Israel Kembali Serang Gaza, Remehkan Gencatan Senjata Trump

GAZA, RABU — Untuk kedua kalinya gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza, Palestina, terancam gagal. Serangan Israel jadi penyebabnya.

Hingga Rabu (29/10/2025), 91 orang tewas akibat serangan itu. Israel menggempur Khan Younis, Gaza Tengah, dan bahkan di perkemahan pengungsi Bureij.

Di Gaza Tengah, 18 korban merupakan satu keluarga. Rumah mereka jadi sasaran Israel sehingga kakek-nenek, orangtua, anak, dan cucu habis dalam serangan itu. Total 42 tewas di Gaza Tengah, 31 di Gaza utara, dan 18 lain di Gaza selatan.

Menurut laporan kantor berita Palestina, WAFA, Rabu (29/10/2025), serangan udara Israel itu menggunakan pesawat nirawak. Jumlah korban tewas keseluruhan sejak Oktober 2023 kini adalah 68.531 jiwa.

Ini akal-akalan Netanyahu yang tidak mau mematuhi perjanjian gencatan senjata.

Gencatan senjata ini merupakan gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dimulai sejak 11 Oktober 2025. Perjanjiannya ialah kedua belah pihak bertukar sandera dan tawanan. Setelah itu, gencatan senjata baru memasuki tahap kedua.

Semua berjalan relatif lancar hingga ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata. Dia mengklaim, Hamas menyerang pasukan Israel. Masih ada beberapa titik di Gaza yang diduduki oleh militer Israel.

Hamas menyangkal tuduhan Netanyahu dan militer Israel. ”Kami tetap berpegang pada perjanjian gencatan senjata,” kata Hamas dalam keterangan pers.

Selain itu, juga ada persoalan pengembalian sandera oleh Hamas. Israel menuduh Hamas hendak menipu mereka. Ketika gencatan senjata dimulai, masih ada 48 sandera di tangan Hamas.

Sebanyak 20 sandera hidup sudah dikembalikan ke Israel. Sekarang, prosesnya adalah memulangkan 28 jasad sandera, baik yang tewas dalam serangan Badai Aqsa 7 Oktober 2023 maupun dalam perang berikutnya.

Persoalan terjadi ketika Netanyahu menuduh Hamas mengembalikan jasad yang keliru. Jasad itu bukan salah satu sandera dari Israel.

Hamas mengakui kekeliruan itu dan awalnya mengatakan, mereka akan memulangkan jasad yang benar Selasa kemarin. Namun, Netanyahu malah memerintahkan militer Israel menggempur Gaza.

”Ini akal-akalan Netanyahu yang tidak mau mematuhi perjanjian gencatan senjata,” demikian bunyi pernyataan Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas.

Semestinya, pengembalian sandera oleh Hamas dibalas oleh Israel dengan pembebasan tawanan Palestina. Ada 2.000 tawanan yang harusnya dilepas. 

Warga Palestina yang baru bisa bernapas lega kini kembali tegang. ”Menuduh Hamas curang itu cuma dalih untuk berperang lagi. Sudah cukup. Kami lelah,” kata Abdul Hayy al-Hajj Ahmed (60), warga Gaza.

Penyerangan militer Israel ke Gaza ini juga membuat marah rakyat Israel. Netanyahu di negaranya sedang berproses menghadapi sidang atas tuduhan korupsi dan berbagai skandal kesalahan pengelolaan pemerintahan.

Di tengah-tengah sidang Selasa, muncul pengumuman ada darurat keamanan nasional. Sidang pun langsung dihentikan tiga jam lebih awal dari jadwal semestinya.

”Sekali lagi, hukum negara dikalahkan oleh Netanyahu,” tulis surat kabar acuan Israel, Haaretz, yang beraliran kiri. Netanyahu secara strategis berusaha menghindari dirinya dimejahijaukan.

Haaretz edisi 16 Oktober 2025 menulis, akhirnya bangsa Palestina dan Israel bersama-sama menyambut perdamaian. Namun, bagi Netanyahu, perang belum selesai.

”Ia memindahkan pertempuran ke pemerintahan sendiri untuk melawan yudikatif,” bunyi tajuk rencana koran tersebut.

Di samping itu, juga ada kekesalan dari pihak Netanyahu terhadap AS. Walaupun Trump dianggap sebagai teman dekat Israel, perjanjian gencatan senjata besutannya oleh Netanyahu dan kawan-kawan dinilai melanggar kedaulatan Israel.

Sejak perjanjian disahkan, diplomat dan petinggi militer AS bolak-balik ke Israel. Mereka memastikan semua tahapan gencatan senjata berjalan lancar, sesuai keinginan Trump.

Melansir harian Washington Post, AS juga menempatkan 200 tentara mereka di Israel bagian selatan. Mereka bertugas mengawasi berjalannya gencatan senjata dan menahan tindakan militer Israel agar tidak kelewatan.

Ini semua membuat Israel tidak nyaman dan memunculkan kekesalan. ”Untuk pertama kalinya ada pasukan AS di Israel. Mereka mengawasi dan membatasi gerakan kami,” kata Michael Oren, mantan Duta Besar Israel untuk AS.

Pekan lalu, para pejabat AS, termasuk Wakil Presiden JD Vance, melakukan jumpa pers di Israel, tetapi tanpa kehadiran pejabat Israel. Vance mengatakan tidak ada tenggat bagi Hamas untuk menuntaskan pemulangan sandera. Semua pihak diharapkan bersabar.

Para pengamat isu Palestina dan Israel melihat, Trump bisa menekan Netanyahu untuk menyetujui perjanjian yang lebih luas dengan Palestina. Netanyahu misuh-misuh karenanya, padahal sebenarnya Israel juga yang diuntungkan apabila Perjanjian Abraham bisa ditandatangani oleh lebih banyak negara berpenduduk Muslim.

”Gencatan senjata masih berjalan. Letupan memang ada, tetapi secara keseluruhan kami masih berada di jalur yang direncanakan,” kata Vance di Gedung Putih.

Bagi Mouin Rabbani, serangan Israel adalah upaya sengaja untuk melemahkan gencatan senjata. Padahal, kesepakatan susah payah diwujudkan berbagai negara.

Peneliti pada Centre for Conflict and Humanitarian Studies itu mengatakan, Israel tidak pernah memenuhi kewajiban di kesepakatan gencatan senjata. ”Ada gencatan senjata, walakin Israel membunuh lebih dari 100 orang Palestina,” kata dia kepada Aljazeera.

Ia mengingatkan, Israel mempertahankan pasukan di wilayah yang seharusnya mereka kosongkan. Tidak kalah penting, Israel tetap membatasi jumlah pasokan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

”Kini, mereka menggunakan dalih ini, di satu sisi, mencegah masuknya peralatan berat yang dibutuhkan untuk mencari jenazah di bawah 61 juta ton puing dan penundaan yang sudah bisa diperkirakan dalam upaya pencarian jenazah tersebut sebagai alasan untuk mengikis perjanjian," ujarnya.

Amat jelas, Israel merasa tidak akan mudah secara sepihak membatalkan unjuk rasa. ”Jadi, kita melihat upaya bertahap untuk mengikis (kesepakatan gencatan senjata). Kuncinya adalah, bagaimana AS akan menanggapi ini,” kata dia. (AFP/REUTERS)