Israel Cemas Perundingan AS-Iran, Trump Ancam ”Fase Dua”

WASHINGTON, JUMAT — Israel terus menyuarakan kecemasan atas perundingan Amerika Serikat dengan Iran. Tel Aviv khawatir hasil yang bakal dicapai tidak memenuhi kepentingannya. Sejauh ini, dengan terus meningkatkan ancaman ke Iran jika gagal mencapai kesepakatan, Presiden AS Donald Trump tetap mendorong jalur diplomasi.

”Kita harus membuat kesepakatan. Jika tidak, akan sangat traumatis, sangat traumatis. Saya tidak ingin itu terjadi, tetapi kita harus membuat kesepakatan,” kata Trump di Washington, Kamis (12/2/2026) waktu setempat atau Jumat waktu Indonesia. ”Ini akan sangat traumatis bagi Iran jika mereka tidak membuat kesepakatan,” ujarnya menambahkan.

Hingga saat ini, Iran dan AS belum menetapkan tanggal putaran pembicaraan berikutnya. Pembicaraan terakhir berlangsung di Muscat, Oman, Jumat (6/2/2026). Sebelumnya, Trump meyakini pembicaraan lanjutan akan berlangsung pada pekan ini.

Trump sempat memuji pembicaraan di Oman sebagai sangat baik dan mengatakan akan ada pertemuan lain awal pada pekan ini. Namun, belum ada indikasi kelanjutannya.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dikabarkan belum memberikan restu secara terbuka terhadap diplomasi dengan AS tersebut. ”Musuh yang berusaha menundukkan bangsa Iran melalui pernyataan dan rencana mereka telah digagalkan,” katanya dalam pesan yang disiarkan televisi Pemerintah Iran, Rabu (11/2/2026).

Trump berkeras negosiasi harus tetap berjalan. ”Perundingan dengan Iran dilanjutkan untuk melihat apakah sebuah kesepakatan dapat benar-benar dicapai atau tidak,” ujar Trump.

Sebelumnya Trump mengancam menggelar aksi militer terhadap Iran dengan alasan kekerasan Teheran dalam aksi demonstrasi. Akan tetapi, kini ia menekankan fokus pada kesepakatan nuklir.

Ia melontarkan gertakan eskalasi jika negosiasi gagal. ”Kita lihat apakah kita bisa mendapatkan kesepakatan dengan mereka dan, jika tidak, kita harus masuk fase dua. Fase dua akan sangat berat bagi mereka,” kata Trump.

Dalam pertemuan pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menggelar pembicaraan dengan utusan AS, Steve Witkoff. Menantu Trump, Jared Kushner, juga terlibat.

Perundingan berjalan tidak langsung. Oman bertindak sebagai mediator. Teheran kemudian mengonfirmasi ada jabat tangan.

Pekan ini, Selasa (10/2/2026), Ketua Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Ali Larijani melanjutkan diplomasi regional dengan mengunjungi Oman dan kemudian Qatar, sekutu AS.

Kunjungan Larijani ke Oman memunculkan spekulasi tentang isi selembar kertas yang ia perlihatkan. Ia menyangkal kertas itu berisi pesan untuk AS.

”Kami tidak membawa surat untuk Amerika, tetapi teman-teman Oman kami memiliki beberapa komunikasi,” kata Larijani dalam televisi Pemerintah Iran.

Ia mengatakan, ada beberapa catatan yang disampaikan pihak Oman kepada Iran atas nama AS. Namun, ia tak memerinci isinya.

Kami tidak membawa surat untuk Amerika, tetapi teman-teman Oman kami memiliki beberapa komunikasi.

Pada Juli 2025, Trump memerintahkan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran dalam perang 12 hari Israel-Iran. Serangan itu tidak menghancurkan kemampuan nuklir Iran, tetapi dinilai melemahkan.

Di tengah tuntutan Trump melanjutkan negosiasi, gugus armada AS yang dipimpin kapal induk USS Abraham Lincoln masih berada di perairan Timur Tengah. Media The Wall Street Journal melaporkan, Washington tengah menyiapkan pengerahan gugus kapal induk kedua ke kawasan.

Pengerahan itu disebutkan bisa terjadi dalam dua pekan. Kapal induk USS George HW Bush disebut bisa siap untuk mempercepat latihan yang sedang diikutinya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mendorong AS membuat perjanjian lebih keras dengan Iran. Ia berusaha membujuk Trump untuk memperluas perjanjian di luar isu nuklir Iran.

Demi memengaruhi Trump, Netanyahu mempercepat pertemuan di Washington sepekan dari jadwal, dari 18 Februari menjadi 11 Januari. Namun, Trump tidak memberinya janji sebagaimana diharapkan.

Kecemasan Israel mengenai perundingan AS-Iran berujung pada kesepakatan yang hanya menahan isu nuklir, tetapi membiarkan ancaman lain tetap berjalan. Demi kepentingan Israel, Netanyahu menuntut agar kesepakatan juga mencakup program rudal balistik Iran dan dukungan Teheran kepada proksi regional, seperti Hamas, Houthi, dan Hizbullah.

