Jenin dan Tepi Barat, Jalan Keluar Netanyahu

Selang dua hari setelah gencatan senjata berlaku efektif di Jalur Gaza, Israel menyerbu Tepi Barat. Penyerbuan tak hanya dilakukan oleh anggota militer Israel, tetapi juga warga sipil. Mereka adalah para pemukim Yahudi yang tinggal di permukiman ilegal.

Puluhan laki-laki bertopeng, Senin (20/1/2025) malam, menyerang dua desa yang didiami warga Palestina di Tepi Barat bagian utara. Selain membakar mobil dan rumah, mereka melukai belasan warga.

Militer Israel juga menyerbu kamp Jenin. Penyerbuan yang disebut menggunakan pesawat nirawak (drone) itu menewaskan sembilan warga sipil, termasuk anak berusia 16 tahun. Puluhan orang juga terluka.

Militer Israel mengakui mereka melancarkan serangan udara ke lokasi tersebut. Mereka juga menyebut berhasil menjinakkan bom yang dipasang di tepi jalan. Selain itu, mereka mengklaim serangan itu menewaskan 10 anggota kelompok militan meski tidak jelas apa yang dimaksud dan tidak ada verifikasi yang bisa membuktikannya.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyebut aksi di Tepi Barat sebagai operasi militer. Dia menilai operasi itu hasil atas pelajaran yang mereka petik dari metode serangan berulang kali di Gaza.

Militer Israel menamainya operasi Tembok Besi. Mereka tak hanya memerintahkan penduduk untuk meninggalkan kamp pengungsi di daerah tersebut.

Katz mengatakan, operasi Tembok Besi bagian dari upaya Israel melawan Iran dan sekutunya di Palestina. Dalam pandangan Israel, dukungan Iran terhadap perjuangan rakyat Palestina telah mendorong perlawanan tanpa henti, tak hanya di Gaza, juga di Tepi Barat.

Israel tidak akan berhenti sebelum dukungan Iran berhenti. ”Kami akan menyerang lengan gurita itu sampai patah,” kata Katz.

Serangan ke Tepi Barat terjadi setelah Israel mendapat angin segar dari Pemerintah Amerika Serikat yang baru di bawah Presiden Donald Trump. Satu di antara perintah eksekutif yang ditandatangani Trump adalah pencabutan sanksi AS terhadap para pemukim dan pendukung garis keras Yahudi yang sebelumnya diduga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina. Sanksi itu dijatuhkan pada masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden.

Tindakan ini menjadi angin segar bagi Israel. Apalagi, Trump mengisyaratkan ”kekeluasaan bertindak” bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Palestina memandang operasi semacam itu sebagai kamuflase. Tindakan itu semata-mata untuk perluasan permukiman Yahudi sebagai cara memperkuat kendali Israel atas wilayah tersebut.

Gubernur Jenin Kamal Abu al-Rub mengatakan, buldoser milik militer Israel telah menghancurkan semua jalan dari dan menuju ke kamp pengungsi serta rumah sakit pemerintah daerah Jenin. Sebanyak 20 orang lebih warga sipil Palestina ditahan.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan kekhawatirannya atas ancaman eksistensial terhadap wilayah Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat, di tengah perluasan permukiman ilegal warga Yahudi. Apalagi, menurut Guterres, sejumlah pejabat senior Israel secara terbuka berbicara tentang pencaplokan resmi seluruh atau sebagian wilayah Tepi Barat dalam beberapa bulan mendatang. ”Pencaplokan semacam itu akan menjadi pelanggaran paling serius terhadap hukum internasional,” katanya.

Serangan ke Tepi Barat dipandang sebagai upaya Netanyahu menata kembali kekuasaannya yang mulai goyah pascagencatan senjata di Gaza, terutama dari kelompok sayap kanan yang pernah mendukungnya.

Mundurnya Itamar Ben-Gvir, salah satu sekutunya di Kabinet Keamanan, telah membuat pemerintahannya goyah. Begitu pula dengan ancaman Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Netanyahu masih memiliki mayoritas parlemen setelah kepergian Ben-Gvir.

Akan tetapi, dia tidak mau menaikkan risiko politiknya jika Smotrich, gubernur de facto Tepi Barat, juga memilih hengkang. Ini akan melemahkan koalisi Netanyahu dan kemungkinan akan menyebabkan pemilihan umum lebih awal. Ini juga membuatnya semakin rentan terhadap tuduhan korupsi yang sudah berlangsung lama.

Dukungan terhadap Otoritas Palestina yang berkuasa di Tepi Barat merosot drastis pascaserangan Hamas ke Israel, 7 Oktober 2023. Simpati pada kelompok perlawanan meningkat. Upaya Otoritas Palestina untuk membendung simpati tidak bisa menghalangi perlawanan warga Tepi Barat terhadap pemukim Yahudi dan militer Israel. Upaya itu termasuk mengurangi pasokan berita melalui penangkapan sejumlah jurnalis.

Jenin adalah kota simbol perlawanan sejak lama. Mengutip laman The New York Times, sejak perang Arab-Israel tahun 1948 dan tragedi Nakba, Jenin dikenal sebagai kota perlawanan yang tidak pernah menyerah. Jenin dan Tepi Barat menjadi salah satu kamp pengungsi pertama yang didirikan bagi warga Palestina yang mengungsi akibat perang.

Di Jenin, terdapat beberapa kelompok yang melancarkan perlawanan. Mereka tidak hanya melawan militer Israel, tetapi juga otoritas keamanan yang dipayungi Otoritas Palestina. Brigade Jenin memayungi beberapa kelompok perlawanan, seperti Brigade Syuhada Al Aqsa (Fatah), Brigade Al Quds (Jihad Islam) dan Brigade Qassam (Hamas).

Ahmad Abu Al Hijaa, pemerhati kelompok perlawanan Palestina, dikutip dari laman The New Arab mengatakan, perlawanan di Tepi Barat mengeras setelah perampasan dan pengusiran warga Palestina di Sheik Jarrakh, pertengahan Mei 2021, oleh militer dan pemukim Yahudi. ”Perlawanan kelompok-kelompok ini bagai duri dalam daging bagi Israel,” kata Al Hijaa.

Kelompok itu ibarat patah tumbuh hilang berganti. Al Hijaa mengatakan, selain tidak kekurangan persenjataan, penangkapan atau pembunuhan anggota perlawanan akan selalu diganti dengan sosok yang baru. ”Meskipun terjadi pembunuhan, pembunuhan berencana, dan penangkapan, kamp tersebut hampir selalu menghasilkan yang baru, yang memastikan perlawanan bertambah banyak jumlahnya,” katanya.

Jamal Huweill, anggota Fatah yang tumbuh besar di Jenin, mengungkapkan, warga di sana bersumpah tidak akan pernah mengungsi lagi. ”Ini hak kami. Kewajiban agama, moral, dan hukum untuk membela diri,” kata Huweill yang keluarga besarnya bagian dari pengungsi Nakba. (AP)