Kalahnya Diplomasi oleh Rudal Tomahawk

Menteri Luar Negeri Oman Badr Albusaidi yang memediasi perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Geneva, Swiss, pada Kamis (26/2/2026) menyatakan ada kemajuan perundingan. Ini juga mencerminkan apa yang disebut The Guardian Weekly, Jumat (6/2/2026), ”threats turn to talks” (ancaman beralih ke perundingan). Meski perunding menyebut ada kemajuan, seperti disebut Menlu Iran Abbas Araghci, masih banyak hal teknis harus dibicarakan. Ini yang membuat perundingan dijadwalkan berlanjut di Vienna, Austria, Senin (2/3/2026).

Namun, negosiasi kalah cepat oleh mobilisasi. Sejak Januari 2026, AS sudah mengerahkan gugus tugas kapal induk USS Abraham Lincoln (CVN 72) dari Indo-Pasifik ke Timur Tengah. Kapal induk dengan kapal perang pengiringnya ini lalu diperkuat kapal induk super USS Gerald R Ford (CVN 78), kapal induk terbesar di dunia seharga 13 miliar dolar AS (Rp 220 triliun) yang lebih canggih.

Selain kapal induk, AS juga mengerahkan berbagai pesawat tempur, seperti pesawat keunggulan udara F-22 Raptor, F-35 Lightning II. Ikut juga mendukung pesawat komando, kontrol, dan pengintaian, E-3 Sentry (AWACS).

Presiden AS Donald Trump pada 19 Februari 2026 menyatakan, pilihan apakah AS akan menyerang Iran atau kedua negara mencapai kesepakatan akan terlihat dalam 10 hari berikutnya (Financial Times, 20/2/2026). Tenggat 10 hari ini harus disikapi cermat. Sebelum membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan, Juni 2025,   Trump menyebut akan memutuskan serangan dalam dua pekan, tetapi faktanya ia menyerang tiga hari kemudian. Kali ini, serangan lebih dini terjadi lagi, kurang dari 10 hari, tepatnya 28 Februari 2026.

Pada perundingan terakhir, AS menyampaikan tiga tuntutan terkait penghentian program nuklir Iran. Saat perundingan berlangsung, Aragchi menyatakan, kesepakatan dengan AS dapat dicapai jika diplomasi diproritaskan. Implisit pernyataan ini menyiratkan ”dibutuhkan waktu untuk dicapainya kesepakatan”. Untuk ini, kata Wakil Menlu Iran Majid Takht-Ravanchi, Iran siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan AS sesegera mungkin.

Namun, benarkah Iran siap untuk memenuhi tuntutan AS itu? Trump mengatakan, ”Amat simpel: Mereka (Iran) tak boleh punya senjata nuklir.” Karena, menurut AS, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah jika Iran punya senjata nuklir. 

Mudah diucapkan tetapi sulit diwujudkan dan kerumitannya bertambah dengan tuntutan berikutnya. Selain menghentikan pengayaan uranium, Iran harus menghentikan program rudal balistik dan memutuskan hubungan dengan proksinya di Timur Tengah, seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Dalam perkembangan lebih lanjut, muncul pernyataan Trump yang menyebut adanya ”perubahan rezim di Iran”.

Dari jauh kita melihat prospek jalan buntu jika apa yang jadi tuntutan AS merupakan pangkal masalah. Ini karena bagi Iran, atau Pemimpin Tertinggi (mendiang) Ayatollah Ali Khamenei, program pengayaan uranium adalah ”garis merah” yang tak bisa dilanggar, sedangkan bagi AS itu adalah ”jantung masalahnya”.

Kemacetan ini, menurut pengamat, hanya bisa diurai jika kedua pihak bisa menemukan cara menyelamatkan muka masing-masing mengingat tidak ada yang bersedia mengalah.

Salah satu opsi yang saat itu dipertimbangkan adalah tidak secara eksplisit memaksa Iran mencabut haknya memperkaya uranium—yang bisa untuk membuat senjata nuklir—tetapi Iran setuju menangguhkan pengayaan uranium hingga waktu tak terbatas.

Mengutip Vali Nasr, profesor kajian Timur Tengah, Financial Times menyebutkan, ”Mereka (Iran) tidak ingin menyerah, tetapi ingin keluar secara terhormat”.

Selain menghentikan pengayaan uranium, Iran juga harus menyerahkan bahan fisil (seperti uranium radioaktif) dan uranium yang sudah diperkaya hingga mendekati derajat bahan bom, yang jumlahnya lebih dari 400 kilogram. Sesudah itu, Iran harus mau menerima petugas monitoring internasional yang akan memeriksa dengan ketat aktivitas nuklirnya.

