaknya berharap Iran menyerah jika diancam serangan militer.

Ia salah menilai sifat dan karakter rezim Iran. Iran bukan Venezuela, bukan juga Irak tahun 2003. Perundingan pun berlangsung alot.

Kapal induk USS Gerald R Ford yang memasuki Mediterania pada 20 Februari 2026 jadi penentu waktu serangan. Trump punya berbagai pilihan militer yang diinginkannya. Menurut para pejabat di Dewan Keamanan Nasional dan Israel, Trump tidak akan membiarkan perundingan berlarut-larut tanpa batas waktu.

”Kita sudah bermain-main dengan mereka selama 47 tahun, dan itu waktu yang lama,” kata Trump.

AS Steven Simon, mantan direktur senior di Dewan Keamanan Nasional dan penulis buku Grand Delusion: The Rise and Fall of American Ambition in the Middle East, di majalah The Economist menulis, sebenarnya sejak serangan AS ke Iran, Juni 2025, Trump sudah melanggar tabu AS menyerang Iran secara langsung.

Selama puluhan tahun AS memerangi Iran secara tidak langsung melalui sanksi, aksi rahasia, operasi siber, dan proksi bersenjata. Tidak pernah secara langsung. Sikap menahan diri ini disebabkan AS takut dengan pembalasan Iran, risiko guncangan harga minyak, dan kesadaran akan konflik yang bisa meluas kemana-mana. Namun, di tangan Trump, semua berubah.

Di mata Trump, AS seolah-olah membuka jalan bagi rakyat Iran untuk menggulingkan rezim Iran dan memulai hidup yang baru. Trump barangkali lupa. Selama ini belum pernah ada kekuasaan yang digulingkan hanya melalui serangan udara.

Jadi, jika berharap ada perubahan rezim di Iran, itu bergantung sepenuhnya pada rakyat Iran.

Nasi sudah menjadi bubur. Serangan ke Iran disebut sebagai operasi militer Barat yang paling genting dan berbahaya sejak invasi Irak dan Afghanistan, sekaligus paling berisiko bagi Trump.

Sekarang tetangga-tetangga Iran dan mitra AS di Timur Tengah, seperti Bahrain, Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Irak, dan Qatar, harus ikut menanggung akibatnya karena mayoritas dari mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer AS. Banyak dari mereka bergantung pada AS untuk dukungan pertahanan, tetapi kini harus fokus melindungi dirinya sendiri.

Meski Iran dianggap sebagai ancaman, negara-negara tetangganya telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk mendekati Iran. Arab Saudi sudah memulihkan hubungan diplomatiknya pada 2023 setelah tujuh tahun beku. UEA sudah melakukannya lebih awal. Keduanya sudah meminta Trump untuk tidak memulai perang. Akan tetapi, kini mereka terimbas perang.

Belum jelas apa tindakan selanjutnya. Ada yang masih berharap diplomasi dihidupkan kembali. Sebagian lagi masih bingung.