Jejak Pramoedya dan Masa Depan Literasi Indonesia

Kamis, 6 Februari 2025, tepat satu abad (100 tahun) Pramoedya Ananta Toer. Maestro sastra Indonesia itu tercatat dilahirkan pada 6 Februari 1925 di Blora, Jawa Tengah, dan wafat pada 30 April 2006.

Bung Pram beruntung. Hidupnya melintasi empat zaman: pergerakan kemerdekaan (1925-1945), awal republik (1945-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi (1998-2006). Sebagian perjalanan hidupnya dihabiskan di tahanan, tetapi pikirannya merdeka. Pikiran tak bisa ditahan.

Banyak karya Pram ditulis saat fisiknya ditahan. Di antaranya karya saat di Pulau Buru yang disebut Tetralogi Pulau Buru: Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca.

Rasanya belum ada tandingannya. Entah kapan Indonesia kembali memiliki tokoh literasi sekuat dan sehebat Pramoedya. Kita patut bangga dan bersyukur. Pramoedya, menurut profesor asal negeri K-Pop, Koh Young Hun (2014), adalah salah satu ikon penting Indonesia. Pramoedya sangat membantu memperkenalkan konten Indonesia ke dunia luar.

Pramoedya, di mata saya, adalah ikon literasi Indonesia. Jejaknya merefleksikan sejarah literasi Indonesia, yang ternyata penuh ironi. Pram merefleksikan ironi itu.

Karya tulis Pram tidak hanya banyak, tetapi juga bermutu. Dikagumi dunia, dicetak ulang berkali-kali, dan diterjemahkan ke bahasa asing. Namun, juga dilarang, dibuang, dan dikecam di negeri sendiri.

Alih-alih dijadikan bacaan wajib di sekolah, karya-karya Pram disingkirkan dari jangkauan publik, terutama generasi muda. Semestinya generasi muda diminta melahap habis bacaan bermutu itu sebagai sumber pembangunan karakter.

Tetralogi Pulau Buru terbit pertama kali pada 1980-an, persis saat penguasa Orde Baru sedang galak-galaknya pasca-Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) 1974. Dekade 1980 bisa disebut puncak konsolidasi kekuasaan Orde Baru.

Represi penguasa Orde Baru juga merambah kampus melalui kebijakan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus), sebuah kebijakan pengendalian literasi dalam rangka sterilisasi kampus dari pikiran-pikiran lain. Penguasa dengan saksama mengawasi gerak-gerik warga masyarakat, termasuk kampus. Mirip-mirip dengan cara pemerintah kolonial yang diceritakan Pram di Rumah Kaca.

Saya ingat betul betapa untuk menyelesaikan Bumi Manusia pada pertengahan 1980-an jantung harus berdegup melampaui biasanya. Seolah-olah intel, aparat keamanan, atau warga biasa yang bertindak ”informan”, terus mengawasi.

Ketakutan publik seperti itu sengaja diciptakan. Melalui ketakutan itulah pikiran publik dikontrol, dikendalikan. Tak boleh ada pikiran lain. Pada saat yang sama pikiran penguasa ditanamkan sedalam-dalamnya. 

Penguasa Orde Baru tak peduli bahwa Tetralogi Pulau Buru adalah karya sastra bermutu dengan latar zaman kolonial yang sesungguhnya bagus sebagai sumber literasi kebangsaan. Orde Baru juga tak ambil pusing bahwa dunia mengapresiasi Pramoedya karena kualitas pemikiran kemanusiaannya.

Penguasa Orde Baru tak peduli bahwa Tetralogi Pulau Buru adalah karya sastra bermutu dengan latar zaman kolonial yang sesungguhnya bagus sebagai sumber literasi kebangsaan.

Sedemikian mendalam ketakutan publik sehingga ketakutan itu dengan sendirinya menyeleksi pilihan-pilihan publik. Saya ingat betul, ketakutan itu pula yang mendorong pejabat fakultas di kampus saya pada awal 1990-an membredel tabloid mahasiswa. Dekan ketakutan terhadap tabloid mahasiswa yang menayangkan wawancara Pramoedya selepas dari Pulau Buru. Ketakutan dekan dengan sendirinya menyeleksi diri sendiri.

Menyingkirkan Pramoedya dan karya-karyanya dari publik sama halnya dengan melemahkan literasi bangsa Indonesia. Kampus akhirnya kehilangan peran vital, yakni menghidupkan dan menguatkan literasi bangsa. Sungguh ironis. Apabila kampus saja mengalami pelemahan literasi, apalagi masyarakat di luar kampus.

Dampaknya sangat mendasar. Perubahan yang digerakkan Reformasi pada 1998 jalan di tempat (involusi). Banyak problem warisan Orde Baru tak menemukan solusi. Konsolidasi demokrasi lamban dan tak menemukan wujud yang didambakan. Perubahan kelembagaan politik tak diikuti penguatan nilai-nilai demokrasi, tak membuat rakyat berdaya secara politik.

Sebaliknya, kesewenang-wenangan penguasa (elite) terkesan dibiarkan, dilindungi, dibenar-benarkan. Hasilnya, korupsi merajalela, distribusi kesejahteraan dan keadilan tak merata, cita-cita kemerdekaan menjauh dari realita.

Indonesia tanpa karya yang dikagumi dunia. Sebaliknya, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) malah menempatkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai finalis ”Person of the Year 2024” untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Meskipun juaranya Presiden Suriah yang digulingkan, Bashar al-Assad, keputusan OCCRP menampar muka kita dan patut direnungkan secara sungguh-sungguh. 

