Kabur Aja Dulu, dari Soal Nasi hingga Rasa Frustrasi

Tagar kaburajadulu sebulan terakhir mencuri perhatian. Dalam diskursus publik Tanah Air, fenomena ini bagaikan pendulum, mengayun dari perspektif semata-mata ekonomi, soal mencari pekerjaan, hilangnya tenaga ahli hingga ke sisi lain, yaitu tentang rasa frustrasi dan kritik atas kebijakan pemerintah.

Fenomena serupa juga mencuat akhir tahun lalu di Amerika Serikat, khususnya saat Donald Trump unggul dalam pemungutan suara Pilpres AS November 2024. Google mencatat ada lonjakan tiba-tiba pencarian dengan kata ”pindah ke Kanada”, ”pindah ke Australia”, dan ”pindah ke Selandia Baru”. Kala itu, Situs Imigrasi Selandia Baru juga mencatat terdapat sekitar 25.000 pengguna baru dari AS (Kompas.id, 8 November 2024).

Dalam tulisan berjudul ”Trump Menang, Minat Pindah ke Luar Negeri Menjulang” tersebut dikutip pula hasil jajak pendapat Edison Research yang menyebutkan bahwa sejumlah ingin meninggalkan AS karena merasa demokrasi AS terancam. Tak sedikit yang cemas, di era kedua Trump, akan terjadi perpecahan lebih besar antara Partai Demokrat dan Republik pada isu-isu seperti ras, jender, pendidikan dan pembelajaran anak, serta hak reproduksi.

Akan tetapi, selain tidak mudah untuk pindah dan menetap di luar negeri, fenomena tersebut sejatinya bukan hal yang baru. Di AS sendiri, fenomena serupa pernah terjadi saat kampanye Perang Vietnam.

Kembali pada #Kaburajadulu di Indonesia, fenomena ini juga mengayun” dari isu soal sosial-ekonomi hingga politik. Dihubungi pada Sabtu (22/2/2025), Sosiolog dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tantan Hermansah mengatakan, ada dua hal menarik yang bisa dilihat dari fenomena viralnya tagar tersebut. Pertama, tagar tersebut adalah gelembung dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap kapasitas pemerintah dalam memenuhi penghidupan sehari-hari warga.

“Fenomena orang pergi dan bekerja ke luar negeri itu bukan fenomena baru, sudah lama ada melalui jalur mandiri, organisasi, dan badan yang difasilitasi pemerintah. Namun, tagar itu menunjukkan bahwa perhatian pemerintah pada mereka yang bekerja di dalam dan luar negeri tidak pernah serius,” kata Tantan.

Berikutnya, menurut Tantan, viralnya tagar tersebut lantaran Kaburajadulu menjadi ekspresi kritis warga terhadap sistem. Masyarakat melihat terlalu banyak permainan dan modal yang harus dikeluarkan dalam mencari penghidupan, tetapi hasil yang diperoleh sering tidak setimpal.

“Maka, dalam konteks yang lebih besar, tagar itu jangan dipahami secara membabi buta. Pemerintah seharusnya menerima seruan itu sebagai kritikan,” tutur Tantan. “Mereka memang bukan suara mayoritas, tetapi pemerintah perlu menyadari bahwa ada kelompok yang secara sadar melakukan kritik mendalam dan begitu memahami apa yang tengah terjadi, bahkan ada yang telah merasakan apa yang tengah terjadi ini mengancam kehidupan dan masa depan mereka,” ujar Tantan.

Dihubungi terpisah, Anggota DPR-RI Komisi 1 Fraksi Partai Golkar dan Badan Legislasi DPR-RI Abraham Sridjaja mengatakan, fenomena #kaburajadulu perlu dipandang lebih luas. Ia tidak sependapat bila mereka yang mengambil sikap itu lantas dicap tidak nasionalis.

Menurutnya, keterlibatan diaspora dan pekerja Indonesia di luar negeri turut memberi andil besar dalam kinerja ekonomi nasional. “Jadi kalau ada yang bilang, orang yang bekerja di luar negeri tidak nasionalis, dia tidak paham bahwa orang yang kerja di luar negeri ini juga nasionalis. Bahkan mereka sampai tidak mau melepaskan kewarganegaraannya,” kata Abraham Kamis lalu di Jakarta.

