Jurnalisme Kaki, Kaki Jurnalisme

Beberapa tahun terakhir, setiap Februari, pada pekan peringatan Hari Pers Nasional, narasi yang sama nyaris selalu muncul. Narasi bahwa jurnalisme sedang krisis. Jalan yang masih diperjuangkan adalah menemukan model bisnis yang bisa menjamin api idealisme jurnalisme tetap menyala, sekaligus memastikan bisnis media terus berkembang. Masuk dalam jajaran senjata ampuh dalam menghadapi dan mengatasi krisis itu, insan pers diajak kembali ke akar, yaitu jurnalisme kaki.

Tahun ini, di tengah tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus menghantui pekerja di semua lini usaha, media massa yang kian tergerus platform digital hingga akal imitasi, ditambah situasi di dalam negeri dan global, retorika jurnalisme kaki terdengar makin kencang. Namun, benarkah jurnalisme kaki adalah jawaban? Atau, hanya romantisisme membahayakan, sebuah nostalgia yang ketika dijalani dapat membuat para insan pers dan pemilik atau pengelola bisnis media melupakan realitas bahwa wartawan juga perlu sejahtera?

Aliansi Jurnalis Independen mencatat, sebanyak 549 jurnalis di-PHK sepanjang 2025. Media massa konvensional kehilangan mayoritas ”kue” iklan karena tersedot ke Google dan Meta. Sementara itu, dunia di luar sana berubah begitu cepat. Bumi kian mengota. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebanyak 45 persen dari 8,2 miliar penduduk global tinggal di kota, yang akan terus bertambah setiap tahun. Berbagai kawasan di dunia kini menjadi simbol paradoks: pertumbuhan ekonomi pesat, tetapi rutin banjir, macet, polusi mencekik, ketimpangan kejam, dan bingung menghadapi krisis iklim yang kian nyata.

Menghadapi fenomena global itu, jurnalisme dapat dikatakan tergagap mencerna dan memastikan tetap berperan sebagaimana seharusnya, yaitu memasok informasi valid, mendudukkan persoalan, dan mengedukasi publik atas suatu fenomena. Tidak jarang laporan jurnalistik sekadar ikut arus, membeo omongan pemegang otoritas. Bahwa masih ada produk jurnalistik dan bisnis media yang masih sehat, itu fakta. Namun, bahwa ada penurunan kepercayaan pada kredibilitas jurnalisme serta siapa saja yang terkait di sana, juga fakta yang tidak bisa diabaikan.

Jurnalisme yang makin dangkal itu benar terjadi. Konten diproduksi dengan logika algoritma, bukan kepentingan publik. Konglomerasi media memaksa redaksi melakukan konsolidasi yang berujung PHK massal dan makin menurunkan kualitas jurnalisme, termasuk jurnalisme investigatif. Pada kondisi inilah kemudian narasi jurnalisme kaki digaungkan, disebut sebagai penopang keselamatan.

Hal mendasar yang patut dipahami semua pihak, memang penting bagi wartawan untuk hadir di tempat kejadian. Namun, itu saja tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah mengembalikan wartawan sebagai orang yang secara profesional menjalankan profesinya sesuai aturan dan etika berlaku.

Wartawan haruslah pula seorang perencana. Ia merencanakan, mulai dari membekali diri dengan membaca artikel terkait isu yang akan diliput, mencari tahu calon narasumber yang tepat diwawancara, menggali latar belakang selengkap mungkin, serta tidak alergi dengan jurnal ilmiah dan buku. Wartawan juga wajib bisa mengembangkan arah liputan dan tidak mudah diombang-ambingkan narasumber.

Wartawan tidak cuma datang ke suatu lokasi lalu merekam. Dia harus bisa mengamati, mendeskripsikan, mempertajam ”hidung berita” dengan terus mengasah kepekaan terhadap apa yang menarik dan apa yang bisa digali dari lapangan dengan mengerahkan kemampuan semua inderanya. Intinya, jurnalisme kaki adalah epistemologi alternatif, sebuah cara lain untuk tahu, untuk paham, untuk menemukan konteks dan memberi makna. Dengan demikian, ini sudah pasti bukan ”jurnalisme ludah”, sekadar memindahkan atau menulis apa kata narasumber tanpa verifikasi, tanpa konteks, tanpa pemahaman mendalam.

Jurnalisme kaki dapat mengungkap hal tersembunyi, mengungkapkan apa yang ada di balik fakta, dan membuat publik tercerahkan dengan informasi sahih. Ini, di antaranya, seperti mengulas tentang anomali iklim bukan hanya soal gagal panen, melainkan juga tentang warga miskin kota yang harus merelakan semua pendapatannya untuk membeli beras berkualitas rendah, air bersih, aliran listrik, dan tempat tinggal buruk rupa. Bandingkan dengan persentase kelas menengah, apalagi kaum kaya yang hanya menjajakan kurang dari separuh penghasilan untuk mengakses kebutuhan serupa dengan kualitas jauh lebih baik.

Untuk mengungkap itu butuh wartawan yang turun ke gang-gang sempit, berbicara langsung dengan warga, petani, bahkan masuk ke hutan melihat pembabatan di sana. Jurnalisme kaki bukan sekadar kuyub berkeringat di lapangan dengan baju, sepatu lusuh, dan rambut berantakan, melainkan juga kombinasi periset data, penganalisis kebijakan, dan gemar berada di lapangan. Harus diakui, memang cukup kompleks.

Di tengah euforia soal kembali ke praktik jurnalisme kaki, ada pertanyaan mendasar tentang siapa yang akan membayar wartawan untuk melakukan pekerjaan itu?

Model bisnis media tradisional bisa dikatakan telah runtuh. Lebih dari setahun setelah peraturan presiden tentang kewajiban platform digital mendukung jurnalisme terbit, hasil positifnya belum benar-benar dirasakan media. Sementara itu, mayoritas wartawan Indonesia bekerja dengan gaji di bawah standar, tanpa kontrak tetap, rentan terhadap PHK mendadak. Prekaritas adalah kondisi normal. Mirisnya lagi, tidak seperti nasib guru, dosen, buruh, hingga pekerja gig yang sering diliput mendalam, nasib wartawan dan pekerja media jarang diulas besar-besaran berulangkali.

Dalam konteks ini, retorika jurnalisme kaki bisa menjadi berbahaya. Retorika yang dapat berisiko menjadi fetishisasi penderitaan. Seolah wartawan sejati harus menderita, harus rela dibayar rendah demi idealisme. Padahal, meski perannya krusial bagi demokrasi, wartawan rentan tak dihargai dan dieksploitasi berlebihan.

Meski begitu, jurnalisme kaki tetap relevan, bahkan krusial, untuk menghadapi krisis di internal insan pers ataupun kompleksitas isu berbangsa dan bernegara, juga masalah global.

Fenomena urbanisasi yang seperti berkembang tanpa rem pun butuh jurnalisme yang mampu membacanya secara tepat. Dengan hampir setengah populasi global tinggal di kota, urbanisasi tidak seragam. Ada yang diuntungkan, ada yang tersingkir. Jurnalisme kaki adalah alat untuk membongkar narasi resmi tentang ”kota global” dan mengungkap siapa yang sesungguhnya membayar harganya.

Akan tetapi, ada catatan besar, yaitu jurnalisme kaki tidak bisa sendirian menjadi tumpuan insan pers ataupun masyarakat. Jurnalisme butuh ekosistem dimulai dari ketersediaan model bisnis alternatif seperti koperasi jurnalis, crowdfunding berkelanjutan, dana abadi, atau model yang memaksa platform digital membayar konten berita.

Kolaborasi dan membangun jejaring antarmedia, media dan akademisi, aktivis, badan atau organisasi lokal, regional, nasional serta global, patut diwujudkan. Itu termasuk kerja sama dengan berbagai pihak lain dengan tetap mematuhi koridor etis dan hukum yang ada. AI atau akal imitasi dan jurnalisme data bisa membantu memproses informasi dalam skala besar, tetapi keputusan editorial tetap di tangan manusia.

Kecakapan lain yang dibutuhkan adalah bijak menyikapi karakter penguasa dan kekuasaan, baik yang cenderung pasif maupun malah yang cenderung represif dan tidak menghormati demokrasi. Media tentu tidak boleh tunduk, tetapi harus semakin pandai bersiasat melahirkan produk jurnalistik menyentil penguasa, menyuarakan kebenaran dan kepentingan publik, tanpa mengorbankan idealisme, nasib pekerjanya, juga kelangsungan bisnis media.

Jurnalisme bukan profesi yang pelakunya harus rela terus menderita demi idealisme buta. Jurnalisme adalah pekerjaan profesional yang butuh keahlian, waktu, sumber daya. Oleh karena itu, wajib dibayar dengan layak. Jurnalisme kaki bukan romantisisme tentang praktik yang dilakukan wartawan seumuran orangtua atau kakek nenek kita dulu, melainkan metodologi untuk bertahan di masa kini dan masa depan. Menjadi cara untuk melihat apa yang disembunyikan, mendengar suara yang dibungkam, mengungkap kompleksitas yang tidak bisa ditangkap algoritma.

Walakin, yang harus digarisbawahi, jurnalisme kaki akan efektif jika kita, publik yang dijamin kepentingannya oleh pers, mau membayar harganya. Negara dan pemerintah seharusnya tidak sekadar ikut menabuh retorika pentingnya jurnalisme dalam kehidupan berbangsa yang diulang setiap peringatan Hari Pers Nasional, apalagi ”menguasainya” dengan segala cara agar bisa menjadi kaki tangan kepentingan penguasa.

Negara diharapkan hadir dengan kepastian hukum untuk model bisnis berkelanjutan, regulasi tegas dan adil, serta kesediaan menghargai pekerjaan jurnalis sebagai fondasi demokrasi. Di tengah situasi yang serba tidak pasti, peran negara semacam itu akan membuat bangsa kuat, tentu saja di dalamnya ada kota-kota yang berdaya tahan.