Saran mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal agar Presiden Prabowo mengurangi perjalanan luar negerinya mendapat jawaban dari Istana. Seperti apa isinya?
02 Jun 2026 11:38 WIB · Politik & Hukum
Kompas/Hendra A Setyawan
JAKARTA, KOMPAS — Istana merespons saran yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyoal rentetan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Jawaban atas saran Dino itu disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam video berdurasi 6 menit 44 detik yang diunggah pada akun Instagram resmi milik Sekretaris Kabinet, yaitu @sekretaris.kabinet, Senin (1/6/2026) petang.
Hal yang disampaikan menyangkut persoalan anggaran, jadwal, dan frekuensi kunjungan Presiden Prabowo, berikut hasil dari lawatan luar negerinya. Hingga Selasa (2/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB, video itu telah disukai lebih dari 77.000 pengguna Instagram lainnya, menampung lebih dari 26.000 komentar, dan diteruskan lebih dari 11.000 kali.
”Jadi, yang pertama, masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” kata Teddy dalam video itu.
Tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dipengaruhi situasi global yang tak menentu dan rawan krisis. Presiden Prabowo mulai menjabat ketika negara-negara lain saling berkonflik.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/04/07/58bb5e06d987c9f2ccc1432750c1519e-PHOTO_2026_04_07_14_05_51.jpeg)
Teddy juga menyinggung soal jumlah orang dalam satu rombongan yang dikhawatirkan ikut menghabiskan anggaran perjalanan luar negeri. Semasa kepemimpinan Prabowo, katanya, jumlahnya berkurang 50 persen dibandingkan rezim presiden pendahulunya. Saat ini, sekali perjalanan luar negeri hanya membawa 50-60 orang. Dahulu, satu rombongan dapat mencapai 120 orang.
Ihwal jadwal perjalanan, Teddy menyatakan, penjadwalan tidak selalu bisa diatur setahun sebelumnya. Memang, ada perjalanan-perjalanan yang bisa dijadwalkan terlebih dahulu. Namun, ada juga kunjungan-kunjungan yang sifatnya mendadak dan harus segera dilakukan.
”Jadi, perkembangan dunia global itu sangat dinamis. Hari per hari. Nah, jadi ada jadwal tahunan dan ada jadwal yang mendesak sesuai kebutuhan dalam negeri atau luar negeri suatu negara,” kata Teddy.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/05/31/444282c3e1823d7c2abd5ebb6ba8d22d-20260531_DMS_Kaledoskop_Prabowo_LN_1_mumed.png)
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/05/31/cd62683e9c74bf0cef9099001c832a10-20260531_DMS_Kaledoskop_Prabowo_LN_2_mumed.png)
Menurut Teddy, tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dipengaruhi situasi global yang tak menentu dan rawan krisis. Presiden Prabowo mulai menjabat ketika negara-negara lain saling berkonflik. Beberapa contoh yang disebutkannya antara lain Ukraina-Rusia, Amerika Serikat-Venezuela, hingga sejumlah negara kawasan Timur Tengah.
Dalam situasi itu, kata Teddy, Presiden Prabowo berusaha membangun hubungan yang dekat dengan para pemimpin dunia. Tak bisa relasi itu dibangun baru ketika krisis terjadi. Kedekatan itulah yang nantinya diharapkan memudahkan bangsa ini menghadapi kerentanan global.
”Bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan dan begitu pula sebaliknya. Untuk itu, perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Itulah diplomasi,” kata Teddy.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/05/30/1e784ee7a9a574ee7e84e5a9584023d5-IMG_20260530_WA0003.jpg)
Lantas, Teddy membantah jika sederet kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo itu disebut sekadar gagah-gagahan seremonial. Semua pihak mesti melihat apa-apa saja yang sudah dicapai dari berbagai perjalanan itu selama 1,5 tahun terakhir.
Beberapa hal yang diklaim sebagai bentuk keberhasilan perjalanan itu antara lain keikutsertaan di BRICS, tarif 0 persen dari Uni Eropa setelah kebuntuan pembahasan perjanjian belasan tahun lamanya, investasi senilai Rp 2.430 triliun, penguatan pertahanan, hingga pembangunan kampung haji di Arab Saudi.
Selain itu, kata Teddy, Presiden Prabowo juga aktif memberikan bantuan bagi Palestina. Ia menyatakan, bantuan sudah beberapa kali disalurkan lewat drop off pesawat. Kapal rumah sakit juga sempat dikirimkan. Lalu, pemerintah juga memfasilitasi sekitar 100 anak Palestina yang disekolahkan pada universitas-universitas di Indonesia.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/05/24/839a69dea1e6bdf84f6661d817764d5d-20260524YGA20.jpg)
Terbaru, lanjut Teddy, pemerintah juga baru saja berhasil membebaskan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang sempat ditangkap dan ditahan militer Israel. Sebelumnya, para WNI itu dicegat militer Israel di perairan internasional sewaktu tergabung dalam misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla, pertengahan Mei lalu. Menurut dia, pembebasan itu bisa dilakukan berkat diplomasi dari jajaran Kementerian Luar Negeri.
”Dan, ingat yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret dan nyata selama 1,5 tahun terakhir. Semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. Karena, yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya. Itu yang kita utamakan,” kata Teddy.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/02/21/ca4e12beceac01f950d62213c9fc9663-cropped_image.jpg)
Teddy juga menanggapi soal permintaan untuk mengadakan pertemuan dengan kepala negara lain saat jeda forum internasional demi efisiensi diplomasi. Ia menjelaskan, agenda pertemuan dengan kepala negara menjadi kewenangan Presiden Prabowo untuk menentukannya.
Pertemuan Presiden Prabowo dengan kepala negara lain juga bisa diagendakan berdasarkan saran dari Menteri Luar Negeri Sugiono. Keduanya sudah memiliki ukuran soal pertemuan itu harus diadakan tatap langsung atau cukup sekadar via telepon.
”Saya rasa semua diplomat hebat tahu itu. Jadi kurang elok rasanya kalau itu masih dipermasalahkan,” kata Teddy.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/07/17/b82192555eb0893437f8dd10ea89aed6-cropped_image.jpg)
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyarankan Presiden Prabowo untuk mengurangi perjalanan luar negerinya. Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran dari sederet kunjungan luar negeri itu. Ini sehubungan dengan kondisi perekonomian kebanyakan masyarakat yang sedang serba sulit.
Dino juga memberikan sejumlah saran agar Presiden Prabowo bisa membuat langkah diplomasinya lebih efisien, seperti melakukan video call, mengadakan pertemuan sampingan di forum internasional, dan lebih banyak menerima tamu kenegaraan.
Segala saran itu disampaikan Dino sebagai bentuk penghormatannya kepada Presiden Prabowo yang telah memberinya penghargaan Anugerah Bintang Mahaputra. Pihaknya pun merasa bertanggung jawab secara moral untuk menyampaikan pemikiran dengan apa adanya.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2023/07/31/29821695-4ee4-49e4-bd8a-6bde1fbbb050_jpg.jpg)
Semua isi pesan itu, kata Dino, mewakili perasaan kebanyakan rakyat. Dalam situasi serba prihatin di tengah gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi dibuat terpukau dengan kemegahan protokoler dunia diplomasi. Ia berharap agar sarannya untuk mengurangi kunjungan kenegaraan ditanggapi serius oleh Presiden.
”Saya yakin sekali. Ini rakyat mengharapkan pemimpin mereka bisa menunjukkan kepekaan dan kepatutan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri,” kata Dino.
Penulis:
Nino Citra AnugrahantoEditor:
Cyprianus Anto SaptowalyonoPenyelaras Bahasa:
Hibar Himawan