Jelang Lebaran 2025, Permintaan ”Pay Later” dan Pinjaman Daring Diperkirakan Meningkat

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang momentum hari raya Lebaran, permintaan kredit melalui platform buy now pay later dan pinjaman daring oleh masyarakat diperkirakan akan meningkat. Meski tingkat gagal bayar saat ini masih berada dalam batas aman, masyarakat dan pelaku usaha diharapkan tetap waspada dan berhati-hati.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit melalui platform buy now pay later (BNPL) per Januari 2025 mencapai Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 persen secara tahunan. Ini terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan sebesar Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan sebesar Rp 22,57 triliun, yang masing-masing tumbuh 41,9 persen secara tahunan dan 44,65 persen secara tahunan.

Sementara itu, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring atau fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 persen secara tahunan. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Desember 2024 yang tumbuh 29,14 persen secara tahunan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman memperkirakan pertumbuhan tersebut akan berlanjut menjelang perayaan Lebaran. Hal ini sebagaimana terjadi pada tahun lalu.  

”Kita bisa mempelajari fakta yang pernah terjadi tahun lalu. Dengan membandingkan posisi April 2024 dengan Maret 2024, terlihat bahwa outstanding (saldo) pembiayaan BNPL oleh perusahaan pembayaran mengalami peningkatan. Demikian juga untuk industri pinjaman daring juga meningkat,” katanya dalam Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Februari 2025 secara daring, Selasa (4/3/2025).

Sebagai gambaran, BNPL perusahaan pembiayaan setelah hari raya Lebaran 2024 atau per Akhir 2024 mencapai Rp 6,47 triliun. Jumlah ini meningkat 5,54 persen dibandingkan dengan periode Maret 2024 yang sebesar Rp 6,13 triliun.

Pertumbuhan serupa juga dialami oleh pinjaman daring. Per April 2024, saldo pinjaman daring tercatat mencapai Rp 62,74 triliun atau tumbuh 0,91 persen dibandingkan posisi Maret 2024 yang sebesar Rp 62,17 triliun. Berdasarkan porsinya, pinjaman konsumtif yang disalurkan oleh pinjaman daring pada April 2024 mencapai 68,14 persen dari total pinjaman atau sebesar Rp 14,77 triliun.

Dari data tersebut, pertumbuhan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring akan meningkat pada Lebaran 2025. Peningkatan tersebut diharapkan tetap terkendali dan tidak menimbulkan risiko gagal bayar.

Oleh karena itu, perlu sekali kehati-hatian. Kemudian, memang peningkatan transaksi digital juga sangat menarik di tengah masyarakat dan banyak sekali generasi muda yang melakukannya, antara lain, untuk pembelian produk melalui e-commerce sehingga perlu kehati-hatian dan kewaspadaan bersama.

Menurut Agusman, pertumbuhan pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan dan pinjaman daring tersebut sejalan dengan terjaganya rasio pembiayaan bermasalah (non-permorfing financing/NPF). Pada Januari 2025, NPF bruto BNPL perusahaan pembiayaan sebesar 3,37 persen, meningkat dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 2,99 persen.

Sementara itu, tingkat gagal bayar pinjaman 90 hari (TWP 90) oleh pinjaman daring pada Januari 2025 tercatat 2,52 persen. Hal itu sekaligus menunjukkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat yang meningkat.

”Oleh karena itu, perlu sekali kehati-hatian. Kemudian, memang peningkatan transaksi digital juga sangat menarik di tengah masyarakat dan banyak sekali generasi muda yang melakukannya, antara lain, untuk pembelian produk melalui e-commerce, sehingga perlu kehati-hatian dan kewaspadaan bersama,” ujar Agusman.

Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar menyampaikan, pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh pinjaman daring tidak lepas dari tingkat literasi di masyarakat yang memahami perbedaan antara pinjaman online (pinjol) ilegal dan pinjaman daring. Akhirnya, masyarakat mulai sadar dalam memilih aplikasi pinjaman daring yang mengantongi izin dari OJK.  

Kendati demikian, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan, tingkat literasi keuangan masyarakat di Indonesia sebesar 65,43 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangannya sebesar 75,02 persen. Artinya, masih terdapat gap 9,59 persen yang menunjukkan penggunaan produk atau layanan jasa keuangan belum disertai dengan literasi yang memadai.

”Akibat dari meningkatnya literasi masyarakat, terjadi switching borrower (penerima pinjaman) dari pinjol ilegal ke pinjaman daring yang tentunya memengaruhi angka disbursement,” kata Entjik.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat, tumbuhnya pembiayaan BNPL dan pinjaman daring terutama disebabkan oleh kemudahan aksesnya oleh masyarakat. Hal ini juga berkorelasi dengan kondisi pelemahan daya beli masyarakat.

Menurut Heru, BNPL dan pinjaman menjadi alternatif bagi masyarakat untuk bertahan hidup di tengah situasi ekonomi yang sulit. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan mencuat menjadi salah satu indikator kondisi perekonomian tersebut.

”Mau tidak mau, sandarannya adalah pinjaman daring. Dengan pinjaman daring yang mudah, orang meminjam tanpa berpikir bagaimana mengembalikannya. Namun, lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak, rumah tangga, makan, sewa kontrakan,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Dalam kondisi tersebut, masyarakat tidak ada pilihan lain, mengingat akses pinjaman dari perbankan membutuhkan agunan sebagai jaminannya. Oleh sebab itu, regulator atau pemerintah perlu mengantisipasi potensi risiko terjadinya gagal bayar.