”Kesepakatan apa pun harus mencakup elemen yang sangat penting dari perspektif kami,” katanya dalam pernyataan video dari kantornya, Kamis, di Washington, AS, sebelum bertolak kembali ke Israel.

Menurut Netanyahu, Trump menilai ia sedang menciptakan kondisi untuk kesepakatan yang baik dengan Iran. Akan tetapi, ia meragukannya. ”Saya tidak akan menyembunyikan dari Anda bahwa saya menyampaikan skeptisisme umum mengenai kualitas kesepakatan apa pun dengan Iran,” ujarnya.

Larijani menuduh Israel berupaya mengganggu jalannya diplomasi. ”Israel mencari alasan untuk menyalakan perang, tidak hanya menargetkan Iran, tetapi juga stabilitas seluruh kawasan,” ujarnya dikutip dari kantor berita Iran, IRNA.

Larijani juga memperingatkan bahwa, jika AS melakukan serangan militer, Iran akan membalas dengan menargetkan pangkalan militer AS di kawasan.

Dalam wawancara dengan media Financial Times, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyiratkan kemungkinan titik temu di tengah alotnya perundingan Iran dengan AS. Ia menilai ada sinyal AS bersedia menerima pengayaan uranium Iran sepanjang dibatasi secara tegas.

Fidan mengatakan, ia telah berbicara dengan pihak Iran dan AS. ”Positif bahwa Amerika tampaknya bersedia menoleransi pengayaan Iran dalam batasan yang jelas,” katanya.

Negara-negara Barat menekan Iran untuk menghentikan pengayaan uranium. Mereka meyakini Iran tengah membuat bom nuklir. Teheran berulang kali membantah.

Ross Harrison, peneliti senior Middle East Institute di AS dan penulis buku Decoding Iran’s Foreign Policy, menilai pembicaraan saat ini lebih menyerupai tekanan sepihak AS, bukan negosiasi setara. ”Ini lebih merupakan ultimatum AS terhadap Iran daripada negosiasi yang sesungguhnya,” katanya.

Ia menilai Iran telah menunjukkan itikad baik dengan menghadiri pembicaraan ini. Namun, menurut Harrison, sasaran utama diplomasi Teheran belum tentu Washington, melainkan sekutu AS di kawasan Teluk Arab.

Negara-negara Teluk itu dinilai bisa membantu mencegah serangan militer AS ke Iran. ”Israel mendorong Trump ke arah agresi lebih besar, tetapi Arab Saudi, Mesir, Turki, Qatar, dan UEA berusaha mendorong Trump ke jalur diplomasi autentik,” kata Harrison.

Iran terus menghadapi sorotan atas penanganan gelombang protes nasional pada Januari. Kelompok HAM menuduh aparat Iran menewaskan ribuan orang. Adapun otoritas Iran menyalahkan AS dan Israel sebagai dalang kerusuhan.

Menurut organisasi HAM Human Rights Activists News Agency yang berbasis di AS, lebih dari 7.000 orang tewas selama protes di Iran. Sebanyak 6.506 orang di antaranya merupakan demonstran yang ditembak mati aparat keamanan.

Pada Kamis, organisasi Iran Human Rights (IHR) yang berbasis di Norwegia melaporkan, Saleh Mohammadi (18) terancam eksekusi setelah divonis bersalah membunuh seorang polisi saat demonstrasi.

IHR menyatakan Mohammadi telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan di Qom pada 3 Februari atas pembunuhan polisi pada 8 Januari. IHR juga menyebut pengadilan memerintahkan eksekusi gantung dilakukan di ruang publik di lokasi dugaan kejahatan di Kota Qom, Iran bagian tengah.

Namun, media Mizan, yang berafiliasi dengan lembaga peradilan Iran, melaporkan Mohammadi ditahan, tetapi belum ada putusan akhir.

Menurut laporan IHR, Mohammadi, yang pernah mengikuti kompetisi gulat internasional itu, dipaksa membuat pengakuan yang memberatkan dirinya sendiri. Pengakuan itu kemudian ia cabut di pengadilan. Pengadilan menolak pencabutan itu.

Direktur IHR Mahmood Amiry-Moghaddam menilai vonis mati ini bagian dari upaya menebar ketakutan. ”Setelah pembunuhan massal demonstran, otoritas Republik Islam kini berusaha meneror masyarakat melalui eksekusi para demonstran yang ditahan. Vonis mati Saleh menandai eskalasi yang berbahaya,” ujarnya.

IHR menyatakan, ratusan orang menghadapi dakwaan terkait protes yang bisa berujung hukuman mati. Kasus Mohammadi sebagai vonis mati pertama yang berhasil mereka konfirmasi.

Kepala kehakiman Iran Gholamhossein Mohseni Ejei memperingatkan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang divonis melakukan tindakan kekerasan selama protes. (AFP/REUTERS/AP)