Abraham berpendapat, bekerja di luar negeri atau pindah ke luar negeri bukan hal yang tabu atau buruk. Karena realitasnya, kerja atau berinvestasi di luar negeri lebih nyaman. Sebab di luar negeri mungkin tidak ada jatah preman atau birokrasi yang rumit.

Namun, untuk mereka yang memutuskan “bertarung di luar negeri” Abraham mengatakan, mereka perlu siap dengan perbedaan budaya dan karakter kerja setempat. Di China, misalnya, seorang pekerja harus memiliki etos kerja tinggi dan cekatan. “Di China orang juga tak banyak mengeluh soal jam kerja atau healing. Karena pekerja China tahu, mereka bisa diganti kalau mengeluh,” katanya.

Di sisi lain, fenomena bekerja di luar negeri juga perlu disikapi dengan hati-hati. Sebab, anak-anak muda yang silau oleh fenomena itu tanpa memahami atau memiliki keterampilan memadai justru rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seperti yang terjadi di Malaysia, Myanmar, dan Kamboja.

Sejumlah kasus yang kini ditangani oleh Kementerian Luar Negeri memperlihatkan banyak warga Indonesia menjadi korban TPPO. Hal ini merupakan ekses atau sisi gelap #kaburajadulu. Kebanyakan korban itu tergiur janji dipekerjakan di perusahaan marketing. Namun, karena ketidaktahuan, mereka akhirnya dipekerjakan di pusat judi daring dengan kondisi mengenaskan. Mereka pun tak bisa keluar dari sana karena paspor mereka ditahan.

Kamis lalu, sebanyak 46 WNI dipulangkan dari Myanmar. Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, mereka adalah korban TPPO, bahkan diduga ada pula yang menjadi bagian dari sindikat TPPO.

Judha menjelaskan, sebagian dari mereka ditawari untuk bekerja di Thailand. Akan tetapi, setibanya di Bangkok, mereka dijemput dan kemudian dibawa menyeberang ke Myanmar melalui kota Mae Sot, Thailand barat. Mereka kemudian dipekerjakan sebagai bagian dari sindikat penipuan daring atau online scam.

Menurut Judha, dari sejumlah WNI yang dipulangkan ini, terdapat warga yang pernah bekerja di perusahaan judi lepas pantai (POGO) di Filipina. Setelah operasional POGO di Filipina dihentikan oleh aparat, mereka berpindah ke Laos, Kamboja, atau Myanmar (Kompas.id, 21 Februari 2025).

Menyikapi persoalan yang cenderung berulang itu, Judha menghimbau agar warga Indonesia tidak mudah terbuai lowongan kerja ke luar negeri, apalagi bila tidak dibekali visa kerja, dan kontrak kerja resmi.

Di sisi lain, Abraham berpendapat, warga Indonesia pun perlu memperluas sudut pandang, termasuk melihat peluang di dalam negeri, sebagaimana potensi yang ada di luar negeri. Banyak daerah di luar Jawa, menurut Abraham menawarkan potensi pekerjaan. Ia mendorong anak muda untuk menjadi pelaku usaha dan menciptakan peluang dari beragam potensi yang belum tergarap di Indonesia.

Akan tetapi, ia pun menilai, menjawab potensi kerja di luar negeri juga merupakan langkah yang baik. Diaspora Indonesia, menurut Abraham, turut berperan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional, selain tentu saja devisa.

Oleh karena itu, Abraham tidak khawatir #kaburajadulu akan membuat Indonesia kehilangan banyak ahli. “Bagi saya itu tak terlalu menjadi masalah. Tidak semudah itu ahli di Indonesia ujug-ujug direkrut pihak asing. Jadi #kaburajadulu tak akan sampai menyebabkan brain drain di dalam negeri, itu terlalu jauh,” katanya.

Kendati demikian, menurut Abraham, Indonesia juga perlu berbenah untuk menjamin kenyamanan dan keamanan bekerja serta berinvestasi di dalam negeri. Kritik pada situasi ini perlu mendapat perhatian serius.

(AP/Reuters)