Israel Akhirnya Melarang Operasi  UNRWA

TEL AVIV, SENIN — Israel benar-benar melaksanakan undang-undang yang disahkan Parlemen Israel (Knesset) bulan lalu. Israel melarang Badan Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) beroperasi di Israel. Kelompok-kelompok bantuan menilai, larangan itu menciptakan hambatan lebih baru untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza.

Israel memutus hubungan dengan UNRWA setelah anggota parlemen memberikan suara untuk melarang organisasi tersebut. Pemerintah Israel mengatakan, mereka secara resmi telah menyampaikan pembatalan perjanjian Israel dan UNRWA kepada PBB, Senin (4/11/2024).

Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, Kementerian Luar Negeri Israel memberi tahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan tersebut, Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan, mereka membatalkan perjanjian yang dibuat pada 1967. Perjanjian tersebut memfasilitasi pekerjaan UNRWA di Israel.

UNRWA adalah badan kemanusiaan PBB yang menyelenggarakan layanan kesehatan, sekolah, bantuan pangan, dan berbagai program bantuan bagi warga Palestina selama lebih dari 70 tahun. Sebanyak 90 persen penduduk Palestina diusir tentara Israel dari rumah dan tanah kelahiran mereka pada Mei 1948. Peristiwa itu dikenal sebagai Al Nakba.

Sejak itu, hingga saat ini mereka turun-temurun menjadi pengungsi di Tepi Barat, Jalur Gaza, Mesir, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Jumlah warga Palestina kini diperkirakan hampir enam juta orang. Keluarga pengungsi merupakan mayoritas penduduk Gaza.

Dalam perang Israel dengan Hamas di Jalur Gaza yang meletus sejak 7 Oktober 2023, UNRWA mengurusi pengungsi Palestina dan penyedia bantuan utama di Gaza. Akan tetapi, Israel mengatakan UNRWA telah disusupi oleh Hamas.

Israel menuduh beberapa staf UNRWA mengambil bagian dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel. Hal itu membuat Israel menyatakan UNRWA adalah bagian dari masalah di Gaza.

”UNRWA merupakan organisasi yang stafnya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober 2023. Banyak dari karyawannya adalah anggota Hamas. UNRWA adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi,” kata Katz.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dałam sebuah pernyataan mengatakan, ”Meskipun ada banyak bukti yang kami serahkan ke PBB yang menyoroti bagaimana Hamas menyusup ke UNRWA, PBB tidak melakukan apa pun untuk mengatasi kenyataan ini.”

UNRWA membantah tuduhan tersebut. UNRWA mengatakan, mereka sudah mengambil tindakan untuk memastikan kenetralan organisasi tersebut.

Serangkaian penyelidikan menemukan beberapa masalah terkait netralitas UNRWA. Penyelidikan menetapkan sembilan staf UNRWA “mungkin terlibat” dalam serangan 7 Oktober, tetapi tidak menemukan bukti terkait tuduhan utama Israel.

Sebelum Undang-Undang tentang pelarangan UNRWA disahkan, Israel telah lama mengkritik UNRWA yang dibentuk setelah perang 1948. Israel menuduh UNRWA bias anti-Israel dan mengatakan bahwa lembaga itu mengabadikan konflik dengan mempertahankan warga Palestina dalam status pengungsi permanen.

Dengan pengesahan Undang-Undang tersebut, PBB dan beberapa sekutu Barat Israel khawatir hal itu akan semakin memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza yang sudah mengerikan. Para ahli mengatakan, larangan terhadap badan PBB tersebut akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza.

Akan tetapi, Katz menepis argumen tersebut. Ia mengatakan hanya sebagian bantuan yang dikirim ke Gaza oleh UNRWA.

”Bahkan sekarang, sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Gaza dikirim melalui organisasi lain. Hanya 13 persen di antaranya yang dikirim melalui UNRWA,” kata Katz.

”Negara Israel berkomitmen pada hukum internasional dan akan terus memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dengan cara yang tidak membahayakan keamanan warga Israel,” imbuh Katz.

Namun, UNRWA dan lembaga kemanusiaan lainnya menuduh otoritas Israel membatasi aliran bantuan ke Gaza selama perang di Jalur Gaza.

Larangan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran kepada staf UNRWA di Tepi Barat yang diduduki. Mereka berpotensi menghadapi masalah saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain.

Mereka juga berpotensi kesulitan mengakses Yerusalem timur atau Israel karena mereka akan kehilangan kemampuan untuk berkoordinasi dengan otoritas Israel untuk melewati pos pemeriksaan. Kekhawatiran yang sama berlaku untuk visa dan izin yang diberikan oleh otoritas Israel. (AP/AFP/REUTERS)