Jakarta Collaboration Fund Digagas untuk Dobrak Aral Gapai Kota Global

Jakarta punya dua mimpi besar. Masuk dalam 50 kota global terbaik pada 2030 dan 20 besar pada 2045. Namun, jalan untuk menggapai dua hal itu masih terbentur oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kota metropolitan ini membutuhkan inovasi pendanaan. Ada gagasan Jakarta Collaboration Fund serta perbaikan dari segi kemudahan dalam layanan dan perizinan.

Jakarta akan menjadi kota global setelah ibu kota pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Meski pemindahan ibu kota masih menunggu keputusan presiden, Jakarta sudah mulai menyiapkan diri untuk meraih ambisi tersebut. Salah satunya melalui forum JAKINVEST: Membuka Peluang Investasi untuk Transformasi Jakarta Menuju Top 50 Kota Global yang digelar di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/5/2025) malam.

Jakarta harus berinovasi untuk mewujudkan kota global, kata Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia menyebut ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu kelemahan.

”Sebagai kota global, maka harus ada inovasi. Salah satu kelemahan mengandalkan pajak, retribusi, dan dividen yang tak seberapa. Maka, harus ada cara berpikir baru untuk dapatkan pendanaan,” kata Pramono.

Politisi PDI Perjuangan ini mengutarakan hal tersebut di hadapan organisasi perangkat daerah, firma konsultan manajemen global yang menerbitkan salah satu indeks kota global (global city index), yaitu AT Kearney, dan investor.

Sebagaimana diketahui, APBD Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 91,3 triliun dengan postur penerimaan daerah Rp 81,73 triliun. Penerimaan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp 54,18 triliun, pajak daerah Rp 48 triliun, retribusi daerah Rp 1,44 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 774 miliar, pendapatan transfer Rp 26,13 triliun, dan lain-lain PAD yang sah Rp 1,40 triliun.

Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah Rp 9,61 triliun, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya Rp 5,07 triliun, dan penerimaan pinjaman daerah Rp 4,53 triliun.

Di sisi satunya, belanja daerah mencapai Rp 82,66 triliun. Kemudian, pengeluaran pembiayaan daerah Rp 8,68 triliun.

”Maka, akan digagas Jakarta Collaboration Fund,” ujar Pramono.

Jakarta Collaboration Fund merupakan salah satu janji kampanyenya bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

Pramono akan berdiskusi panjang lebar dengan Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority Ridha DM Wirakusumah tentang Jakarta Collaboration Fund. Intinya, ada alternatif pendanaan untuk membangun Jakarta yang tak hanya bergantung pada pajak, retribusi, dan sebagainya.

Mantan Sekretaris Kabinet ini juga menyoal kelemahan investasi atau penanaman modal asing di Ibu Kota. Saat ini jumlahnya mencapai 1,4 miliar dollar AS. Masih kalah dibandingkan Singapura (192 milliar dollar AS, Bangkok (164 miliar dollar AS), dan Kuala Lumpur (9,8 miliar dollar AS).

”Masih rendah. Bahkan, dari hal kecil sampai prinsip-prinsip,” ucap Pramono.

Sebagai contoh, investor ketar-ketir ketika berhadapan dengan bea dan cukai serta imigrasi. Mereka, lanjut Pramono, ngeri-ngeri sedap karena aturan yang kurang luwes.

”Penyanyi Taylor Swift enggak mau konser di Indonesia karena ditanya kartu izin menetap sementara (KIMS) dan kartu izin tinggal terbatas (kitas). Ini bagaimana. Singapura, uang masuk di depan sebagai jaminan, semuanya transparan, terbuka,” papar Pramono.

Hal-hal seperti itu harus diubah untuk menarik investor. Dengan demikian, proyek utama di Jakarta, seperti Jakarta Sewerage Development Project, MRT Jakarta, LRT Jakarta, kota terpadu dan pengembangan Kepulauan Seribu, bakal dilirik.

Selain itu, mendorong badan usaha milik daerah (BUMD) untuk initial public offering (IPO) atau melantai di bursa saham. Di antaranya, PAM Jaya untuk capaian 100 persen layanan air minum pada 2029 dan Bank DKI agar diawasi oleh publik.

Pramono menambahkan, dirinya dan Rano tak antikritik. Mereka membuka ruang transparansi selebar-lebarnya. Misalnya, akan ada dasbor agar semua orang bisa memelototi laporan kondisi ekonomi ataupun penerimaan daerah secara real-time.

”Begitu kompleks dan banyak yang harus dibenahi. Harus berani ambil keputusan,” ujar Pramono.

Pemprov Jakarta dan AT Kearney telah menelurkan delapan buku sebagai cetak biru mewujudkan kota global. Seri buku ini bisa diakses dalam laman https://www.jakarta.go.id/rise20.

Semua buku itu disebut telah disusun sesuai komponen inti dalam kerangka kerja kota global. Buku-buku ini menyajikan penilaian holistik, aspirasi utama, program-program strategis, dan peta jalan implementasi untuk memajukan Jakarta menuju cita-cita besarnya.

Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso mengatakan, investasi yang tepat sasaran di berbagai sektor utama akan mendorong pertumbuhan Jakarta secara berkelanjutan maupun meningkatkan kualitas hidup warga.

Ia memproyeksikan peningkatan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita dari Rp 322,62 juta pada 2023 menjadi Rp 2 miliar sampai Rp 2,4 miliar pada 2045.

”Transformasi Jakarta kami dorong menjadi kota metropolitan yang tangguh, inklusif, dan kompetitif dengan infrastruktur kuat, ekonomi dinamis, tata kelola cerdas, dan kemitraan inovatif. Jakarta punya potensi untuk masuk jajaran 20 kota global terbaik pada 2045,” kata Shirley.