Mengapa Junta Militer Burkina Faso Membubarkan Semua Partai Politik?

Sejak merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2022, para pemimpin militernya telah meluncurkan reformasi besar-besaran.

30 Jan 2026 18:10 WIB · Internasional

AFP/OLYMPIA DE MAISMONT

Oleh Ignatius Danu Kusworo

Burkina Faso, negara di Afrika Barat dengan ibu kota Ouagadougou, kembali menjadi pemberitaan internasional setelah pemerintah yang dipimpin junta militer mengeluarkan dekrit yang membubarkan semua partai politik, Kamis (29/1/2026). Dekrit itu juga mencabut undang-undang yang mengatur partai politik.

Sebelumnya, pada tahun 2022, negara ini juga menjadi perhatian dunia setelah terjadi dua kali kudeta militer dalam waktu berdekatan. Pada Januari 2022, Presiden Roch Kabore digulingkan oleh Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba.

Letnan Kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, Presiden Burkina Faso, tiba di upacara pelantikannya sebagai Presiden Transisi, di Ouagadougou, pada 2 Maret 2022. Togo telah mengekstradisi mantan presiden transisi Burkina Faso ke negara asalnya, di mana dia dituduh sebagai dalang di balik berbagai rencana kudeta, kata pemerintah pada 20 Januari 2026. Paul-Henri Sandaogo Damiba ditangkap pada 16 Januari dan "diserahkan kepada otoritas Burkina Faso" keesokan harinya setelah sidang di Lome.

Namun, pada bulan September, Kapten Ibrahim Traore, kepala unit artileri tentara Burkina Faso, menggulingkan Damiba. Dalihnya sama seperti kudeta sebelumnya, seiring memburuknya keamanan. Traore kemudian memerintah negara itu. Pada bulan Juli, ia membubarkan komisi pemilihan independen.

Keputusan para penguasa militer ini merupakan langkah terbaru untuk memperketat kendali setelah penghentian kegiatan politik pascakudeta. Dekrit baru tersebut mengharuskan aset partai-partai tersebut untuk dialihkan ke negara.

Presiden Burkina Faso Ibrahim Traore berbicara di Kremlin di Moskow, Rusia, pada 10 Mei 2025.

Menteri Administrasi Teritorial Emile Zerbo mengatakan, pembubaran tersebut dilakukan setelah pihak berwenang menemukan bahwa partai-partai tersebut telah menyimpang dari pedoman yang ditetapkan untuk pembentukannya. Langkah ini disetujui dalam pertemuan Dewan Menteri.

Partai politik dinilai memicu perpecahan di antara warga negara dan melemahkan tatanan sosial.

Pemimpin kudeta Burkina Faso Kapten Ibrahim Traore berpartisipasi dalam sebuah upacara di Ouagadougou, Oktober. 15, 2022. Traore, pemimpin militer Burkina Faso, dan akan menjabat selama lima tahun lagi setelah penandatanganan piagam.

AP/Kilaye Bationo

”Pemerintah meyakini bahwa menjamurnya partai politik telah menyebabkan berbagai penyimpangan, memicu perpecahan di antara warga negara, dan melemahkan tatanan sosial,” katanya setelah pertemuan Dewan Menteri pada hari Kamis, ketika langkah tersebut disetujui.

Sebelum kudeta, negara tersebut memiliki lebih dari 100 partai politik terdaftar, dengan 15 di antaranya terwakili di parlemen setelah pemilihan umum tahun 2020. Rancangan undang-undang yang akan mengatur pembentukan partai dan kelompok politik di masa mendatang akan diserahkan lembaga legislatif.

Selebaran yang dirilis oleh Radiodiffusion Television du Burkina pada 27 Januari 2022 ini menunjukkan pemimpin junta militer baru Burkina Faso Paul-Henri Sandaogo Damiba berbicara selama pidato yang disiarkan televisi, tiga hari setelah penggulingan presiden Burkina Faso.

Sejak merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2022, para pemimpin militernya telah meluncurkan reformasi besar-besaran dalam perpolitikan. Selain menunda pemilihan yang diharapkan dapat memulihkan pemerintahan sipil, junta juga membubarkan Komisi Pemilihan Independen negara itu. (AP/REUTERS)