Jejak Immanuel Ebenezer, dari Panggung Sukarelawan ke Meja Penyidik KPK

Belum genap 10 bulan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan tersandung kasus hukum. Pria yang akrab dipanggil Noel itu terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (20/8/2025) malam. Penangkapan itu membuat Noel menjadi anggota Kabinet Merah Putih pertama yang terseret kasus dugaan rasuah.

Ihwal penangkapan Ebenezer di sebuah lokasi di Jakarta telah dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Kamis (21/8/2025). Ia ditangkap bersama dengan 10 orang lainnya. Sejumlah uang, puluhan mobil, dan sepeda motor Ducati disita bersamaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) itu.

Fitroh juga menyampaikan bahwa penangkatan Ebenezer terkait dengan dugaan pemerasan dalam layanan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). ”Benar, pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3,” ujarnya melalui pesan singkat.

Namun, hingga Kamis sore, KPK belum menjelaskan secara rinci berapa jumlah uang yang disita serta duduk perkaranya. KPK juga belum mengumumkan status Ebenezer setelah terjaring OTT.

Meski demikian, penangkapan Ebenezer langsung menjadi topik hangat yang diperbincangkan publik, termasuk di dunia maya. Tagar Wakil Menteri Ketenagakerjaan sempat menjadi trending topic di X sejak Kamis siang hingga sore.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Immanuel Ebenezer?

Dalam sejumlah kesempatan, pria kelahiran Riau pada 22 Juli 1975 itu mengaku sebagai aktivis 98 yang punya komitmen terhadap demokrasi dan pemberantasan korupsi. Pengakuan ini salah satunya disampaikan Ebenezer seusai dipanggil Prabowo Subianto, 15 Oktober 2024.

Kala itu, Ebenezer mengatakan, sebagai aktivis 98, ia punya tanggung jawab moral dan politik untuk memenuhi panggilan Prabowo. Ia juga ingin pemerintahan Prabowo tidak dirusak oleh para koruptor. ”Kami tidak mau pemerintahan awal Prabowo dirusak oleh brutus, para klepto. Dalam pidato Pak Prabowo disampaikan, jangan kirim orang yang mau nyopet anggaran APBN dan APBD,” tuturnya.

Ebenezer juga menegaskan bahwa pidato yang disampaikan Prabowo itu sesuai dengan karakternya sebagai aktivis 98. ”Pidato itu cocok dengan karakter saya sebagai aktivis 98 yang punya komitmen dengan demokrasi dan pemberantasan korupsi,” katanya kala itu.

Sebagai aktivis 98, jalan Ebenezer tidak selalu mulus. Sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan, ia pernah menjalani profesi sebagai pengemudi ojek daring pada 2016 karena desakan ekonomi.

Namanya baru dikenal luas oleh publik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kala itu, ia memimpin kelompok sukarelawan pendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin bernama Jokowi Mania (JoMan). Dengan gayanya yang lugas bahkan terkadang konfrontatif, Noel tampil menjadi loyalis Jokowi.

Setelah Jokowi terpilih sebagai Presiden untuk kedua kalinya, tepatnya pada 12 Juni 2021, Noel diangkat menjadi Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha BUMN di bawah PT Pupuk Indonesia. Namun, Noel diberhentikan sebelum genap setahun menjabat.

Sejumlah kalangan menduga, keputusan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencopot Noel terkait dengan kesaksiannya dalam sidang kasus terorisme. Pada Februari 2022, ia menjadi saksi yang meringankan bagi Munarman, mantan sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI), dalam sidang kasus terorisme. Noel berdalih, tindakannya didasari persahabatan dan keyakinan bahwa Munarman adalah seorang aktivis yang dikriminalisasi, bukan teroris.

Noel lantas merespons pencopotannya dengan membangun narasi sebagai korban persekusi politik. Ia mengklaim kesaksiannya dijadikan celah untuk menyingkirkannya.

