Israel ”Menantang” Dunia

Bukan hanya rakyat Iran, dunia juga tersentak ketika pada 13 Juni 2025 Israel ujug-ujug melancarkan Operation Rising Lion melalui serangan udara masif ke Iran. Serangan yang melibatkan 200 jet tempur dan sejumlah aksi sabotase Mossad itu menyasar aset militer dan intelijen Iran, terutama fasilitas pengayaan uranium Natanz dan markas Garda Revolusi (IRGC).

Kepala Garda Revolusi Mayor Jenderal Hossein Salami dan sejumlah ilmuwan nuklir dilaporkan tewas akibat operasi ini (Time.com, 13/6/2025). Iran mulai melancarkan serangan balasan dengan mengirim rudal dan drone (The Guardian, 13/6/2025).

Dunia kaget karena, pertama, ternyata Israel mampu melaksanakan langsung serangan jarak terjauh dan terbesar, mengingat Israel dan Iran terpisah lebih dari 2.000 kilometer, dibandingkan serangan ke reaktor nuklir Osirak di Irak pada 1981, yang ”hanya” setengahnya.

Kedua, untuk operasi itu Israel ”harus” melanggar wilayah sejumlah negara berdaulat, seperti Jordania, Suriah, dan Irak, yang selama ini menegaskan tidak akan mengizinkan penggunaan wilayahnya dalam konflik Israel-Iran.

Ketiga, tidak banyak perang antara negara yang tidak berbatasan langsung (non-contagious states) setelah perang Vietnam (1965-1973) dan perang Malvinas (1982).

Mengingat perang kata-kata dan saling ancam antara Israel dan Iran telah berlangsung sejak putusnya hubungan diplomatik mereka pasca-Revolusi Iran 1979, tidak pelak Iran ”kecolongan”. Namun, kecolongan seperti ini bukan hal baru dalam tatanan geopolitik dunia.

Contohnya, pertama, pada 7 Desember 1941, serangan udara mendadak Jepang ke pangkalan militer Pearl Harbour, yang ”menyeret” AS masuk dalam Perang Dunia II. Kedua, Operasi Barbarossa, Juni 1941, yang dilakukan Nazi Jerman terhadap Uni Soviet, meski kedua pihak sudah menandatangani kesepakatan non-agresi.

Ketiga, ketika Mesir dan Suriah melakukan serangan mendadak terhadap Israel saat merayakan hari libur Yom Kippur (1973). Keempat, serangan kelompok Al Qaeda, 11 September 2001, ke sejumlah sasaran di AS (Twin Tower dan Pentagon), yang menyulut perang global melawan terorisme.

Bagi Iran, kecolongan ini bukan yang pertama kali. Pada 2 September 1980, pasca-Revolusi Iran, pasukan Irak menginvasi Iran. Ini menjadi salah satu perang terlama (longest, hingga 1988) dan paling berdarah (bloodiest) di abad ke-20.

Di antara penyebab perang ini, seperti disebutkan Pierre Razoux dalam bukunya, The Iran-Iraq War (2015), pertama, sengketa wilayah, yaitu di perairan Shatt al-Arab yang mempertemukan Sungai Tigris dan Efrat di Teluk Persia, yang sangat strategis bagi ekspor migas. Perjanjian Aljir 1975 telah memberikan sebagian hak pada Iran, tetapi Presiden Saddam Hussein secara sepihak membatalkannya sebelum invasi.

Kedua, Saddam Hussein melihat Iran pascarevolusi sebagai negara lemah dan terisolasi, dapat ditundukkan dengan cepat, dan menjadikan Irak kekuatan Arab yang dominan dan pemimpin di kawasan Teluk.

Ketiga, perang terjadi dalam konteks Perang Dingin. AS dan Uni Soviet tak terlibat secara langsung, tetapi negara-negara Teluk Arab sekutu Barat (seperti Arab Saudi dan Kuwait) mendukung Irak secara finansial karena khawatir akan penyebaran revolusi Islam Iran.

