Babak Baru Negosiasi Tarif AS, Menperin: Saatnya Bekerja Lebih Pintar

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih tidak panik dan bekerja lebih pintar di tengah dinamika terbaru tarif resiprokal Amerika Serikat. Situasi ini menjadi momentum untuk memperkuat industri dalam negeri lewat penyederhanaan regulasi, perlindungan pasar domestik, dan perluasan pasar alternatif.

Presiden AS Donald Trump pada 7 Juli 2025 telah mengumumkan besaran tarif resiprokal kepada negara-negara mitranya. Sesuai besaran awal, Indonesia akan dikenakan tarif 32 persen yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2025.

Trump juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu, AS menyatakan masih membuka ruang negosiasi dengan Pemerintah Indonesia.

Syaratnya, perusahaan Indonesia diminta membangun pabrik manufaktur di AS. Pemerintah RI juga diminta menghapus pengenaan tarif dan nontarif atas produk AS serta meniadakan berbagai kebijakan hambatan perdagangan dengan AS.

Dalam keterangan tertulis, Selasa (8/7/2025), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah akan terus mengedepankan upaya negosiasi dan dialog konstruktif guna menjaga keberlanjutan akses pasar internasional sembari mengamankan daya saing industri dalam negeri.

Berbagai strategi solusi tengah disiapkan oleh pemerintah, baik dalam bentuk liberalisasi tarif, penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, hingga optimalisasi kerja sama teknis bilateral dan multilateral.

Dengan mundurnya tanggal efektif penerapan tarif baru AS itu, ada ruang untuk mengupayakan kesepakatan baru dengan AS. Di tengah dinamika itu, pemerintah tetap optimistis.

”Industri nasional kita tangguh dan adaptif. Ini bukan saatnya panik, melainkan saatnya bekerja lebih pintar dan teknokratis. Kita perkuat kapasitas industri dari hulu ke hilir, perbaiki data dan sistem pelacakan (traceability), serta pastikan seluruh aktor rantai pasok memahami arah kebijakan global yang terus berkembang,” ujar Agus.

Agus meyakini, produk manufaktur Indonesia masih lebih berdaya saing dibandingkan negara pesaing. Produk tekstil dan alas kaki dalam, misalnya, masih lebih kompetitif dari produk asal Bangladesh yang akan dikenakan tarif resiprokal sebesar 35 persen.

Produk makanan olahan juga lebih berdaya saing dibandingkan Thailand yang akan dikenakan tarif sebesar 36 persen di AS. Di sisi lain, Indonesia akan terus meningkatkan kualitas dan daya saing dengan negara-negara BRICS, seperti Afrika Selatan, yang akan dikenakan tarif sebesar 30 persen.

Kemenperin mendorong agar pelaku industri tetap semangat dan tidak kehilangan fokus. Pemerintah akan terus mendampingi dan memfasilitasi kebutuhan industri agar dapat terus bersaing, bertransformasi, dan berinovasi dalam kerangka ekonomi berkelanjutan.

”Kunci kita adalah sinergi dan ketangguhan. Kita tetap buka peluang dialog dengan mitra luar negeri, tetapi kita juga perkuat rumah kita sendiri. Pemerintah bersama dunia usaha dan asosiasi akan terus berjalan beriringan menghadapi tantangan ini,” kata Agus.

Sementara itu, Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto memilih menanti pernyataan dan posisi resmi Pemerintah Indonesia untuk memastikan pijakan bersama dalam menyikapi situasi ini.

Saat ini, tim negosiator Indonesia masih berada di Washington D.C. Anne mengatakan, tim perlu diberi ruang memadai untuk berdiplomasi. Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus 2025 menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan konstruktif masih tersedia.

”(Saya) yakin diskusi masih berlangsung karena batas waktu 9 Juli diperpanjang hingga 1 Agustus. Saya rasa AS akan menganggap Indonesia sebagai mitra dagang yang baik dan adil. Mari kita tunggu langkah Pemerintah Indonesia dalam hal ini,” kata Anne.

Namun, perlu dicermati bahwa jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diterapkan penuh, tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan, akan semakin besar.

