Jabat Tangan Megawati-Gibran dan Pesan Bung Karno

”Ibu agak kurus Bu, waduh luar biasa. Ibu kurus.”

Demikian komentar Presiden Prabowo Subianto kepada Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima RI, sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025).

Sebelumnya, Prabowo menyalami Megawati yang duduk bersebelahan dengan Wakil Presiden 1993-1996 Try Sutrisno. Megawati kini menjabat Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), sedangkan Try merupakan wakilnya. Karena itu, keduanya mengenakan baju putih dengan emblem BPIP di bagian lengan kiri.

Tak hanya menyalami, Prabowo pun sedikit membungkukkan badannya. Setelahnya, Prabowo mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada sembari mempersilakan keduanya duduk.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengikuti di belakang Prabowo. Dia pun menyalami Megawati dan Try Sutrisno sembari membungkuk lebih dalam.

Setelahnya, Gibran mengikuti duduk di samping Presiden Prabowo menghadap ke arah Try Sutrisno dan Megawati. Saat itulah Prabowo memuji diet Megawati yang dinilainya berhasil. Megawati memang tampak lebih ramping dan segar.

”Diet ngurusin (badan), habis (mau) gimana,” ujar Megawati menimpali komentar Prabowo sembari tersenyum tersipu.

Prabowo pun kembali memuji. ”Dietnya berhasil,” selorohnya.

Bincang ringan ini menjadi pembuka pertemuan kembali Prabowo dan Megawati. Pada 7 April lalu, Ketua Umum Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu sempat bertemu di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Ini menjadi pencair kebekuan komunikasi setelah persaingan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pertemuan juga sempat memunculkan rumor PDI-P akan bergabung menjadi bagian dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo. Namun, hingga kini, PDI-P memilih mendukung pemerintah sembari tetap menjadi partner kritis di parlemen.

Di sisi lain, pertemuan di Hari Pancasila ini pun menjadi kali pertama Wapres Gibran bertemu dengan Megawati. Gibran pernah menjadi kader PDI-P dan maju dalam Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020 menggunakan ”kendaraan” PDI-P. Ia pun berhasil terpilih kala itu.

Namun, dalam Pilpres 2024, putra sulung Presiden (2014-2024) Joko Widodo itu melaju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan yang mengubah syarat usia calon presiden dan calon wapres.

Gibran dan Jokowi, saat itu, meninggalkan PDI-P yang mengusung pasangan calon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. PDI-P kemudian mengumumkan pemecatan keduanya dari partai pada 16 Desember 2024. Sejak Pilpres 2024, tak ada lagi pertemuan antara Megawati dan Jokowi. Peringatan Hari Pancasila 2025 pun menjadi momentum pertama bagi Gibran kembali menyalami Megawati.

Sembari membungkuk, Gibran menyambut tangan Megawati. Tak sebatas itu, menurut Ketua MPR yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Gibran sempat menanyakan kabar Megawati.

”Iya, bertanya, menanyakan kesehatan Ibu (Megawati), segala macam,” tutur Muzani.

Muzani menemani Prabowo di ruang tunggu sebelum upacara dimulai. Dia juga ikut hadir di ruang tunggu yang sama setelah upacara usai.

Setelah upacara, suasana semakin cair. Prabowo tak lagi duduk berhadapan dengan Megawati seperti sebelum upacara, dia memilih kursi di samping kanan Megawati sembari mengobrol santai. Adapun Try Sutrisno duduk di sisi kanan Prabowo.

Selain itu, hadir pula selain Gibran, Wapres (2004-2009 dan 2014-2019) Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Hadi Prasetyo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono di ruang tunggu yang sama.

Muzani pun menggambarkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung akrab, kekeluargaan, dan gayeng.

”Di antara keduanya juga ada berbisik, yang saya terus terang belum tahu apa yang dibisikkan. Tapi keakraban, kekeluargaan, penuh mewarnai dan menjadi pemandangan di depan mata kami. Sekarang itu kami bersyukur, bergembira, dan bersenang karena pemimpin-pemimpin bangsa semuanya saling tegur sapa, bersalaman, dan saling ngobrol,” tambahnya kepada wartawan seusai acara.

Namun, Muzani enggan menjawab ketika ditanya mengenai penyebab ketidakhadiran Presiden (2014-2024) Joko Widodo, Presiden (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono, dan Wapres (2019-2024) Ma’ruf Amin. ”Ah saya enggak tahu, ini ’kan hajatnya BPIP. Saya tamu, saya petugas pembaca (Pancasila), udah ya,” ujarnya buru-buru meninggalkan wartawan.

Sementara itu, Ketua Laboratorium Politik FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Adi Prayitno melihat pertemuan Gibran dan Megawati menunjukkan setidaknya dua hal.