Yang tak kurang mengagetkan, serangan Israel terhadap Iran ini merupakan serangan ketiga yang dilakukan oleh sebuah negara di luar (non-state party) terhadap sebuah negara anggota (state party) dari Traktat Non-Proliferation Nuklir (NPT), setelah Operasi Opera terhadap Irak (1981) dan Operasi Anggrek (Operation Orchard) pada 2007 terhadap reaktor Deir Ez-Zor di Suriah.

Sebuah tindakan yang jelas melanggar kaidah-kaidah hukum internasional, mengingat keanggotaan NPT yang mendekati universal (186 negara berdaulat dari 193 anggota PBB, ditambah Vatikan sebagai pengamat tetap). Tak heran jika sejumlah negara utama dan organisasi internasional mengutuk serangan Israel ini.

Berbeda dengan perang Iran-Irak, untuk menjustifikasi Operasi Singa Bangun ini, Israel menggunakan alasan klasik, yaitu upaya bela diri (self-defence) terhadap program nuklir Iran yang sejak 2002 dicurigai akan membuat bom nuklir.

Israel yakin Iran menjadikan program nuklirnya sebagai senjata untuk menyerang dan memusnahkan negara Yahudi itu, terutama setelah bertahun-tahun diawasi secara terbatas oleh IAEA. Operasi ini menargetkan fasilitas nuklir (misalnya Natanz), lokasi produksi rudal, dan pusat komando militer untuk menghambat program kemampuan nuklir Iran.

Padahal, sudah jadi rahasia umum bahwa, dalam kasus Iran, kredibilitas IAEA dipertanyakan menyangkut kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan obyektivitasnya.

Para inspekturnya kebanyakan berasal dari negara Barat atau sekutunya. Diketahui pula bahwa Dirjen Yukiya Amano (2009, hingga wafatnya pada 2019) sangat dekat atau ”bekerja” untuk AS, seperti terungkap dalam dokumen yang dibocorkan kepada Wikileaks (2009).

Karena itu, selama itu pula tujuan operasi rahasia AS (dan Israel), menurut Seymour M Hersh, adalah mendapatkan bukti fisik keberadaan lokasi fasilitas pembuatan hulu ledak nuklir Iran yang dirahasiakan, yang hingga kini tidak terbukti.

Selain itu, hingga kini ancaman untuk menyerang Iran juga masih didasarkan pada ucapan mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, yang pada 2005 pernah menyatakan Israel akan ”dihapus dari peta” (wipe off the map), terutama karena interpretasinya oleh media Iran. Ahmadinejad kemudian menyatakan bahwa kata-katanya telah disalahartikan dan dibesar-besarkan, padahal dimaksudkan untuk menekankan ketidakabsahan rezim Zionis, bukan penghancuran fisik Israel, dan frasa ini memang hanya sekali itu saja diucapkan.

Bagi Israel, frasa itu telah menjadi ”slogan abadi” untuk menghadapi Iran. Serangan langsung terhadap Iran dimaksudkan untuk memulihkan kredibilitas dan daya tangkal (deterrence) Israel dan mengirim pesan ke wilayah itu, khususnya kepada ketiga proksi Iran.

Serangan ini juga dilakukan berdasarkan kalkulasi domestik ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berada di bawah tekanan yang berat, termasuk dari lembaga keamanannya, untuk bertindak tegas. Dengan dukungan AS yang setengah hati, Netanyahu memperhitungkan bahwa negaranya memiliki peluang kecil untuk menyerang sebelum pengekangan diplomatik diperketat.

Netanyahu juga mengirim pesan kepada Rusia dan China, yang baru-baru ini meningkatkan kerja sama dengan Teheran, bahwa Israel akan mempertahankan kemampuan regionalnya. Israel tampaknya memanfaatkan celah seperti invasi Irak untuk menyerang Iran, yang tengah menghadapi kesulitan besar akibat sanksi Barat. Sementara Rusia dan China masing-masing disibukkan dengan masalah Ukraina dan Taiwan.