Pencopotannya sebagai komisaris utama sebuah perusahaan negara tidak menyurutkan langkahnya di dunia politik. Menjelang Pilpres 2024, ia sempat merapat ke kubu Ganjar Pranowo dengan membentuk kelompok sukarelawan ”GP Mania”. Namun, aliansi itu dibubarkan pada Februari 2023, yang diduga akibat adanya friksi dengan PDI-P.

Ebenezer lantas memutar haluan. Ia berpindah gerbong dengan memberikan dukungan kepada Prabowo yang merupakan lawan politik Ganjar. Ia pun membentuk kelompok sukarelawan Prabowo Mania 08 dan aktif mengampanyekan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bukan hanya itu, Ebenezer juga bergabung ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), partai yang dipimpin Prabowo. Ia bahkan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Kalimantan Utara. Namun, ia gagal melaju ke parlemen karena kalah suara.

Tidak berhasil duduk di kursi DPR, Ebenezer lantas ditarik masuk ke Kabinet Merah Putih. Sehari setelah dilantik sebagai Presiden, tepatnya 21 Oktober 2024, Prabowo mengangkatnya sebagai wakil menteri tenaga kerja periode 2024-2029.

Selama menjabat sebagai wakil menteri tenaga kerja, Noel juga kerap bertindak dan melontarkan pernyataan kontroversial. Salah satunya saat menanggapi gerakan WNI pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan melalui tagar #KaburAjadulu. Ia malah menyarankan WNI yang ingin bekerja ke luar negeri untuk tidak kembali ke Tanah Air.

”Mau kabur, kabur sajalah. Kalau perlu jangan balik lagi,” tuturnya saat dimintai tanggapan, 17 Februari 2025.

Kini, belum juga setahun menjabat, Ebenezer justru terseret dugaan pemerasan. Presiden maupun Gerindra yang selama ini didukungnya, menyatakan tidak akan memberikan perlindungan pada koruptor.

Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, Presiden Prabowo tidak akan tebang pilih dalam penegakan hukum kasus korupsi. Ia memastikan, Presiden tidak akan melindungi pejabat negara yang terbukti melakukan perbuatan koruptif.

Presiden melalui juru bicaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, juga menegaskan, Istana menghormati dan mempersilakan KPK melanjutkan proses hukum kepada Ebenezer. ”Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilakan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Presiden, lanjut Prasetyo, telah berkali-kali mengingatkan, seluruh anggota kabinet semestinya berhati-hati dalam bekerja dan tidak menyalahgunakan amanah yang telah diberikan. Terlebih, pemberantasan korupsi merupakan prioritas dan selalu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden.

Mantan penyidik senior KPK Praswad Nugraha mengungkapkan, praktik pemerasan dan pungutan liar dalam pengurusan perizinan bukanlah hal baru. ”Praktik ini merupakan penyakit akut yang merusak iklim usaha dan membebani dunia industri. Modusnya seringkali berkedok ’biaya percepatan’ atau ’biaya konsultasi’ yang dipaksakan,” tuturnya.

Menurut dia, hal yang membuat kasus ini sangat memprihatinkan adalah keterlibatan pejabat di level puncak. Kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik percaloan dan pemerasan justru terjadi di level yang sangat tinggi, yaitu di jajaran pimpinan kementerian. Padahal, pimpinan kementerian seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak dan keselamatan pekerja.

Berdasarkan pengalamannya, lanjut Praswad, pungutan yang dikumpulkan oleh seorang pejabat tinggi hampir dapat dipastikan tidak hanya untuk kepentingan pribadi. Hasil pungutan itu biasanya juga dialirkan untuk membiayai kepentingan politik yang lebih luas.

Penangkapan Ebenezer merupakan OTT kelima KPK di tahun ini. Menurut Praswad, OTT merupakan langkah yang tepat bagi KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya bagi KPK adalah pasca-OTT.

”Ujian sesungguhnya adalah seberapa jauh KPK dapat mengungkap jaringan pemerasan ini, mengembangkan kasus hingga ke akarnya, dan menolak segala bentuk intervensi,” tutup Praswad.

Kini, KPK masih memeriksa Ebenezer dan kawan-kawannya. Nasib karier politiknya tergantung pada hasil pemeriksaan di meja penyidik KPK.