Sanggupkah Iran menerima persyaratan di atas, ditambah dengan perlucutan program rudal balistik dan dukungan terhadap proksi-proksinya?

Nasihat bijak diplomat regional menyebutkan, sebaiknya tiga isu di atas dirundingkan satu per satu. Jika isu nuklir beres, hal itu bisa memupuk kepercayaan kedua pihak untuk merundingkan dua masalah lainnya. Namun, AS tidak puas jika kesepakatan hanya sebatas pada isu nuklir.

Tuntutan AS, yang diyakini juga titipan Israel, memang sangat berat. Namun, Iran juga dihadapkan pada pilihan yang sulit. Adanya protes besar-besaran Januari lalu, dipicu oleh sulitnya kehidupan karena merosotnya perekonomian, membuat rezim Ali Khamenei susut popularitasnya. Dalam perspektif saat ini, yang diinginkan Iran bukan saja dicabutnya tekanan militer oleh kekuatan perang AS, melainkan juga dicabutnya sanksi ekonomi, ujar Ali Vaez, pakar Iran di Crisis Group (Financial Times, 20/2/2026).

Hanya saja, merampungkan semua isu di atas harus berkejaran dengan waktu, yang tidak sinkron dengan yang terjadi di lapangan, ketika mobilisasi militer terjadi besar-besaran.

Meski Iran termasuk penanda tangan Traktat Non-Proliferasi (NPT) yang mulai efektif tahun 1970, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menilai Iran tidak patuh. NPT mengizinkan negara-negara memperkaya uranium hingga level penggunaan sipil, dalam kisaran 3-5 persen (dari 0,7 persen pada uranium alam) (World Nuclear Association). Terakhir IAEA menaksir Iran telah memperkaya uranium hingga 60 persen hingga sebanyak 440,9 kg, yang diminta untuk diserahkan mengikuti tuntutan AS (Reuters,  27/2/2026)

Sebaliknya, Israel bukan negara penanda tangan NPT sehingga tidak terikat peraturan IAEA. Alih-alih menandatangani, Israel terus mengembangkan kemampuan nuklirnya. Kini negara ini diyakini memiliki 90-400 hulu ledak nuklir, yang bisa diangkut atau diluncurkan dengan rudal balistik antarbenua (ICBM) Jericho III, kapal selam kelas Dolphin/Tanin, dan jet tempur jarak jauh, mulai F-15i (IISS, The Military Balance 2024).

Yang menjadi pertanyaan, mengapa AS amat bias dengan fakta ini, bersikap keras terhadap Iran tetapi menutup mata terhadap Israel? Bias ini semakin kontras dengan sikap AS di Asia Timur, AS amat keras pada Korea Utara yang juga mengembangkan senjata nuklir. Ancaman Korut lebih nyata, tidak saja terhadap sekutu AS, seperti Jepang dan Korea Selatan, bahkan rudal antarbenua Korut diklaim bisa menjangkau daratan AS. Namun, kini AS relatif lebih jarang mempersoalkan senjata nuklir Korut.

Dari sikap tidak konsisten inilah AS acap dicitrakan menganut standar ganda dalam soal pemilikan senjata nuklir.

Kembali pada kecemasan rakyat Iran bahwa negaranya akan diserang AS dan Israel, hal itu memang riil, pengerahan alutsista AS di dekat Iran adalah yang terbesar sejak persiapan Operasi ”Desert Fox” tahun 1998 dan Operasi ”Iraqi Freedom” tahun 2003. Banyak yang berpandangan, pengerahan kekuatan skala besar ini terlalu mahal jika hanya untuk menekan.

Sebagaimana Perang Teluk, ada indikasi serangan dengan pengerahan kekuatan udara besar-besaran. Tidak kurang dari 150 pesawat tempur dari dua kapal induk, ditambah pesawat seperti F-15E Strike Eagle dari Pangkalan Lakenheath, Inggris, siap dikerahkan, meski sejak Perang Teluk dan Operasi ”Enduring Freedom” di Afghanistan tahun 2001, serangan dimulai dengan penembakan rudal jelajah Tomahawk.

AS juga mengerahkan Komando Ruang Angkasa dan Komando Siber—sebagaimana pada Operasi ”Absolute Resolve” saat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Sabtu (3/1/2026).

