Jajaran DPP PDI-P 2025–2030 Didominasi Wajah Lama, Hasto Kembali Menjadi Sekjen PDI-P?

NUSA DUA, KOMPAS — Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P periode 2025–2030 tidak banyak berubah dibandingkan dengan struktur kepengurusan periode lalu. Untuk sementara, Megawati Soekarnoputri merangkap jabatan ketua umum sekaligus sekretaris jenderal PDI-P. Jabatan tersebut terbuka kemungkinan diberikan kepada Hasto Kristiyanto kembali.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat PDI-P periode 2025–2030 dalam Kongres Ke VI PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). Sebanyak 37 nama pengurus pusat diumumkan oleh Megawati, termasuk posisi sekretaris jenderal (sekjen) yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri.

Prosesi pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan semua pengurus yang hadir secara fisik di lokasi. Beberapa nama yang telah ditetapkan, seperti Andreas Pareira, Charles Honoris, dan Dolfie Othniel Frederic Palit, terpantau belum hadir dalam pelantikan.

”Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati.

”Bersedia!” jawab para pengurus, serentak.

Setelah itu, semua pengurus DPP yang hadir berdiri di panggung utama, dan dengan dipandu langsung oleh Megawati, mereka mengucapkan sumpah jabatan secara bersama-sama.

Seusai pelantikan, Ketua DPP PDI-P Ribka Tjiptaning menegaskan, keputusan Megawati merangkap jabatan sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umum. ”Semua, kan, hak prerogatif Ibu. Kalau Ibu belum umumkan, ya belum. Pasti Ibu punya kebijakan, punya perhitungan sendiri,” ujarnya.

Menurut Ribka, kekosongan kursi sekjen tak lepas dari situasi Hasto Kristiyanto yang baru hadir di kongres setelah bebas. ”Kita udah dilantik, baru datang. Kalau sebelum dilantik, ya itu lain lagi persoalannya,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Hasto baru bebas sehari sebelumnya setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Sehari setelah kebebasannya, ia tiba di Bali dan langsung mengikuti Kongres Ke VI PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025). Kehadirannya memecah keheningan forum karena datang di tengah pidato politik Megawati. Momen tersebut disambut tepuk tangan peserta kongres, sementara Megawati tampak menitikkan air mata.

Ia menyebut peluang Hasto kembali mengisi posisi sekjen terbuka lebar. Megawati, lanjut Ribka, ingin memberi rehabilitasi politik kepada Hasto agar tidak terstigma kasus hukum yang sempat menjeratnya.

”Biar publik tahu Hasto itu tidak terstigma karena korupsi. Jangan sampai nanti di luar ’digoreng’, seolah Pak Hasto enggak jadi sekjen karena persoalan tahanan korupsi. Itu harus clear dulu,” tuturnya.

Ribka menambahkan, berkas kepengurusan akan dilengkapi sebelum diserahkan ke Kementerian Hukum. Ia memastikan kekosongan sekjen hanya bersifat sementara.

”Enggak mungkin dikasih ke Kementerian Hukum dan belum ada sekjen. Secepatnya akan dilantik di DPP kalau sudah lengkap,” katanya.

Terkait dominasi wajah lama di jajaran DPP periode 2025–2030, Ribka menyebut hal itu merupakan pilihan yang realistis.
”Ibu, kan, udah katakan juga bahwa tadinya mau masuk yang muda-muda. Tapi, ini lihat situasi seperti ini, perlu dululah. Pemilu kemarin, kan, luar biasa, ya. Kalau bukan yang sudah tahan uji, enggak gampang juga,” ucapnya.

Wajah lama yang dimaksud seperti Komarudin Watubun, Ganjar Pranowo, Bambang Wuryanto, dan Basuki Tjahaja Purnama.

Enggak mungkin dikasih ke Kementerian Hukum dan belum ada sekjen. Secepatnya akan dilantik di DPP kalau sudah lengkap.

Berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
2. Ketua Bidang Sumber Daya: Said Abdulla
3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah
4. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto
5. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus
7. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani
8. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo
9. Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
10. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama
11. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno
12. Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: Puti Guntur Soekarno
13. Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan: Abdullah Azwar Anas
14. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
15. Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
16. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
17. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Charles Honoris
18. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati
19. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: Andreas Eddy Susetyo
20. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
21. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: MY Esti Wijayanti
22. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Zuhairi Misrawi
23. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Muhammad Prananda Prabowo
24. Ketua Bidang Pertanian dan Pangan: Sadarestuwati
25. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri
26. Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Eriko Sotarduga
27. Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: Ronny Talapessy
28. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Andreas Hugo Pareira

1. Sekretaris Jenderal: Megawati Soekarnoputri
2. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal: Dolfie OFP
3. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan: Utut Adianto
4. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan: Sri Rahayu
5. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu
6. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan: Yoseph Aryo Adhi Dharmo
7. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
8. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
9. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike