Israel Negara Pariah

Genosida Israel di Gaza membuat negara itu semakin terpojok. Pada 21 Mei lalu, Uni Eropa mengancam akan meninjau perjanjian ekonomi dan politiknya dengan Israel jika Israel tak menghentikan serangannya di Jalur Gaza.

Sebelumnya, dalam lawatan empat hari (13-16 Mei) ke Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan kekecewaannya pada rezim ekstrem kanan Israel di bawah Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu yang ngotot menghancurkan kehidupan di Gaza sehingga memaksa warga di enklave itu bersedia dideportasi.

Beberapa hari sebelum Hamas menerjang Israel selatan, 7 Oktober 2023, Netanyahu berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu ia memperlihatkan peta Israel tanpa Palestina. Saat itu Israel pun sedang bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk normalisasi hubungan.

Netanyahu mengatakan segera akan dibangun koridor kemakmuran yang menghubungan India dengan Eropa melalui Timur Tengah.

Barang dari India akan dibawa ke Uni Emirat Arab, lalu diteruskan ke Israel melalui Arab Saudi, Jordania, dan Tepi Barat, dan berhenti di Israel sebelum dibawa ke Eropa.

Namun, rencana ini lenyap seketika menyusul aksi Israel yang secara brutal menghancurkan semua infrastrutktur sipil penunjang kehidupan di Gaza.

Bahkan, Israel menutup akses bantuan kemanusiaan, menjadikan kelaparan sebagai senjata, dan secara sengaja membunuh warga sipil untuk memaksa mereka mengungsi ke negara lain. Sampai hari ini sudah lebih dari 52.000 warga Gaza tewas dan lebih dari 113.000 orang cedera.

Dengan semua kekejaman ini, Israel berharap mereka mau dideportasi ke Mesir, Jordania, dan Indonesia. Namun, tak ada yang bersedia karena hal ini serupa dengan ethnic cleansing dan menguburkan cita-cita Palestina memiliki negara di tanah air mereka sendiri.

Di tengah perang yang tidak seimbang ini, pendahulu Trump, yakni Presiden Joe Biden, mendekati Arab Saudi.

Biden ingin menghidupkan kembali perundingan normalisasi dengan imbalan Riyadh memperoleh pakta militer dengan AS, mendukung Arab Saudi memiliki reaktor nuklir, penjualan senjata canggih, dan meminta Arab Saudi membatasi kerja sama dengan China.

Tujuannya melemahkan dukungan Dunia Islam terhadap Palestina dan mengecilkan pengaruh China, tetapi ditolak Arab Saudi. Riyadh bahkan berbalik badan dengan bersikap keras terhadap Israel. Mesir, yang sudah berdamai dengan Israel, malah mengirim pasukan ke dekat perbatasan Israel guna mencegah warga Gaza yang diusir memasuki Mesir.

Sebagaimana Mesir yang tak menggubris tekanan AS untuk menampung warga Gaza, Jordania melakukan hal yang sama. Amman bahkan mengancam perang bila Israel menghalau warga Tepi Barat mengungsi ke Jordania.

Kini, dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Trump menyatakan, Gaza akan dijadikan ”zona bebas” setelah mendeportasi warganya ke Libya. Arab pun bereaksi dengan menyelenggarakan KTT di Baghdad, Irak, yang menentang rencana itu. Sikap Liga Arab ini sama dengan sikap mereka dalam menghadapi rencana Trump merelokasi Palestina ke Mesir dan Jordania.

Yang marah kepada Israel tidak hanya Arab, tetapi juga Uni Eropa setelah pada 19 Mei Netanyahu mengumumkan militer Israel akan menguasai dan mengambil alih kendala seluruh wilayah Gaza.

Uni Eropa menyatakan akan meninjau kembali perjanjian ekonomi dan politik bila Israel juga tidak mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan. Israel dipandang tidak mematuhi klausul penegakan hak asasi manusia dalam perjanjian dengan Uni Eropa.

Sementara itu, Kaja Kallas, Wakil Ketua Komisi Eropa dan Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa, menyatakan bahwa situasi di Gaza sangat buruk.

Bantuan yang diizinkan Israel tentu disambut baik, tetapi itu hanya setitik air di lautan. Bantuan harus segera mengalir, tanpa halangan, dan dalam jumlah besar. Karena inilah yang dibutuhkan.

Memang, berdasarkan perjanjian Uni Eropa-Israel, yang berlaku mulai tahun 2000, kedua belah pihak sepakat, hubungan mereka harus mendasarkan pada sikap hormat pada hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi yang memandu kebijakan internal dan internasional mereka.

Pada Juni mendatang, Perancis dan Arab Saudi mensponsori konferensi internasional tentang negara Palestina di New York.