Di mata saya, Pramoedya adalah tipologi manusia produk literasi yang kuat. Ia setipe dengan para tokoh pergerakan kemerdekaan.

Mereka adalah generasi yang sukses merayakan literasi dalam situasi yang serba terbatas. Mereka membaca, menulis, dan berdebat melalui surat kabar dan karya sastra tentang zamannya dengan penuh gairah. Literasi yang sungguh-sungguh terbukti membuahkan tradisi kritik dan keterbukaan pikiran.  

Hasilnya luar biasa, sebuah mahakarya yang reflektif dan visioner. Literasi mereka menandai ”kebangkitan” rakyat jajahan. Literasi tersebut membuahkan bangsa Indonesia dengan segenap piranti ketatanegaraannya.

Kita ambil satu aspek dari mahakarya itu, yakni Pancasila, yang disepakati sebagai dasar negara. Pancasila mustahil lahir tanpa literasi yang sungguh-sungguh. Bung Karno menyebut ”digali” dari bumi Indonesia.

Tanpa literasi yang kuat dengan tradisi kritik yang juga kuat, mustahil pemikiran-pemikiran besar yang berkembang di bumi Indonesia bisa diketahui, baik kekuatan maupun keburukannya. Pancasila berhasil disepakati, baik substansi maupun teksnya, melalui perdebatan yang tajam, yang hanya dimungkinkan oleh manusia-manusia yang tumbuh di dalam literasi yang baik.

Tradisi kritik adalah anak kandung tradisi literasi. Literasi tanpa kritik tak akan menjumpai refleksi, tak akan menemukan sintesis-sintesis, yang dibutuhkan bagi pembaruan peradaban.

Kini kita dihadapkan pada tradisi baru mengepung publik, yakni tradisi kelisanan sekunder (secondary orality). Tradisi baru itu tak boleh disepelekan.

Dengan menziarai jejak Pramoedya sebagai ikon literasi Indonesia yang penuh ironi, semestinya kita mampu memetik pelajaran berharga untuk masa depan. Kini kita dihadapkan pada tradisi baru mengepung publik, yakni tradisi kelisanan sekunder (secondary orality). Tradisi baru itu tak boleh disepelekan.

Kelisanan sekunder terbentuk oleh penggunaan teknologi komunikasi elektronik mutakhir yang demikian pesat. Teknologi itu mampu menggabungkan tradisi kelisanan primer dan tradisi keberaksaraan (literasi), sekaligus gambar dan video. Teknologi itu juga mampu menyimpan dan menyebarkannya secara partisipatif.

Apabila di awal abad ke-21 lalu tradisi kelisanan sekunder hanya diintroduksikan melalui radio dan televisi yang penyebarannya terpusat, kini semakin masif dan partisipatif melalui media berbasis internet. Media sosial telah menggeser posisi media konvensional.

Kelisanan sekunder berbeda dengan kelisanan primer yang sepenuhnya mengandalkan fungsi oral dan aural. Di kelisanan sekunder, teks tulis (cetak) tetap memegang peranan vital sebagai sumber informasi. Secara ideal, tradisi kelisanan sekunder tetap membutuhkan literasi berbasis teks tulis. Di sinilah masalah kita.

Kelisanan sekunder telanjur masif, tak mungkin dibendung, sementara tradisi literasi belum sepenuhnya tumbuh secara baik. Buku cetak dan produk sejenis mulai ditinggalkan. Publik mulai beralih pada produk digital berbasis internet dengan segenap karakteristiknya.

Publik tampak lebih percaya kepada pendengung daripada laporan jurnalistik. Bahkan dalam beberapa tahun belakangan, negara pun lebih percaya kepada kerja pendengung daripada kerja jurnalis.

Publik juga tampak lebih suka mengikuti podcast daripada membaca artikel. Para intelektual pun lalu membikin podcast dan memiliki chanel untuk penayangannya. Pembaca artikel tak sebanyak pendengar podcast.

Tak ada yang salah dari kehadiran tradisi kelisanan sekunder itu. Kelisanan sekunder adalah keniscayaan perkembangan teknologi. Masalahnya, tradisi kelisanan sekunder yang kini mengepung kita tumbuh di atas (bentukan dari) tradisi literasi kita yang masih lemah, yang secara historis sengaja dilemahkan demi kepentingan kekuasaan.

Kita lalu diliputi kegagapan, tak memiliki daya kritis, baik dalam produksi konten maupun menghadapi produk digital yang masif dan cenderung mengaburkan batas antara history dan story, antara fakta dan fiksi, atau yang dikenal dengan istilah post-truth. Tradisi baru itu tak mencerdaskan.

Saya mengamini Yudi Latif di postingan Instagram-nya beberapa hari lalu. Kata penulis buku Negara Paripurna itu, meskipun layar digital menawarkan kecepatan, buku cetak memberikan kedalaman. Dalam dunia yang serba cepat, katanya, kehadiran buku cetak mengingatkan kita bahwa belajar bukanlah perlombaan, melainkan perjalanan jiwa. Di setiap lembarannya, kita menemukan keabadian.

Pramoedya telah mengajarkan. Ia memang tak sempat merasakan secara penuh era kelisanan sekunder. Namun, Bung Pram meyakini bahwa keabadian (dalam sejarah) hanya ditemukan lewat tulisan. Dan, (membuat) tulisan yang dimaksudkan tentu saja seperti yang diajarkan Bung Pram. Dimulai dari berpikir kritis dan terbuka.

Andang Subaharianto, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember