Isu Biaya Hidup Bayangi Pemilu Australia-Singapura

SINGAPURA, JUMAT — Naiknya biaya hidup menjadi isu yang paling diperhatikan oleh masyarakat Singapura dan Australia. Kedua negara akan menyelenggarakan pemilihan umum pada Sabtu (3/5/2025).

Per Jumat (2/5/2025) di kedua negara merupakan masa tenang seperti menjelang pemilu di Indonesia. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, PM Australia Anthony Albanese, dan para pesaing mereka telah sibuk berusaha mengumpulkan dukungan rakyat sepekan sebelumnya.

Dari laporan berbagai media arus utama di kedua negara, pemilu kali ini sangat terdampak dengan hubungan bilateral Singapura dan Australia dengan Amerika Serikat. Hubungan itu goyang gara-gara Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor untuk keduanya, masing-masing 10 persen.

Walhasil, ada kekhawatiran dari rakyat kedua negara mengenai kestabilan ekonomi mereka. Hal itu terlihat dari sejumlah jajak pendapat yang menunjukkan, baik di Singapura maupun Australia biaya hidup menjadi kekhawatiran utama rakyat.

Pajak barang dan jasa di Singapura naik 1 persen menjadi 9 persen pada 2024. Walhasil, biaya hidup juga naik.

Pemerintah memberi bantuan berupa kupon potongan harga. Akan tetapi, bagi rakyat ini tidak berpengaruh signifikan di dalam kehidupan mereka. Apalagi, menurut beberapa bank internasional, termasuk Julius Baer, Singapura adalah kota termahal di dunia.

Rata-rata pendapatan di Singapura adalah 11.297 dollar Singapura. Konsultan keuangan Catherine Tan hanya memiliki pendapatan 5.700 dollar Singapura atau hampir setengah dari rata-rata nasional.

Padahal, ia harus menghidupi dua orang anak. Salah satu anaknya memiliki penyakit yang setiap kali berobat ke dokter menelan biaya 300 dollar Singapura. ”Harga barang naik, tetapi gaji tidak pernah naik,” kata Tan.

Berdasarkan jajak pendapat oleh Blackbox pada April 2025, masyarakat masih menganggap pemerintahan yang dipimpin oleh PM Wong dan Partai Aksi Rakyat (PAP) memiliki kinerja baik. Mereka memberi penilaian positif atau di atas 50 persen untuk penanganan isu harga rumah, pajak barang dan jasa, harga mobil, kesenjangan sosial, dan biaya hidup.

Bahkan, jajak pendapat Yougov menemukan, 63 persen responden mengatakan akan memilih PAP lagi pada pemilu Sabtu. Hanya 15 persen yang memilih oposisi, yaitu Partai Pekerja. Survei yang sama mengungkapkan, 72 persen responden mengatakan biaya hidup sebagai isu terpenting.

Di negara ini, ada 2,76 juta warga yang memenuhi syarat untuk memilih dan wajib mempraktikkannya. Sebanyak 224.000 orang merupakan pemilih perdana. Rentang umur mereka 20-24 tahun.

Kepada ABC News, Han Hui Hui, perempuan politikus dari Aliansi Reformasi Masyarakat (PAR), mengatakan, masyarakat takut untuk memilih oposisi. Padahal, mereka sebenarnya mengeluhkan kinerja petahana pemerintah. ”Rakyat takut memilih oposisi karena tidak memiliki pengalaman memerintah,” ujar Han.

Sejak saat itu, terlepas dari sistem multipartai, pemerintahan Singapura selalu dikuasai oleh PAP. PM Lee Kuan Yew memerintah selama 31 tahun. Ia digantikan oleh Goh Chok Tong pada 1990.

Goh memberikan posisi PM ke Lee Hsien Loong, putra Lee Kuan Yew, per tahun 2004. Kemudian, pada Mei 2024, Lee mengalihkan jabatan PM kepada Menteri Keuangan Lawrence Wong. Lee sendiri ”mundur” ke jabatan menteri senior di kabinet pemerintah.

Bayang-bayang resesi menjadi momok yang ditakuti masyarakat. Tarif dan perang dagang yang dikobarkan Trump mengancam perekonomian Singapura yang sangat bergantung kepada perdagangan internasional.

Eugene Tan, dosen hukum Universitas Manajemen Singapura (SMU), mengatakan retorika kampanye PAP tidak berubah sejak 2006. ”Meskipun rakyat dan partai oposisi mengemukakan keluhan soal biaya hidup, PAP terus mengedepankan bahwa selama mereka memerintah, produk domestik bruto dan perekonomian berkembang,” ujarnya kepada South China Morning Post.

Di Australia, Partai Buruh di bawah PM Anthony Albanese dan partai Liberal-Nasional di bawah Peter Dutton sama-sama mengampanyekan kesejahteraan masyarakat. Salah satu isu yang diperhatikan ialah harga cicilan rumah.

Namun, seperti dilaporkan ABC Australia, topik ini terbelah di masyarakat. Sebagian rakyat Australia memiliki properti dan mencari nafkah dengan merenovasi dan menjual properti. Cara yang paling awam dilakukan ialah membeli rumah, memperbaikinya, dan menjualnya dengan harga lebih tinggi.

”Kalangan ini menginginkan pemerintah, partai apa pun yang memenangi pemilu, menjamin harga rumah tetap tinggi,” kata ekonom Saul Eslake. Menurut dia, pemerintah akan condong menjaga harga rumah relatif tinggi.

Sebagai gambaran, dari 25 juta penduduk Australia, sebanyak 11 juta orang adalah pemilik properti. Di antara mereka, 2,5 juta orang memiliki lebih dari satu properti yang mereka gunakan sebagai aset pencari nafkah.

Mirip dengan Singapura, masyarakat Australia juga tertekan oleh biaya hidup. Jaringan toserba Woolworths di dalam laporan mereka mengatakan, konsumen semakin banyak membeli produk dengan jenama Woolworths yang harganya lebih murah dibandingkan produk serupa dengan jenama independen. Pembelian daring meningkat 15,7 persen karena konsumen menghemat biaya transportasi.

Belanja konsumen juga sekitar kebutuhan sehari-hari, antara lain adalah makanan, alat pembersih rumah, dan kebutuhan rumah tangga. Belanja mode, yaitu pakaian, alas kaki, dan aksesori penunjang gaya hidup, berkurang.

Dari segi keamanan, Albanese dan Dutton sama-sama berusaha meyakinkan masyarakat bahwa mereka tetap bisa mengandalkan AS. Australia adalah bagian dari aliansi keamanan AUKUS bersama AS dan Inggris.

Mereka juga bergantung pada persenjataan dan kerja sama pertahanan dengan AS. ”Dari segi keamanan kawasan, nilai-nilai kita dan AS masih sejajar,” kata Albanese. (AFP/Reuters)