Israel tampaknya tak memahami, seperti dikatakan oleh Vali Nasr dalam opininya, ”The New Balance of Power in the Middle East” (Foreign Affairs, 10/6/2025), bahwa perang di Gaza telah mengubah peta geopolitik di Timur Tengah. Sebelum perang Gaza, negara-negara Teluk memiliki persepsi sama dengan Israel, bahwa Iran dan proksinya merupakan ancaman terbesar bagi kawasan.

Mereka mendukung kampanye ”tekanan maksimum” (maximum pressure) Presiden AS Donald Trump (periode pertama) terhadap Teheran dan mulai menormalisasi hubungan dengan Israel (Arab Spring). Saat ini, situasinya telah berubah secara dramatis dan Iran tidak lagi jadi ancaman bagi dunia Arab. Sementara itu, Israel semakin merasa seperti penguasa dominan (hegemon) regional.

Menurut Nasr pula, selama kunjungannya ke Timur Tengah, 13-16 Mei, Trump melakukan beberapa hal yang tak diduga. Di antaranya, pertemuan mendadak dengan pemimpin baru Suriah, Ahmed al-Shara, dan pencabutan sanksi AS terhadap negara itu, terlepas dari sejarah Shara sebagai pemimpin kelompok militan Islam.

Yang lain, keputusan Trump untuk tak memasukkan Israel dalam rencana perjalanan, meski pemerintahannya terus berupaya mengakhiri perang di Gaza. Perjalanan itu mengikuti keputusannya pada awal Mei untuk menandatangani gencatan senjata bilateral dengan Houthi di Yaman, tanpa berkonsultasi atau melibatkan Israel.

Dimulainya pembicaraan langsung AS-Iran, yang ditentang keras oleh Israel tetapi disambut baik dan bahkan difasilitasi oleh para pemimpin negara Teluk, jelas menunjukkan keseimbangan kekuatan regional yang telah berubah sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Dengan melaksanakan Operation Rising Lion, Israel secara terbuka telah menantang dunia. Israel menyerang Iran—satu-satunya negara yang turun tangan langsung membela rakyat Palestina di sana—di saat pembantaian tak berperikemanusiaan terus berlangsung di Gaza yang telah luluh lantak dan gelombang demonstrasi mendukung kemerdekaan Palestina merebak di sejumlah negara, termasuk negara Barat.

Padahal, masyarakat internasional telah memperingatkan bahwa perang Israel-Iran akan membawa dampak negatif yang signifikan terhadap geopolitik dan perdagangan global.

Trump bahkan mengingatkan, serangan Israel dapat mengacaukan (derail) perundingan nuklir dalam rangka menghidupkan kembali Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015. Artinya, kalau perundingan gagal, Iran akan benar-benar mempercepat program pengayaan uraniumnya ke ambang batas senjata nuklir.

Serangan Israel dikhawatirkan akan menyebabkan Iran tidak hanya menarik diri dari perundingan JCPOA yang sedang berlangsung, tetapi malah keluar dari NPT. Dalam kondisi perang berkepanjangan, diperkirakan Rusia dan China akan berada di belakang Iran. Karena itu, kekhawatiran masyarakat dunia akan terjadinya perang nuklir sangat beralasan.

Dalam situasi yang masih fluid, dunia kini menunggu apa yang akan dilakukan Israel dan Iran selanjutnya.

Di tengah ketidakpastian seperti ini, negara-negara besar (AS, Rusia, China) dan negara-negara kawasan (seperti Arab Saudi, Mesir, Qatar, Oman, Turki) pasti sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk menghentikan saling serang ini. Baik melalui PBB maupun upaya diplomasi langsung dan terbatas, paling tidak untuk mengupayakan gencatan senjata.

Di saat seperti ini, sudah waktunya dunia menyadarkan Israel bahwa cara gagah-gagahan dan menantang masyarakat dunia akan sia-sia dan dapat menjadi bumerang, tidak hanya bagi pemerintahannya, tetapi juga stabilitas Israel sendiri. Upaya diplomasi tetap menjadi pilihan yang paling rasional dan realistis, itu pun kalau Israel tidak nekat dan semakin kalap.

Dian Wirengjurit, Analis Geopolitik dan Hubungan Internasional Institut Peradaban dan Anggota Governing Board Indonesian Council on World Affairs (ICWA)