Jakarta, Banjir, dan Lupa

Banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bukan pertama kali terjadi. Terus berulang. Menariknya, respons kebijakan pemerintah dan masyarakat tidak pernah berubah.

Fenomena tersebut membuktikan adanya pola pelupaan kolektif yang menarik untuk dikaji dari perspektif sosial budaya.

Zaenuddin HM dalam bukunya, Banjir Jakarta: Dari Zaman Jenderal JP Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013), menulis bahwa pada tahun 1932 sudah terjadi banjir besar di penghujung kekuasaan kolonial Belanda. Banjir besar kembali melanda Jakarta tahun 1950, 1952, 1960, dan 1963.

Tahun 1963, Presiden Soekarno membentuk Komando Proyek (Kopro) Banjir Jakarta dengan konsentrasi memperbaiki kanal peninggalan Belanda dan membangun enam waduk di daerah sekitar Jakarta. Tiga belas tahun kemudian, banjir kembali datang. Durasinya hampir sebulan penuh. Sebanyak 200.000 warga harus mengungsi dan dua orang meninggal.

Memasuki abad ke-21, banjir besar kembali melanda tahun 2002 dan 2007. Banjir 2007 adalah yang terparah. Sebanyak 80 orang tewas dan 320.000 jiwa mengungsi.

Setelah itu, banjir besar melanda tahun 2015 dan 2020. Kedahsyatan banjir tahun 2020 terlihat dari munculnya 169 titik banjir di seluruh Jabodetabek dan Banten (cnn.com).

Persoalan lupa terhadap bencana banjir ternyata juga terjadi di negara-negara lain.

Kota Beijing di China pada tahun 2012 dilanda banjir besar. Sebanyak 37 orang tewas dan 600 penerbangan harus dibatalkan. Media sosial Weibo mencatat warga kota mempertanyakan drainase kota Beijing yang rapuh.

Sebelas tahun kemudian banjir besar kembali menghantam Beijing. Kali ini 11 orang tewas dan 13 orang dinyatakan hilang. Hujan ekstrem dan topan Talim dituding sebagai biang kerok bencana (bbc.com).

Peristiwa serupa terjadi di Bangkok, Thailand, yang pada tahun 2011 mengalami musim hujan paling buruk. Seperlima kota terendam air dan 500 orang tewas. Sebelas tahun kemudian, banjir datang lagi seusai topan Noru menghantam pada akhir September 2022.

Menurut Huyssen (2003), cepatnya pelupaan terhadap masa lalu disebabkan oleh melimpahnya informasi. Warga kota terjebak dalam medan tarik-menarik antara keinginan mengingat banjir yang pernah terjadi dan dorongan untuk melupakan bencana banjir yang traumatis.

Amnesia kolektif mendorong warga kota menganggap banjir sebagai bencana alam yang tak dapat dihindari.

Huyssen memosisikan kota bukan hanya sebagai ruang fisik, melainkan juga ruang simbolik. Ia memperkenalkan istilah ”lapisan memori kota”, urban palimpsests. Istilah yang merujuk pada pemahaman bahwa kota adalah ruang yang terus-menerus ditumpuk lapisan sejarah oleh berbagai generasi.

Kota bukan sekadar lokasi persaingan ekonomi, melainkan juga ruang perebutan apa yang harus diingat dan dilupakan.

Media dan media sosial mempercepat pelupaan dengan menciptakan banjir informasi yang dangkal, meskipun pada saat yang sama teknologi media juga menghidupkan kembali memori sejarah via dokumenter dan arsip. Media, khususnya media sosial, memiliki kemampuan menghidupkan narasi kolektif banjir yang pernah terjadi.

Persoalan warga kota yang mudah lupa dalam kaitan dengan politik ruang dibahas oleh Eli Rubin (2016) dalam buku Amnesiapolis: Modernity, Space, and Memory in East Germany.

Amnesiapolis di sini merujuk pada kota atau warga kota yang secara aktif mengalami amnesia kolektif. Amnesia terjadi sebagai akibat perubahan sosial politik serta ekonomi yang memengaruhi cara warga kota mengingat dan melupakan masa lalu.

Menggunakan pemahaman Rubin dalam konteks banjir Jakarta, terlihat ada kecenderungan pengabaian terhadap fakta historis bahwa Jakarta secara geografis rentan terhadap banjir. Fakta bahwa banjir adalah masalah struktural, seperti disembunyikan.

Solusi oleh pemerintah pun selama ini lebih banyak berkisar pada perbaikan tanggul dan pembersihan endapan sungai. Solusi yang sifatnya lebih pada jangka pendek.

Solusi jangka panjang seperti restorasi daerah resapan air dan kedisiplinan tata kota, kurang diperhatikan.Jika memori kolektif tentang banjir dipinggirkan dalam kebijakan tata kota, maka generasi mendatang akan mengulangi kesalahan yang sama.

Amnesia kolektif mendorong warga kota menganggap banjir sebagai bencana alam yang tak dapat dihindari. Padahal peran manusia (deforestasi, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan) ikut andil besar dalam bencana banjir yang terjadi.

Banjir Jakarta adalah contoh nyata bagaimana amnesia kolektif dan urban palimpsest terjadi. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun kota berbasis sejarah ekologi sehingga siklus bencana banjir bisa dihindari di masa mendatang. Media juga harus gencar menghidupkan narasi kolektif banjir yang pernah ada.

Doddy Salman, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara