Kabar Sensitif dari Washington

Pekan ini, persisnya 15-16 September 2026, The Fed akan menggelar sidang untuk menentukan suku bunga acuan. Hasilnya sedianya akan diumumkan pada Kamis (17/9/2026) pukul 01.00 WIB.

Suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (AS) alias Fed Rate, besar kemungkinan naik, merupakan satu informasi penting untuk pasar dan perekonomian. Namun, sinyal yang perlu juga dicermati adalah bagaimana The Fed memproyeksikan arah kebijakan moneternya ke depan berdasarkan kalibrasi indikator-indikator utama, seperti inflasi dan data tenaga kerja. 

Kebijakan The Fed menentukan harga dolar AS. Transmisinya merambat ke perekonomian global melalui arus modal, pasar keuangan, perdagangan, dan biaya utang. Bagi Indonesia, dampaknya antara lain akan terlihat pada nilai tukar rupiah, aliran investasi, biaya utang dan modal, harga impor, ekspor, serta daya beli masyarakat.

Data per Jumat pekan lalu menunjukkan, inflasi Agustus 2026 di AS bandel pada level 3,4 persen, sama dengan posisi bulan sebelumnya. Angka ini masih jauh lebih tinggi dari target The Fed sebesar 2 persen.

Dengan perkembangan ini, pasar memperkirakan The Fed akan memutuskan mengerek naik Fed Rate alias suku bunga acuan pada pertemuan pekan ini. Perangkat FedWatch milik CME sebagai indikator menyebutkan, probabilitas suku bunga acuan di AS naik 25 basis poin per September 2026 mencapai 87 persen.

Sementara itu, pekan lalu, harga minyak bumi tembus 100 dolar AS per barel menyusul eskalasi konflik AS-Iran di Timur Tengah. Reuters pada Minggu (13/9/2026) melaporkan, eskalasi justru makin meningkat dan meluas. Intinya, eskalasi konflik mulai mengancam dua jalur utama distribusi minyak dan barang dunia sekaligus, yaitu Selat Hormuz dan jalur Laut Merah-Selat Bab el-Mandeb.

Perundingan formal terakhir guna menyelesaikan konflik antara AS dan Iran berlangsung pada Juni 2026. Hasilnya pun langsung berantakan dalam beberapa pekan. Sejak saat itu, belum ada pembicaraan lagi di antara kedua belah pihak.

Presiden AS Donald Trump, Rabu (9/9/2026), menyatakan, harga minyak yang melonjak akibat perang Iran-AS kemungkinan tidak akan turun hingga pemilu sela AS pada 3 November 2026. ”Tepat setelah pemilu, harga minyak akan turun. Saya pikir, penurunannya akan butuh waktu sedikit lebih lama, hingga setelah pemilu sela,” katanya, dikutip dari Associated Press.

Tingginya harga minyak dan bandelnya inflasi Agustus 2026 adalah dua indikator penting yang dikantongi Kevin Warsh selaku ketua dewan gubernur dan 11 pemilik hak suara lainnya pada Komite Pasar Terbuka Federal saat memasuki ruang sidang di Washington DC, AS. Dengan ini, ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga acuan menjadi semakin tinggi.

The Fed terakhir kali menaikkan suku bunga tiga tahun silam. Baru mulai 2024, The Fed secara bertahap menurunkan suku bunga. Sepanjang 2026, The Fed mempertahankan suku bunga pada kisaran 3,50-3,75 persen karena inflasi makin bandel setelah perang di Timur Tengah dan dampak perang tarif Trump mulai menekan perekonomian AS.

Bagi pasar dan masyarakat di Indonesia, perhatian sudah semestinya tidak berhenti pada keputusan Fed Rate. Hal yang lebih penting adalah sinyal mengenai arah kebijakan setelah September 2026. Jika inflasi di AS tetap tinggi dan harga minyak bertahan di ”langit”, ruang The Fed melonggarkan kebijakan moneter dalam jangka pendek menjadi kian sempit.

Dengan kata lain, ambisi The Fed  menurunkan suku bunga sejak 2024 justru berisiko berbalik arah setelah Komite Pasar Terbuka Federal keluar dari ruang sidang. Selain Fed Rate, ada tiga hal yang mesti dipantau.

Pertama, harga minyak. Kedua, kelancaran distribusi energi dan barang lainnya melalui Selat Hormuz dan Selat Bab el-Mandeb. Ketiga, arah kebijakan The Fed setelah September 2026.

Ambisi The Fed  menurunkan suku bunga sejak 2024 justru berisiko berbalik arah setelah Komite Pasar Terbuka Federal keluar dari ruang sidang.

Jika The Fed menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin pada pekan ini, masyarakat akan menunggu respons kebijakan dari Bank Indonesia (BI). Rapat Dewan Gubernur BI sedianya digelar 22-23 September 2026. Rapat sebelumnya digelar pada 18-19 Agustus 2026 dengan keputusan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen.

