Jengkel kepada Presiden Yoon, Partai Penguasa Dukung Pemakzulan

SEOUL, KAMIS — Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan partai pendukungnya, Partai Kekuatan Rakyat, membuat gerakan mengejutkan. Yoon mengindikasikan menolak mundur. Menanggapi itu, partai berubah sikap dengan segera menyokong pemakzulan.

Ketua Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon mengumumkan perubahan sikap itu pada Kamis (12/12/2024). ”Kami telah mencoba opsi lain untuk mengurangi ketidakpastian terkait pemakzulan. Akan tetapi, hal itu mensyaratkan presiden setuju mengundurkan diri. Ternyata, Presiden tidak mau, jadi tidak ada pilihan lain,” ujarnya.

Ia meminta anggota fraksi PPP di Majelis Nasional Korsel ikut sidang membahas mosi pemakzulan. ”Membebastugaskan Yoon dari tugas kepresidenan melalui pemakzulan adalah satu-satunya cara melindungi demokrasi,” ujarnya sebagaimana dikutip kantor berita Yonhap dan Korea Joongang Daily.

Sidang kedua untuk pemakzulan Yoon dijadwalkan pada Sabtu pekan ini. Sidang pertama pada pekan lalu gagal memakzulkan Yoon. Sebab, PPP menolak hadir. Tanpa suara PPP, mosi pemakzulan tidak bisa disetujui parlemen.

Membebastugaskan Yoon dari tugas kepresidenan melalui pemakzulan adalah satu-satunya cara melindungi demokrasi.

Pekan lalu, Han berkilah berusaha menjaga ketertiban dan transisi mulus. Karena itu, ia mendorong Yoon mengundurkan diri. Ternyata, Yoon menolak mundur.

Han menyebut, Yoon secara jelas disebut sebagai aktor utama dalam kegaduhan akibat penetapan darurat militer. Penyidik dari berbagai lembaga penegak hukum sedang memeriksa Yoon. ”Semua orang yang terlibat dalam darurat militer ilegal dan tidak sesuai konstitusi harus dihukum berat,” kata Han.

Sikap baru Han diungkap beberapa saat setelah Yoon kembali berpidato kepada umum. Pada Kamis pagi, Yoon menuding kubu oposisi berusaha melumpuhkan negara dan menyalahgunakan pembahasan pemakzulan. Ia menyatakan siap menghadapi pemakzulan itu.

Rekaman pidato itu disiarkan pada Kamis pagi di sejumlah stasiun radio dan televisi. Ia menyatakan hendak mengklarifikasi soal darurat militer.

”Selama 2,5 tahun terakhir, oposisi tidak berhenti-berhenti menghasut pemakzulan untuk menyingkirkan presiden yang dipilih oleh rakyat. Mereka menolak menerima hasil pemilu,” katanya.

Saya sampai tidak tahu, ini majelis nasional negara mana.

Ia menyoroti 27 kali upaya oposisi, khususnya Partai Demokratik, menunjuk penyidik khusus. Ia juga menuding oposisi mendukung penjahat bebas dari hukuman.

”Majelis Nasional yang didominasi oposisi kuat bukan dasar bagi demokrasi liberal, melainkan monster yang mau menghancurkan ketertiban konstitusional demokrasi liberal. Apa ini kalau bukan kelumpuhan pemerintahan dan krisis nasional?” tuturnya.

Ia juga membawa-bawa isu lain. Ia antara lain mengungkit tiga warga China yang ketahuan merekam kapal induk Amerika Serikat di Busan pada Juni 2024. Selain itu juga soal warga China menerbangkan pesawat nirawak dekat kantor Badan Intelijen Nasional (NIS) pada November 2024.

”Dalam aturan sekarang, tidak ada jalan menghukum mata-mata asing. Sudah mencoba dengan hukum pidana, yang sayangnya dihalangi oposisi,” kata Yoon.

Ia kembali menuding oposisi berpihak kepada Korea Utara. ”Saya sampai tidak tahu, ini majelis nasional negara mana,” ujarnya.

Ia juga mengakui memerintahkan bekas Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun memeriksa keamanan sistem pemilu. Alasannya, ada NIS mendeteksi peretasan Korut ke sistem komputer komisi pemilihan umum (KPU) Korsel.

Selama pemberlakuan darurat militer, diketahui sejumlah tentara menerobos ke kantor komisi pemilihan umum Korsel. Mereka memasuki ruang peladen (server).

Han mengatakan tidak tahu Yoon menyiapkan pidato itu. Han baru tahu pidato itu setelah disiarkan. Makanya, Han murka dan berbalik arah dari menolak menjadi mendukung pemakzulan. (AFP)