Junta Myanmar Kembali Umumkan Rencana Pemilu

NAYPYITAW, JUMAT — Junta militer Myanmar mengumumkan akan mengadakan pemilihan umum pada akhir 2025 dan mengajak semua partai politik oposisi untuk turut serta. Akan tetapi, niat menyelenggarakan pemilu itu dikritik, baik oleh oposisi maupun Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Rencana itu disampaikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing ketika memimpin parade Hari Angkatan Bersenjata Nasional di Naypyitaw, Kamis (27/3/2025). ”Saya mengundang semua partai politik di negara ini agar mengikuti pemilu yang bebas dan adil,” katanya dalam pidato dan dikutip stasiun televisi terafiliasi pemerintah, MRTV.

Hlaing, pemimpin junta, menjadi pemimpin de facto Myanmar setelah kudeta pada Februari 2021. Rezimnya tidak diakui oleh dunia. Sejak kudeta, beberapa kali junta menyatakan akan menggelar pemilu. Sampai sekarang, satu surat suara pun tak tersedia.

Menurut Hlaing, pemilu paling cepat diselenggarakan pada Desember 2025 atau paling lama Januari 2026. Junta sudah melakukan jajak pendapat yang hasilnya menyatakan rakyat menginginkan pemilu. Selain itu, dikatakan sudah ada 53 partai politik yang mendaftar pemilu.

Ia mengimbau kelompok-kelompok pemberontak agar berhenti melawan. Menurut dia, junta sudah benar melakukan tindakan koersif menghadapi serangan berbagai kelompok pemberontak, baik yang berbasis etnis maupun gerakan prodemokrasi.

Hlaing mengatakan, daripada berperang, lebih baik mereka meletakkan senjata. Segala perbedaan sebaiknya diselesaikan melalui dialog politik. Pemilu juga salah satu jalan penyelesaian oleh rakyat.

Pemimpin oposisi dari Partai Rakyat, Ko Ko Gyi, mengatakan, partainya termasuk yang mendaftar untuk mengikuti pemilu tersebut. Menurut dia, situasi Myanmar tidak normal dan tidak baik-baik saja. ”Ini perjalanan yang panjang. Dari sisi politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, butuh 20-30 tahun untuk membuat cetak biru bangsa serta negara Myanmar,” ujar Gyi.

Junta juga memgumumkan rencana Hlaing melawat ke Bangkok, Thailand, pekan depan. Ia akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Inisiatif Teluk Benggala untuk Kerja Sama Teknis dan Ekonomi Multisektoral (BIMSTEC).

Ini adalah organisasi kerja sama negara-negara di pesisir Teluk Benggala yang terdiri dari Myanmar, India, Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Nepal, dan Bhutan. BIMSTEC tidak mengecam junta.

Sementara ASEAN melarang perwakilan politik junta hadir di acara-acara mereka. Junta Myanmar di ASEAN hanya boleh diwakili oleh pejabat teknis karena organisasi kawasan ini tidak mengakui rezim mereka.

Pada saat yang sama, rencana pemilu itu juga menuai kritik. Banyak pihak oposisi mengatakan, pemilu itu cara junta melegitimasi kekuasaan.

Padahal, mereka bisa ada di posisi sekarang dengan merebut kekuasaan. Selain itu, jajak pendapat hanya dilakukan junta di 145 kota dari 330 kota yang ada di Myanmar.

Junta tidak menerima kemenangan Liga Demokrasi Nasional (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi pada pemilu November 2020. Mereka menggunakan dalih kecurangan untuk melakukan kudeta tiga bulan kemudian. Suu Kyi dan orang-orang NLD dipenjara.

Dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Malaysia, Januari 2025, niat itu juga dikritik. ASEAN mengatakan kepada pejabat perwakilan junta bahwa pemilu bukan jalan keluar.

”Prioritas Myanmar semestinya gencatan senjata dan perdamaian,” kata Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan, dikutip oleh Channel News Asia.

ASEAN tetap menekankan Lima Poin Konsensus sebagai solusi Myanmar. Konsesus terdiri dari penghentian segala bentuk kekerasan oleh semua pihak, dialog konstruktif untuk solusi damai, mediasi oleh Utusan Khusus ASEAN yang dibantu Sekretaris Jenderal ASEAN, penyaluran bantuan sosial, dan kunjungan Utusan Khusus ASEAN ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Junta tidak melaksanakan Lima Poin Konsensus. Utusan Khusus ASEAN juga baru bertemu dengan beberapa pihak yang bertikai, belum dengan semua karena peliknya persoalan di lapangan. Apabila junta melaksanakan amanat konsensus, baru Myanmar bisa melangkah ke babak selanjutnya.

Situasi di Myanmar masih tidak stabil. Berdasarkan pemetaan pakar kajian militer Myanmar yang berbasis di Thailand, Moe Sett Nyein Chan, di media Irawaddy, kekuasaan kelompok pemberontak dengan junta hampir imbang.

Junta menguasai wilayah selatan. Sementara kelompok pemberontak berhasil membebaskan wilayah utara.

Dinamika di dalam kelompok pemberontak sendiri juga rumit. Misalnya di Negara Bagian Mandalay. Tentara Pertahanan Rakyat (PDF) berkoalisi antara lain dengan Front Demokrasi Lintas Pelajar (ABSDF) dan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA).

”Sekarang, satu-satunya yang membuat mereka mau bekerja sama ialah perlawanan terhadap junta. Di luar itu, tidak ada kesamaan visi di antara anggota koalisi,” tutur Nyein Chan.

Perlawanan ini terus memakan korban jiwa. Berdasarkan pantauan Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), selama empat tahun belakangan telah jatuh 6.231 korban jiwa. Di dalamnya mencakup 1.144 perempuan dan 709 anak.

Khusus tahun 2024, jatuh 1.824 korban jiwa. Jumlah ini termasuk 284 anak. Ada peningkatan dibandingkan jumlah korban jiwa pada 2023, yaitu 1.639 jiwa.

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk mengatakan, situasi di Myanmar semakin memprihatinkan bagi masyarakat sipil. ”Ya, kekuatan junta berkurang. Akan tetapi, jumlah dan intensitas kekejaman terhadap rakyat meningkat,” ujarnya.

Turk menyebutkan, untuk setiap tindakan pemberontak, junta membalas dengan serangan yang sistematis. Tidak hanya itu, balasan sengaja dibuat untuk memberi efek jera, caranya dengan penghancuran besar-besaran tanpa memandang status masyarakat sipil.

Sebanyak 3,5 juta penduduk Myanmar mengungsi sejak kudeta Februari 2021. Jumlah ini di luar angka sekitar 2 juta penduduk dari etnis Rohingya yang terusir sejak genosida tahun 2017.

Guna memenuhi ambisi menguasai Myanmar, junta mengumumkan penetapan wajib militer. Juru Bicara Junta Myanmar Zaw Min Tun mengungkapkannya di sela-sela perayaan Hari Angkatan Bersenjata Nasional.

Menurut dia, sudah ada 11 kelompok yang masing-masing beranggotakan 5.000 rekrut. Kelompok yang ke-12 sedang dibentuk. Junta mengumandangkan propaganda berjuang dan berkorban demi kejayaan negara. (AP/AFP)