Isu ”Matahari Kembar” Bisa Ganggu Pemerintahan, Kabinet Perlu Konsolidasi

JAKARTA, KOMPAS — Spekulasi mengenai adanya ”matahari kembar” setelah sejumlah menteri mengunjungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat Presiden Prabowo Subianto tengah berada di luar negeri tidak bisa dibiarkan. Konsolidasi politik perlu segera dilakukan karena dugaan loyalitas ganda para menteri tersebut dikhawatirkan akan mengganggu kepercayaan diri pemerintah. Seluruh kekuatan politik semestinya juga memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo untuk memimpin pemerintahannya.

Presiden Prabowo melawat ke lima negara di Timur Tengah pada 9-15 April 2025. Dalam kurun waktu itu, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengunjungi Presiden ke-7 RI Jokowi di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah. Meski para menteri menegaskan bahwa kunjungan itu hanya untuk bersilaturahmi, beragam spekulasi tetap muncul. Terlebih, kunjungan itu dilakukan setelah Presiden Prabowo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, Jumat (18/4/2025), menilai kunjungan sejumlah menteri ke kediaman pribadi Jokowi kurang etis. Sebab, kunjungan dilakukan saat Presiden Prabowo sedang berada di luar negeri dan pertemuan tersebut terjadi setelah Prabowo bertemu dengan Megawati.

Arya menjelaskan, setiap pertemuan politik tak pernah kosong makna, selalu ada motivasi di baliknya. Motivasi ini ditengarai didorong oleh peristiwa politik yang ada di kabinet, misalnya isu perombakan kabinet, perubahan kewenangan, dan isu internal lain. Pertemuan politik pun biasanya menghasilkan kesepakatan, seperti membangun rencana politik, membentuk opini publik, dan menunjukkan pengaruh.

Dalam manuver pertemuan para menteri dan Jokowi ini, lanjut Arya, bisa saja motivasi pendorongnya adalah isu PDI-P yang diduga akan masuk dalam kabinet, reshuffle, atau reposisi politik Jokowi. Apalagi, hampir semua menteri yang hadir di kediaman Jokowi saat Prabowo di luar negeri, pekan lalu, itu adalah anggota kabinet saat Jokowi masih menjabat presiden.

Oleh karena itu, kesan bahwa ada matahari kembar atau loyalitas ganda pun tak terelakkan. ”Orang-orang ini seperti messenger Jokowi untuk nego dengan Pak Prabowo,” ujar Arya.

Sejumlah menteri yang berkunjung ke rumah Jokowi saat Prabowo melawat ke luar negeri, di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu berkunjung pada 9 April 2025. Sebelumnya, pada 8 April 2025, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia datang bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Wihaji.

Kemudian pada 11 April 2025, giliran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengunjungi Jokowi.

Seusai bertemu Jokowi, keduanya menyampaikan tujuan kunjungan sebagai silaturahmi Lebaran. Namun, sekalipun menyampaikan pernyataan dalam waktu yang berbeda, keduanya sama-sama menyebut Jokowi sebagai pemimpin mereka.

”Silaturahmi sama bekas bos saya. Sekarang masih bos saya,” ujar Trenggono yang juga memegang jabatan sama di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Budi Gunadi pun senada. ”Ini silaturahmi karena Pak Jokowi, kan, bosnya saya. Jadi, saya dan ibu mau silaturahmi,” ujarnya.

Sebelumnya, saat libur Lebaran memang beberapa menteri mengunjungi Jokowi. Mereka, di antaranya, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Arya mengingatkan, manuver para menteri itu dikhawatirkan akan mengganggu kepercayaan diri pemerintah di hadapan masyarakat. Oleh karena itu, konsolidasi politik di internal kabinet perlu dilakukan.

”Secara pribadi, para menteri sebaiknya mengurangi interaksi dengan Pak Jokowi untuk menghindari sinyalemen-sinyalemen (matahari kembar),” katanya.

Sebaliknya, lanjut Arya, Jokowi juga semestinya dapat mengurangi interaksi dengan para menteri, terutama yang berkaitan dengan aspek pemerintahan. ”Pak Jokowi sebaiknya memberi kesempatan kepada Pak Prabowo daripada muncul persepsi di masyarakat bahwa ada matahari kembar,” katanya.

Presiden Prabowo sendiri, menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, menghargai kunjungan para menteri tersebut dan tidak merasa terganggu dengan isu matahari kembar. ”Pak Prabowo tidak merasa terganggu dengan isu (matahari kembar) tersebut. Kepemimpinan Presiden Prabowo juga cukup tangguh, kuat, dan solid,” ujar Muzani seusai Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Manuver para menteri itu dikhawatirkan akan mengganggu kepercayaan diri pemerintah di hadapan masyarakat. Karena itu, konsolidasi politik di internal kabinet perlu dilakukan.

Bahlil juga menepis isu matahari kembar dengan menyebut pertemuan tersebut tak lebih dari silaturahmi. ”Sebagai Muslim, momen Lebaran itu adalah momen di mana bertemu, saling memaafkan, saling mendoakan, saling membangun hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Tidak lebih dari itu,” katanya seusai acara Halalbihalal Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Budi Gunadi Sadikin, melalui staf khususnya, Rendi Witular, juga mengaku salah ucap. Selain itu, Budi Gunadi juga disebut memiliki kebiasaan bersilaturahmi dengan para mantan atasannya.

Saat Idul Fitri 2025 pun, seusai bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Budi Gunadi mengunjungi Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman mereka masing-masing.

”Maksudnya, Pak Jokowi adalah mantan bos saya (Pak Menkes). Tidak ada pretensi politik apa pun karena budaya silaturahmi saat Lebaran dan menghargai para mantan pemimpin sudah berlangsung sejak lama,” kata Rendi.

Para menteri juga ramai-ramai membantah isu reshuffle kabinet. Bahlil, misalnya, mengatakan, ”Reshuffle apaan?” saat ditanya mengenai isu perombakan kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Zulkifli Hasan juga membantah ketika ditanyakan mengenai kunjungannya disebut menimbulkan kesan loyalitas ganda. ”Tanya saja ke yang ngomong,” ujarnya kepada wartawan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pun menepisnya. ”Enggak ada reshuffle. Itu reshuffle Pak Bahlil di kepengurusan Partai Golkar. (Reshuffle kabinet) sama sekali enggak ada,” ujarnya melalui sambungan telepon kepada wartawan.

Terkait kemungkinan kader PDI-P masuk dalam Kabinet Merah Putih seusai pertemuan Prabowo-Megawati, Prasetyo hanya mengaku tidak tahu. ”Kami nggak tahu, ya, pembicaraan hanya berdua (Prabowo dan Megawati), hanya empat mata. Rasa-rasanya bukan perkara itu. Tidak harus semuanya gabung pemerintahan. Meskipun dalam kapasitas beliau (Megawati) sebagai pengarah BRIN, PDI-P tidak ada masalah,” tambahnya.