Pertama, hubungan keduanya bisa jadi mulai mencair, dialog mulai terbuka.

”Ini menjadi kabar baik pasca-Gibran dipecat dalam konteks Pilpres 2024. Secara gestur dan bahasa politik, suasana mulai tidak setegang dulu, tidak ada kekakuan dan konfrontasi dan memang secara visualisasi politik, ini dinilai sebagai bentuk bagaimana kecairan politik di antara keduanya,” tutur Adi saat dihubungi, Selasa (3/6/2025).

Kedua, ada hal yang tak berubah kendati silaturahmi mulai terjalin kembali. Meskipun ada kesan bercanda dan keduanya mengobrol akrab, pemecatan Gibran dari PDI-P tak akan berubah. Dia tetap bukan wakil PDI-P dalam kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran.

”Pastinya Gibran dan keluarga besarnya bukan lagi bagian keluarga besar PDI-P. Apakah ada pintu maaf? Kalau melihat kecenderungan hari ini sepertinya belum, tapi mungkin suatu waktu PDI-P akan memaafkan kesalahan politik itu. Entah di kemudian hari,” tambahnya.

Dalam konteks relasi elite yang merenggang itu, menarik untuk mengingat kembali pesan pidato Presiden pertama RI, Ir Soekarno, yang juga ayah dari Megawati saat Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.

Bung Karno, demikian sapaan akrabnya, juga menjelaskan filosofi bangsa dalam pidatonya yang menjadi tonggak perannya dalam perumusan Pancasila tersebut.

”Apakah syaratnya bangsa? Menurut Renan (filosof Perancis Ernest Renan), syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: le desir d’etre ensembke, yaitu kehendak akan bersatu,” kata Bung Karno dalam pidatonya itu.

Ia juga mengutip definisi bangsa dari buku Die Nationalitatenfrage karya pemikir politik Austria, Otto Bauer (1881-1938). ”Eine Nation ist eine aus chiksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. ”Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib),” tambah Bung Karno.

Dia pun mengakui pemikiran Renan dan Bauer relatif kuno dan kemudian menerima pemikiran Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar yang juga hadir dalam Sidang BPUPKI bahwa persatuan antara orang dan tempat menjadi penting dan tak terpisahkan.

”Tanah Air itu adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana ”kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan,” kata Bung Karno.

Indonesia merdeka pun ditegaskan bukan untuk satu orang atau untuk suatu golongan.

”Baik saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, ataupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan yang demikian itulah kita punya tujuan. Kita hendak mendirikan suatu negara ’semua buat semua’. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi ’semua buat semua’,” tegas Soekarno masih dalam pidatonya.

Landasan bangsa Indonesia yang disebutkan Soekarno merujuk pada Pancasila. Istilah ini muncul pertama kali dalam pidato tersebut.

”Namanya bukan Panca Dharma, tetapi, saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi,” kata Bung Karno saat itu.

Adapun lima sila yang dikemukakan Soekarno saat itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta Ketuhanan yang Maha Esa.

Setelah Sidang BPUPKI yang juga dihadiri tokoh-tokoh lain, seperti Soepomo dan M Yamin, Panitia Sembilan dibentuk dan menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi dasar awal Pembukaan UUD 1945. Sila pertama disempurnakan untuk mencerminkan kebinekaan Indonesia, menjadi Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan lima sila Pancasila yang dikenal hingga kini. Namun, tanggal 1 Juni baru ditetapkan sebagai Hari Lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016. Tak hanya menetapkannya sebagai Hari Lahir Pancasila, tetapi 1 Juni menjadi hari libur nasional.

Pada peringatan Hari Pancasila 2025 dengan Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara, persatuan pun menjadi salah satu yang ditekankan. Pancasila, kata Prabowo, adalah konsensus besar bangsa Indonesia. Karena itu, hal ini harus diakui sebagai prestasi cemerlang bangsa Indonesia yang ditakdirkan bersatu kendati terdiri atas ribuan kelompok etnis dengan bahasa berbeda-beda.

”Tapi berkat kearifan pendiri bangsa, kita dapat bersatu di tengah perbedaan. Ternyata Pancasila inilah yang telah memperkenankan kita bersatu di tengah dinamika dunia, di tengah ketidakpastian,” tuturnya.

Persatuan dalam perbedaan menjadi kunci. Semua perlu bersatu untuk mencapai tujuan. Namun, tentu sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan pilihan tidaklah terlarang. Sama seperti para pendiri bangsa, pendapat boleh berbeda-beda, tetapi semuanya tetap satu untuk bangsa Indonesia. Jika dulu bisa, mengapa sekarang tidak?