Hal ini terjadi pada saat bersamaan dengan tren pelemahan Indeks Manufaktur (PMI) Indonesia, meningkatnya biaya produksi, dan perlambatan permintaan global.

Meskipun ketergantungan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor, dan kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif moderat (sekitar 21 persen), risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama.

Oleh karena itu, ujar Anne, keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan diplomasi ekonomi yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional.

Apindo mengusulkan langkah konkret. Pertama, mendorong skenario yang saling menguntungkan melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan minyak mentah. Langkah ini bisa menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan dengan RI.

Kedua, memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar nontradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang rantai pasokan.

”Kita punya banyak mitra dagang. Indonesia-UE (Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa/IEU CEPA) semakin dekat. Kita juga adalah bagian dari RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional). Baru-baru ini kita juga semakin dekat dengan Kanada. Dan juga Uni Emirat Arab dan EAEU (Uni Ekonomi Eurasia),” katanya.

Ketiga, segera melaksanakan penyederhanaan regulasi di dalam negeri untuk mendorong kemudahan berusaha. Serta penguatan instrumen trade remedies demi melindungi industri nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil dan merugikan.

Apindo memandang situasi ini harus dimaknai sebagai jendela kesempatan untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor.

Fokus utama harus diberikan perhatian pada industri padat karya dan rantai pasoknya yang saat ini paling rentan terhadap tekanan tarif dan persaingan global. Selanjutnya, reformasi juga perlu menjangkau sektor-sektor lain untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi dinamika dan disrupsi pasar yang terus berlangsung.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur memandang serius arah negosiasi tarif antara RI dan AS ke depan. Sebagai catatan, AS merupakan salah satu pasar terbesar bagi produk furnitur dan kerajinan Indonesia. Kontribusinya lebih dari 54 persen dari total ekspor industri mebel nasional.

Jangan sampai barang kita sulit untuk ekspor dan di sisi lain juga tidak punya pasar di dalam negeri karena banjir impor.

”Sektor ini bukan hanya berperan sebagai penyumbang devisa, tetapi juga menyangga keberlangsungan lebih dari 2 juta tenaga kerja,” kata Sobur.

Sobur menilai, penanganan persoalan defisit neraca perdagangan seharusnya dilakukan dengan pendekatan dialog konstruktif, relasi bilateral yang setara, dan negosiasi berbasis kepentingan bersama. Kebijakan tarif tinggi yang bersifat unilateral justru berpotensi memicu ketidakpastian dan kontraksi di rantai pasok global yang akhirnya juga akan berdampak pada konsumen di pasar AS sendiri.

HIMKI berharap pemerintah dapat mengoptimalkan instrumen perundingan dagang yang adil, termasuk mendorong pembukaan pasar investasi di sektor hilir agar sesuai dengan semangat perdagangan berkeadilan.

”HIMKI percaya, tantangan ini justru bisa menjadi momentum introspeksi untuk menata ulang strategi ekspor nasional agar tidak terjebak pada ketergantungan pasar tunggal sekaligus membuka peluang investasi yang lebih berkualitas di dalam negeri,” kata Sobur.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan kekhawatirannya dengan keterlibatan Indonesia di BRICS. Hal itu memicu ancaman tarif lebih tinggi dan berpotensi mempersulit negosiasi.

Penerapan tarif 32 persen ke RI dan tarif tinggi terhadap China berpotensi membawa risiko pada industri dalam negeri. ”Barang China akan semakin deras ke Indonesia. Sementara, investasi akan mengalir ke Vietnam dan Malaysia,” ujarnya.

Berkaca dari situasi ini, pemerintah perlu berpihak kepada pelaku industri, khususnya hulu dan tengah, agar hasil produk yang dihasilkan terserap di dalam negeri. Industri hulu perlu dijaga dengan kebijakan perlindungan hingga pemenuhan bahan baku.

”Mitigasi harus dilakukan untuk segera mengamankan pasar domestik agar industri manufaktur kita tidak rontok. Jangan sampai barang kita sulit untuk ekspor dan di sisi lain juga tidak punya pasar di dalam negeri karena banjir impor,” ujar Redma.