Kerugian akibat Perusakan Infrastruktur di Jakarta Sentuh Rp 55 Miliar

JAKARTA, KOMPAS — Kerusakan akibat perusakan infrastruktur di Jakarta mencapai Rp 55 miliar. Kerugian tersebut meliputi kerusakan sarana transportasi publik, infrastruktur kota, hingga sejumlah fasilitas pendukung lainnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merinci, kerusakan infrastruktur MRT Jakarta sekitar Rp 3,3 miliar dan fasilitas Transjakarta mengalami kerugian hingga Rp 46,1 miliar. Adapun kerusakan CCTV serta infrastruktur pendukung lainnya ditaksir sebesar Rp 5,5 miliar.

”Jika ditotal mencapai Rp 55 miliar,” ujar Pramono di Balai Kota, Senin (1/9/2025).

Pramono merinci, sedikitnya 22 halte Transjakarta terdampak kerusuhan. Dari jumlah tersebut, enam halte terbakar dan dijarah. Sementara 16 lainnya dinodai vandalisme dan coretan. Bahkan satu pintu tol juga dilaporkan terdampak.

Enam halte yang dibakar ialah ⁠Halte Polda Metro Jaya, Halte Senen Toyota Rangga, Halte Sentral Senen, Halte Senayan Bank DKI, Halte Gerbang Pemuda, dan Halte Bundaran Senayan.

Sementara 16 halte lain yang mengalami kerusakan adalah Halte Bendungan Hilir, Halte Kwitang, Halte Kampung Melayu, Halte Kramat Sentiong, Halte Bidara Cina, Halte Cililitan, Halte Semanggi, Halte Petamburan, dan Halte Widya Candra Telkomsel.

Selain itu, ada Halte Jatinegara, Halte Kejaksaan Agung, Halte Matraman Baru, Halte Pemuda Pramuka, Halte Masjid Agung, Halte Non BRT Gelora Bung Karno 1, dan Halte Non BRT Polda Metro Jaya 1.

Meski kerusakan cukup parah, perbaikan telah dimulai sejak Sabtu (30/8/2025). Pemprov Jakarta menargetkan semua halte Transjakarta yang rusak, baik ringan maupun berat, bisa kembali beroperasi pada 8–9 September 2025.

”Per 1 September pukul 05.00 WIB, seluruh rute layanan Transjakarta di 14 koridor sudah berjalan dengan normal. Memang ada sedikit hambatan, tetapi kami yakin layanan sudah kembali normal,” ujar Pramono.

Sebagai kompensasi kepada masyarakat, Pemprov Jakarta menggratiskan tarif MRT Jakarta dan Transjakarta mulai 1 hingga 8 September 2025. Subsidi yang dikeluarkan diperkirakan mencapai Rp 18 miliar.

Selain pemulihan transportasi publik, Pramono juga memastikan ketersediaan pangan di Jakarta aman hingga akhir Oktober 2025.

Sementara itu, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Asep Edi Suheri menyampaikan, pihaknya menangkap 1.240 orang terkait dengan kerusuhan saat demonstrasi. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar Jakarta. ”Ada yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten,” kata Asep.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah mengerahkan 1.325 petugas untuk mengangkut sampah setelah demonstrasi di sejumlah tempat di ibu kota sejak Minggu (31/8/2025). Jumlah tersebut lebih banyak dari rencana awal sebanyak 1.150 petugas.

”Seluruh lokasi sudah kami bersihkan secara tuntas. Meski demikian, petugas kami masih tetap siaga untuk mengantisipasi adanya sampah susulan,” ujar Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Asep menjelaskan, petugas lapangan dibekali 51 unit penyapu jalan, 70 truk sampah, dan 49 mobil lintas pengangkut sampah. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh di lima wilayah administrasi Jakarta, dengan fokus pada kawasan dan jalan protokol yang menjadi pusat unjuk rasa.

Di Jakarta Pusat, 300 petugas dari Suku Dinas LH dan Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPSBA) difokuskan di sekitar Gedung DPR/MPR, Istana Merdeka, Monas, Bundaran HI, Jalan MH Thamrin, hingga Lapangan Banteng.

Di Jakarta Utara, 275 petugas membersihkan sampah di kawasan Jembatan Tiga, Jalan Yos Sudarso, dan Pegangsaan Dua. Sementara di Jakarta Barat, 200 petugas dikerahkan di kawasan Slipi.

Di Jakarta Selatan, 250 petugas fokus di jalur protokol Jalan Sudirman, Semanggi, hingga Kuningan. Adapun di Jakarta Timur, 300 petugas ditugaskan mengangkut sampah dari Jalan Proklamasi, Jalan Raya Bogor, hingga Mampang Prapatan.

Selain pembersihan sampah, DLH juga menyiapkan crane untuk mengangkut puing-puing bangunan yang rusak, termasuk di Halte Transjakarta Senen dan sekitar Polda Metro Jaya.

”Dengan tambahan armada dan personel, seluruh area yang terdampak unjuk rasa bisa segera normal kembali. Kami pastikan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” kata Asep.

Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) mengecam keras perusakan sejumlah fasilitas angkutan umum di Jakarta dan di sejumlah daerah lainnya.

”Tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena mengganggu layanan publik. Masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan dengan rusaknya fasilitas layanan transportasi umum,” kata Ketua Instran M Budi Susandi.

Budi menekankan, fasilitas umum merupakan representasi kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga dan merawat fasilitas publik merupakan tanggung jawab bersama semua pihak agar sarana tersebut tetap berfungsi optimal.

Ia juga mengingatkan pelaku perusakan fasilitas layanan publik dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Pasal 16 disebutkan, peserta aksi yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga Jakarta Pusat, Adinda (29), kecewa melihat kondisi halte dan stasiun yang rusak pascakericuhan. Kerusakan tersebut membuat penumpang kebingungan, bahkan beralih ke transportasi lain dengan ongkos lebih mahal.

”Setiap hari saya pakai Transjakarta untuk berangkat kerja. Kalau haltenya dirusak, yang rugi bukan pemerintah, tapi kita sendiri sebagai pengguna,” ujarnya.