Jika Sri Mulyani Diganti, Parpol Koalisi Pemerintah Minta Pengganti yang Sepadan

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju menampik adanya indikasi pengunduran diri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan potensi perombakan kabinet dalam waktu dekat. Di tengah situasi perekonomian nasional yang penuh tantangan, Sri Mulyani disebut tetap optimistis dan selalu mencari jalan keluar terbaik untuk setiap permasalahan. Namun, jika Sri Mulyani diganti, penggantinya diharapkan sosok yang sepadan agar transisi bisa berjalan mulus.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Muhammad Misbakhun saat dihubungi, Sabtu (15/3/2025), mengatakan, ia sempat bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa waktu terakhir. Dalam sejumlah pertemuan itu, ia tidak melihat ada kesan bahwa Sri Mulyani berniat mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pun disebut masih menangani penuh semua isu fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bidang tugasnya.

”Saya melihat bahwa Bu Sri Mulyani bekerja dengan penuh antusiasme dan penuh optimisme seperti biasanya serta sangat percaya diri,” tutur Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, ia dan Sri Mulyani juga masih kerap mendiskusikan langkah terbaik yang perlu diambil negara untuk menghadapi situasi ekonomi saat ini.

Misbakhun mengakui, Indonesia tengah dihadapkan pada memburuknya sejumlah indikator perekonomian, mulai dari terjadinya deflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, pasar saham yang anjlok, hingga defisit APBN. Namun, itu pernah dialami Indonesia pada periode pemerintahan sebelumnya dengan berbagai faktor penyebab yang hampir serupa.

”Ekonomi makro selalu penuh ketidakpastian karena beberapa faktor baik internal dan eksternal. Tugas kita adalah mengantisipasi gejolak akibat ketidakpastian itu tidak memberikan dampak buruk pada kebijakan ekonomi makro di APBN sehingga program pemerintah untuk rakyat kecil, seperti bantuan sosial, subsidi, dana pendidikan, dan dana kompensasi, tetap bisa dijalankan dengan baik,” katanya.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno juga mengaku belum mendengar kabar pengunduran diri Sri Mulyani serta rencana perombakan Kabinet Merah Putih. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, partainya akan mendukung apa pun keputusan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden pula yang paling memahami kebutuhan di kabinetnya ke depan.

Kabar pengunduran diri Sri Mulyani kabinet berembus di jagat maya dalam beberapa hari terakhir. Sri Mulyani juga dikabarkan akan menjadi salah satu dari sekian menteri yang akan diganti dalam perombakan kabinet yang bakal dilakukan Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Ketika dikonfirmasi soal isu tersebut, Sri Mulyani yang ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (12/3/2025), hanya tersenyum. Ia tidak menyangkal, tetapi juga tidak membenarkan. Saat itu, ia baru saja selesai menemui Presiden dan berbincang sambil berbuka puasa selama sekitar dua jam.

Hari berikutnya, pada Kamis, Sri Mulyani menggelar konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan alasan menggabungkan pengumuman kinerja APBN edisi Januari, Februari, dan Maret 2025 karena data keuangan negara pada awal tahun masih ”sangat belum stabil” (Kompas, 15/3/2025).

Mengenai kabar pengunduran diri Sri Mulyani dan perombakan kabinet, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di kantor Produksi Film Negara, Jakarta, Jumat (14/3/2025), mengatakan, ia telah mengonfirmasi pihak Istana. Menurut dia, tidak ada rencana pemerintah untuk merombak kabinet dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas, pada Jumat malam atau sehari setelah konferensi pers APBN Kita, Sri Mulyani yang didampingi salah seorang direktur jenderal di  Kementerian Keuangan berada di Istana untuk kembali bertemu dengan Presiden. Namun, pertemuan tidak diumumkan sebagai agenda yang bisa diliput awak media.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hanif Dhakiri mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Di tengah tantangan ekonomi saat ini, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar. Sebagai bagian dari koalisi pemerintah, pihaknya pun meyakini Presiden akan mengambil keputusan terbaik demi kepentingan nasional.

Kalaupun perombakan kabinet dilakukan, khususnya untuk pos Menteri Keuangan, kata Hanif, ia berharap Presiden akan memilih figur yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani.

”Jika reshuffle terjadi, transisi harus berjalan mulus dengan figur pengganti yang kredibel, berpengalaman, dan mampu menjaga kesinambungan kebijakan fiskal agar tidak menimbulkan ketidakpastian di pasar,” ujarnya.

Tanpa perombakan kabinet pun, katanya, pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Selain itu, upaya untuk menjaga stabilitas rupiah, mengatasi tekanan fiskal akibat defisit APBN, juga harus dilakukan. Begitu juga langkah untuk meastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

”Yang paling penting adalah konsistensi dan kepastian kebijakan ekonomi agar Indonesia tetap berada di jalur pemulihan dan pertumbuhan,” kata Hanif.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, kabar penggantian Sri Mulyani tentu akan mengagetkan bagi publik. Sri Mulyani merupakan tokoh yang memiliki rekam jejak panjang sebagai menteri sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Oleh karena itu, siapa pun penggantinya harus pula sosok dengan kualifikasi yang sepadan.

”Mungkin akan ada gejolak sebentar di pasar keuangan. Namun, bila penggantinya punya kualifikasi yang sepadan, gejolak pasar bisa diredam lebih cepat,” ujarnya.

Menurut Arya, Presiden Prabowo juga telah memilih waktu yang tepat jika memang dia akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat. Sebab, pada April 2025, masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan memasuki enam bulan. Di semester pertama itu, perombakan kabinet bisa menjadi terapi kejut untuk meningkatkan kinerja menteri.

Dalam tiga bulan pertama masa pemerintahannya, kata Arya, Presiden Prabowo cenderung ingin mengakomodasi seluruh pihak yang ada di koalisinya sembari memerkuat konsolidasi. Namun, memasuki masa enam bulan pemerintahan, sudah saatnya untuk mengevaluasi total para menteri dan wakil menteri yang belum bekerja sesuai dengan prioritas pemerintah.