Tekanan dunia internasional terhadap Israel mengeras setelah pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada 2 Mei, Komisioner UNOCHA Tom Fletcher mengeluarkan laporan mengenai situasi kemanusiaan yang kian buruk di Jalur Gaza.

Ia menyatakan, Israel melakukan genosida. Blokade bantuan yang dilakukan sejak Israel menolak melakukan perundingan tahap kedua telah membuat 1,94 juta dari 2,1 juta warga Palestina di Gaza berada pada kerawanan pangan sangat akut.

Fletcher mengingatkan, belasan ribu anak balita di Gaza diperkirakan tewas apabila bantuan kemanusiaan tidak segera mengalir ke Gaza.

Kritik keras terhadap Israel juga dilontarkan Yair Golan, pensiunan jenderal dan pemimpin partai oposisi Demokrat Israel. Ia mengingatkan potensi terkucilnya Israel dalam hubungan internasional karena tindakannya terhadap rakyat Palestina di Gaza.

”Negara yang waras tidak terlibat dalam pertempuran melawan warga sipil, tidak membunuh bayi sebagai hobi, dan tidak menetapkan tujuan untuk mengusir penduduk” (Kompas, 22/5/2025).  

Kendati dukungan terhadap Netanyahu tak goyah, Trump menunjukkan kekecewaannya terhadap Netanyahu yang masih bernafsu melangsungkan perang yang sia-sia.

Sebelum terbang ke Timur Tengah, Trump terlebih dulu membuat kesepakatan damai dengan Houthi di Yaman tanpa konsultasi dengan Israel.

Sejak November 2023, Houthi mulai menyerang kapal-kapal kargo terkait Israel yang melintasi Laut Merah. Bahkan sesekali mereka juga menembakkan rudal ke Israel. Serangan ini mengganggu keamanan Laut Merah yang memfasilitasi 15 persen dari perdagangan dunia.

Maka, AS bersama Inggris melancarkan perang terhadap Houthi. Dengan berdamai dengan Houthi, Israel akan kewalahan menghadapinya.

Tindakan Trump yang lain yang melangkahi Israel adalah perundingan langsung AS dengan Hamas di Doha, Qatar, yang berhasil membebaskan Idan Aleksander, yang punya kewarganegaraan ganda AS-Israel. Juga tanpa berkonsultasi dengan Israel.

Trump menyatakan, ia berhak melaksanakan perundingan dengan pihak mana pun secara independen.

Trump bahkan menemui Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di Riyadh. Hasilnya, Trump mencabut sanksi AS atas mantan anggota Al Qaeda ini.

Pencabutan sanksi AS akan membuka akses Suriah ke kembaga-lembaga keuangan internasional dan masuknya investasi asing yang sangat dibutuhkan Suriah yang compang-camping akibat perang saudara selama 13 tahun.

Padahal, Israel menginginkan Suriah tetap lemah dan terpecah-belah oleh berbagai faksi etnis, politik, dan keagamaan. Apalagi, Trump menyatakan pencabutan sanksi ini atas permintaan Turki, pemain kunci di Suriah, karena berjasa melindungi dan membantu Hay’at Tahrir al-Sham pimpinan Al-Sharaa dalam meruntuhkan rezim Bashar al-Assad pada 8 Desember silam.

Lebih dari semua itu, Netanyahu kecewa pada pilihan Trump mengatasi isu nuklir Iran melalui jalan diplomasi, bukan militer. Padahal, sudah lama Netanyahu ingin AS dan Israel menyerang situs-situs nuklir Iran. Juga infrastrtukur minyak, pangkalan rudal, dan pabrik drone Iran.

Namun, selain berisiko tinggi, negara-negara Arab Teluk tidak menghendakinya.

Pasalnya, Iran menyatakan, bila serangan AS dan Israel melintasi langit negara Arab, Iran akan memandang itu sebagai suatu tindakan permusuhan sehingga balasan Iran akan menyasar target-target di negara mereka.

Sebagaimana kita ketahui, ada 50.000 tentara AS tersebar di sepuluh pangkalan militer di negara Arab. Ini akan mengobarkan perang besar di kawasan yang bukan merupakan kepentingan mereka.

Perang Israel di Gaza memang mendapat dukungan mayoritas anggota Kongres AS. Namun, ketiadaan upaya sungguh-sungguh Trump mengakhiri genosida di Gaza akan membuat Israel menjadi negara pariah tanpa pernah bisa memusnahkan Palestina sebagai bangsa.

Israel harus belajar dari sejarahnya sendiri bahwa 2.000 tahun hidup di pengasingan pun tak melenyapkan cita-cita mereka memiliki negara.

Smith Alhadar Penasihat Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)