Kenaikan Fed Rate akan membuat aset berdenominasi dolar AS menjadi lebih atraktif sehingga berpotensi memperkuat dolar AS. Risikonya, rupiah tertekan. BI harus mengalibrasi kebijakan moneternya untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, kenaikan Fed Rate sebesar 25 basis poin pekan ini tidak serta-merta akan membuat BI ikut menaikkan suku bunga acuan dalam negeri pada pertemuan 22-23 September 2026. Alasannya, kenaikan Fed Rate sebesar 25 basis poin sudah banyak diperhitungkan pasar.

”Karena itu, apabila keputusan tersebut benar-benar terjadi, tetapi bank sentral AS tidak memberi sinyal kenaikan agresif berikutnya, kejutan terhadap dolar dan aset negara berkembang bisa relatif terbatas,” katanya.

Kuncinya, Josua melanjutkan, bukan semata-mata apakah Fed Rate naik, melainkan bagaimana rupiah, arus modal, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) dan ekspektasi inflasi bereaksi setelah keputusan tersebut. Namun, situasi mutakhir lebih menantang.

Dengan demikian, Josua membuat dua skenario. Skenario pertama adalah The Fed menaikkan 25 basis poin, tetapi BI tetap mempertahankan BI Rate di 5,75 persen. BI memutuskan ini dengan kondisi kurs rupiah tetap Rp 17.400-Rp 17.700 per dolar AS, imbal hasil SBN 10 tahun bertahan di 7,0-7,2 persen, arus asing ke SBN tetap positif, dan inflasi domestik tidak meningkat tajam.

”BI masih dapat menggunakan intervensi valas, pengelolaan SRBI, pengaturan likuiditas serta insentif transaksi lindung nilai untuk menjaga rupiah tanpa langsung menggunakan kenaikan bunga. Strategi BI sendiri memang mengutamakan kombinasi intervensi valas, pengelolaan struktur suku bunga pasar, likuiditas yang memadai dan insentif pendanaan valas,” katanya.

Skenario kedua, BI menaikkan suku bunga acuan ke 6 persen. BI akan mengambil pilihan ini jika Fed Rate mengirim sinyal akan melanjutkan tren kenaikan setelah September 2026. Kondisi lainnya adalah jika imbal hasil surat utang AS mendekati atau melewati 5 persen, harga minyak tetap di atas 100 dolar AS per barel, dan rupiah kembali melemah cepat menuju Rp 17.800-Rp 18.000 per dolar AS, serta arus keluar SBN.

”Saya akan memandang kisaran rupiah tersebut dan kenaikan imbal hasil SBN 10 tahun ke sekitar 7,3-7,4 persen sebagai tanda tekanan yang perlu dicermati, bukan sebagai ambang resmi BI. Dalam skenario tersebut, persoalannya bukan lagi sekadar mengikuti bank sentral AS, melainkan mencegah pelemahan rupiah berkembang menjadi inflasi impor dan arus keluar modal yang lebih besar,” katanya.

BI akan mengambil pilihan ini jika Fed Rate mengirim sinyal akan melanjutkan tren kenaikan setelah September 2026.

Dengan semua catatan itu, Fed Rate kemungkinan besar akan naik. BI Rate masih fifty-fifty, bisa tetap di 5,75 persen atau naik ke 6 persen. Merujuk argumentasi Josua, keputusannya bergantung arah kebijakan moneter The Fed setelah September 2026 dan respons pasar keuangan selama sepekan, antara pengumuman di Washington dan rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta.

Pada saat yang sama, dinamika di Timur tengah menjadi variabel yang penting. Sebab, situasi di kawasan tersebut menentukan harga energi dan harga barang-barang perdagangan global.

Jika perang terus berkecamuk di Timur Tengah, harga minyak bumi akan bertahan lama di ”langit”. Ini sudah pasti melambungkan biaya energi, transportasi, dan logistik. Pun demikian dengan harga barang-barang perdagangan global. 

Bagi dunia usaha, biaya energi dan biaya impor bahan baku yang melonjak akan menciutkan margin, serta menahan ekspansi dan investasi. Apalagi, jika variabel ini dikombinasikan dengan rupiah yang tertekan dan suku bunga yang lebih tinggi.

Bagi dunia usaha, biaya energi dan biaya impor bahan baku yang melonjak akan menciutkan margin, serta menahan ekspansi dan investasi.

Bagi investor dan pasar keuangan, kenaikan Fed Rate memperkuat daya tarik aset dolar AS. Arus modal ke pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, berisiko berbelok arah. Pada saat yang sama, modal di dalam negeri akan tergoda untuk terbang, sementara pasar obligasi dan saham di dalam negeri bisa tertekan.

Pada akhirnya, dinamika di Washington dan Timur Tengah akan sampai kepada masyarakat melalui harga. Energi dan barang impor yang lebih mahal akan meningkatkan biaya transportasi dan berbagai kebutuhan, sementara biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menggerus konsumsi.

Tetap berharap yang terbaik, tetapi siap untuk situasi yang tidak mudah.