Jangan Sampai Makan Bergizi Gratis Gagal Menjadi Investasi SDM

Pemerintah telah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu kebijakan prioritas dalam membangun sumber daya manusia unggul. Gagasan ini sejalan dengan praktik terbaik di sejumlah negara, di mana program makan di sekolah terbukti meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan prestasi akademik siswa.

Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat bergantung pada perencanaan yang matang, model pelaksanaan yang fleksibel, dan alokasi pendanaan yang tepat sasaran.

Tanpa pendekatan yang strategis dan berbasis data, program tersebut berisiko menjadi proyek besar yang tidak mencapai dampak yang diharapkan.

Program makan di sekolah bukanlah hal baru di tingkat global. Laporan The State of School Feeding Worldwide 2022 dari Program Pangan Dunia PBB (WFP) mencatat, 418 juta anak di seluruh dunia telah menerima makanan di sekolah, dengan investasi global mencapai 48 miliar dollar AS.

Sekitar 98 persen pendanaannya berasal dari anggaran domestik setiap negara.

Program ini tidak hanya bertujuan menanggulangi kelaparan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) jangka panjang.

Studi WFP menunjukkan bahwa setiap 1 dollar AS yang diinvestasikan dalam program makanan sekolah dapat menghasilkan pengembalian ekonomi hingga 9 dollar AS melalui peningkatan kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan kualitas pendidikan.

Inisiatif global, seperti School Meals Coalition, yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Food Systems Summit tahun 2021, juga menargetkan, pada 2030, setiap anak sekolah di dunia mendapatkan makanan sehat setiap hari.

Ini menunjukkan bahwa school meal program telah menjadi standar kebijakan yang diadopsi banyak negara untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan generasi mendatang.

Agar program MBG memberikan dampak optimal sejak tahap awal, implementasi tidak bisa dilakukan secara serentak dan harus berbasis prioritas. Setidaknya ada tiga pertimbangan utama yang dapat menjadi acuan dalam menentukan daerah dan sekolah yang lebih dahulu menerima program ini.

Pertama, daerah dengan status gizi terburuk. Intervensi harus difokuskan pada daerah-daerah dengan status gizi paling buruk. Penentuan daerah prioritas dapat mengacu pada tiga indikator gizi utama yang sering digunakan secara global, yaitu undernutrition (termasuk stunting), overnutrition (termasuk obesitas), dan anemia.

Mengapa ini menjadi prioritas? Intervensi gizi di daerah dengan status gizi terburuk akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas SDM.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa daerah dengan tingkat malanutrisi tertinggi mendapatkan akses lebih dulu agar dampaknya bisa lebih cepat terlihat.

Kedua, jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) dan sekolah dasar (SD). Intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak usia dini. Anak-anak PAUD dan SD berada dalam tahap pertumbuhan pesat, di mana kecukupan gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang.

Anak-anak usia dini lebih bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan asupan gizi yang cukup. Gizi yang buruk di usia dini dapat menghambat perkembangan intelektual dan emosional anak. Investasi pada anak usia dini memberikan dampak jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan intervensi di usia remaja atau dewasa.

Ketiga, sekolah dengan kesiapan sarana sanitasi dan air bersih. Makan siang gratis di sekolah juga soal higienitas dan keamanan pangan. Tanpa fasilitas sanitasi dan air bersih yang memadai, program MBG ini justru dapat meningkatkan risiko penyakit akibat kontaminasi makanan.

Mengapa ini menjadi prioritas? Keamanan pangan sangat bergantung pada sanitasi yang baik. Tanpa air bersih dan tempat cuci tangan, risiko penyakit seperti diare dan infeksi pencernaan meningkat. Hal ini juga untuk mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan sekolah, yang dapat berdampak pada absensi siswa.

Oleh karena itu, hanya sekolah yang sudah memiliki fasilitas sanitasi dan air bersih yang memadai yang sebaiknya menjadi prioritas tahap awal program MBG. Program prioritas pemerintah lainnya, yakni Renovasi Sekolah, sebaiknya juga diarahkan ke pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi dan air bersih mengalir di sekolah sasaran program MBG.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis dan infrastruktur yang sangat beragam. Program MBG tidak bisa mengandalkan satu model implementasi yang seragam untuk semua daerah.

Pertama, jangan hanya menggunakan skema dapur umum. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan sistem dapur umum terpusat.

Oleh karena itu, MBG harus mengakomodasi model alternatif yang lebih fleksibel, seperti model swakelola sekolah, dengan memberikan dana kepada sekolah untuk menyiapkan makanan secara mandiri sesuai standar gizi yang ditetapkan.

Kantin sekolah dan komite sekolah bisa diberdayakan dengan syarat mereka memenuhi standar kualitas pelaksanaan. Model ini juga menyederhanakan masalah transportasi pengantaran makanan.

Selain itu, ada model implementasi dengan pelibatan usaha katering masyarakat. Dalam model ini, usaha katering lokal yang memenuhi standar dapat jadi pengganti dapur umum.

Model ini dapat membantu menggerakkan ekonomi lokal dan memastikan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Kedua, pendanaan harus bervariasi sesuai dengan Indeks Kemahalan Daerah (IKD). Seperti halnya program bantuan operasional sekolah, alokasi dana MBG harus menyesuaikan IKD.

Daerah dengan IKD yang tinggi harus mendapat satuan biaya yang lebih besar karena harga bahan pangan dan biaya distribusi lebih mahal. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan dalam kualitas makanan yang diberikan kepada siswa di berbagai daerah.

Pelaksanaan program MBG jangan sampai membebani guru dan sekolah. Kepala sekolah perlu dibantu, khususnya oleh guru pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan komunitas sekolah. Alokasi waktu jangan sampai mengurangi jam belajar efektif siswa. Waktu makan dapat disesuaikan dengan jam istirahat atau sebelum jam pelajaran dimulai.

Program MBG perlu disertai dengan program edukasi gaya hidup sehat. Aktivitas olahraga sebaiknya masuk dalam jadwal harian. Pendidikan gizi dan kesadaran pola makan sehat juga bisa dilakukan. Para murid diajarkan cara memilih makanan sehat dan menghindari makanan ultraproses yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh.

Edukasi ini juga harus melibatkan orangtua agar kebiasaan sehat terbawa hingga ke rumah. Tidak kalah pentingnya adalah edukasi kesehatan mental. Sebab, kesehatan mental yang buruk bisa berdampak pada pola makan, obesitas, dan gangguan pertumbuhan.

Program MBG adalah investasi strategis dalam pembangunan SDM Indonesia. Tanpa strategi yang jelas, MBG berisiko menjadi proyek besar yang menghabiskan anggaran besar tanpa perbaikan nyata dalam kualitas SDM.

Untuk memastikan keberhasilan, pemerintah harus menegakkan prinsip selektivitas dan fleksibilitas dalam implementasi. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah juga sangat diperlukan. Sekolah perlu dipastikan tidak terbebani dengan program MBG.

Jika dijalankan dengan visi jangka panjang, program MBG akan menghasilkan anak-anak Indonesia yang tumbuh lebih sehat dan lebih cerdas, membentuk kebiasaan hidup sehat yang akan bertahan seumur hidup, menciptakan generasi pekerja yang lebih produktif, dan akhirnya membawa Indonesia menjadi negara maju.

Iwan Syahril, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah 2022-2024