Jawab Tuntutan Publik, Fraksi-fraksi di DPR Bahas Transformasi Kelembagaan

JAKARTA, KOMPAS — Semua fraksi partai politik di DPR berkumpul dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani untuk membahas transformasi DPR. Pertemuan awal itu belum detail menjabarkan langkah konkret untuk menjawab sejumlah tuntutan publik, seperti penghentian tunjangan DPR dan percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pimpinan fraksi parpol di DPR bertemu di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani ini digelar secara tertutup. Hadir pula semua wakil ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.

Seusai pertemuan, Puan mengatakan, pimpinan fraksi dikumpulkan untuk urun rembuk membahas transformasi DPR. Ia mengklaim aspirasi masyarakat turut dibahas. ”Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” ujarnya.

Puan menuturkan, rapat menyepakati penghentian tunjangan perumahan bagi anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja anggota ataupun komisi DPR. ”Ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ucapnya.

Ia menambahkan, DPR akan terus berbenah agar sesuai dengan aspirasi publik. ”Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” kata Puan.

Puan juga memastikan akan memimpin langsung reformasi kelembagaan DPR. ”Saya sendiri yang akan memimpin reformasi DPR,” katanya.

Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, yang ditemui secara terpisah, membenarkan rapat antarpimpinan DPR dan fraksi memang membahas transformasi DPR. Menurut dia, seluruh pihak sepakat memperbaiki kinerja, baik dalam pengawasan maupun penyerapan aspirasi.

Namun, saat ditanya mengenai langkah konkret, Jazilul tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya mengulang bahwa semua sepakat melakukan transformasi. ”Artinya apa? Kami mendengarkan aspirasi itu saja,” ucapnya.

Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun.

Saat kembali dicecar soal bentuk konkret transformasi DPR, Jazilul menegaskan, rapat baru tahap awal. ”Saya pikir ini baru awal. Semuanya harus ada kesepahaman. Itu saja dulu,” katanya.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, rapat tidak membahas tuntutan ”17+8” yang disuarakan massa aksi di banyak daerah. Tuntutan itu memprotes kenaikan gaji dan tunjangan DPR di tengah kondisi ekonomi, terdiri dari 17 tuntutan jangka pendek dan 8 jangka panjang. ”Tadi cuma itu saja, cuma transformasi DPR itu saja,” ujarnya.

Berbeda dengan Puan, Jazilul mengatakan, rapat tidak membahas penyetopan tunjangan perumahan. ”Enggak, enggak bahas itu. Kami tadi pada hal yang sangat umum. Satu kita dalam soliditas dalam memperbaiki DPR menjadi lebih baik kinerjanya,” katanya.

Ia juga mengatakan, percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset tidak masuk agenda. ”Enggak juga, enggak (dibahas dalam rapat),” katanya.

Menurut Jazilul, rapat kali ini baru awal dan akan ada pertemuan lanjutan. ”Ini baru pertemuan awal, ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang lain pastinya. Ada detail-detail kegiatan,” ujarnya.

Sehari sebelumnya, Rabu (3/9/2025), DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa seusai aksi demonstrasi 25–31 Agustus 2025. Dalam pertemuan itu, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait transparansi dan tunjangan DPR.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, aspirasi mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan. Ia menegaskan, reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Puan Maharani.

”Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco.

Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan.

Menurut Dasco, evaluasi internal sejatinya sudah berjalan sebelum dialog dengan mahasiswa. Namun, forum tersebut menjadi momentum mempertegas komitmen DPR.

”Dan, ternyata tekad dari seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara bersama,” ucapnya.