AS pertama-tama harus menetralisasi sistem pertahanan udara Iran, yang didukung sistem buatan Rusia S-300 dan S-400. Ini dilakukan jet siluman yang mampu melakukan misi SEAD (Suppression of Enemy Air Defense).  Setelah baterai sistem antipesawat Iran dilumpuhkan, datanglah pesawat pengebom yang akan mengulang Operasi ”Midnight Hammer” pada Perang 12 Hari, Juni 2025. Saat itu pembom B-2 Spirit menyerang fasilitas nuklir Iran dengan bom penghancur bungker GBU-57 seberat 13,6 ton.

Lalu bagaimana Iran menghadapi kekuatan AS yang jauh lebih perkasa?

Jika serangan udara coba ditangkal sistem buatan Rusia seperti S-400—meski ini juga sulit—Iran punya kesempatan menyerang armada AS dengan rudal jelajah jarak jauh Soumar dan Hoveizeh. Namun, senjata yang menyusuri ombak (sea skimming) harus menghadapi Sistem Tempur Aegis, sistem perang elektronik, dan pertahanan rudal canggih pada kapal induk AS yang dikawal sedikitnya dua kapal perusak dan juga kapal selam. Skenario semacam ini dipraktikkan sejak tahun 2023 tatkala kapal induk USS Harry S Truman aktif di wilayah Central Command. Dalam kenyataan, Iran menggunakan rudal balistiknya untuk menyerang pangkalan AS di kawasan Teluk, seperti di Qatar.

Akhirnya, saat masih ada jendela harapan kesepakatan, meski tipis, AS-Israel tidak mau kehilangan waktu lagi. Keduanya menyerang Iran, Sabtu (28/2/2026). Serangan jelas dipicu terbukanya ”jendela kesempatan” berdasarkan masukan intelijen bahwa Ayatollah Ali Khamenei dan pengambil keputusan tingkat tinggi Iran sedang rapat pagi itu di kantornya di Teheran.

Serangan diawali salvo rudal jelajah Tomahawk dari kapal perang AS, disusul bom presisi yang ditembakkan pesawat F-35. Disebut pula keikutsertaan pengebom siluman B-2 Spirit dengan bom GBU-57, juga jet F-22 Raptor untuk mengawal pesawat penyerang dengan kemampuan keunggulan udara, serta pesawat pembungkam elektronik EA-18 Growler, didukung pesawat E-3 Sentry atau Hawkeye E-2D.

Kekuatan udara AS juga diperkuat pesawat F-35I Adir Israel yang dilibatkan dalam Operasi yang oleh Israel dinamai Operasi ”Roaring Lion” (Singa Mengaum) (AirandSpaceForces.com, 1/3/2026).

Secara militer, operasi gabungan AS dan Israel berhasil mencapai sasaran bernilai tinggi, paling menyedihkan tentu gugurnya Ali Khamenei. Namun, ada dua hal yang banyak dikecam. Pertama, operasi ini mengkhianati diplomasi. Albuasaidi menyatakan kesedihannya karena ia meyakini ”kesepakatan ada dalam jangkauan”. Kedua, jatuhnya korban warga sipil, antara lain 165 siswi sekolah dasar di Iran (Dawn.com, 4/3/2026).

Meski Carl von Clausewitz mengatakan perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain, kelanjutan politik seperti yang terjadi di Iran ini sungguh mengundang kecaman. Di dalam negeri AS banyak suara menyebut, Trump melakukan aksi ilegal. Namun, Trump tampaknya berkelit dengan menyebut Operasi ”Epic Fury” sebagai ”Operasi tempur besar” dan sebagai Panglima Tertinggi, Presiden (AS) bisa melakukan operasi militer tertentu tanpa deklarasi perang formal (BBC, 4/3/2026).

Secara hitung-hitungan militer, sekuat apa pun militer Iran, semua itu bukan tandingan militer AS, apalagi ditambah militer Israel. Ketika serangan datang, tidak ada sistem pertahanan udara Iran yang menyalak. Iran tidak punya pesawat tempur canggih yang bisa digunakan untuk melawan atau menandingi kekuatan udara AS dan Israel. Meski ada sistem antipesawat yang maju seperti S-400, kita tidak mendengar sistem ini bekerja. Andalan Iran adalah sistem pembalasan dengan rudal balistik. Memang Iran memiliki ribuan rudal balistik, seperti Sejjil, juga Shahab-3, yang berjelajah 2.000 kilometer. Namun, serangan AS-Israel yang mencakup 2.000 sasaran banyak yang menghancurkan fasilitas rudal balistik Iran (The New York Times, 3/3/2026).

Jika mengacu pada tuntutan AS pada Iran, dua yang utama seperti segera tercapai, yakni hancurnya program nuklir dan arsenal rudal balistik Iran.

David Patrikarakos dalam bukunya, Nuclear Iran—The Birth of An Atomic State (IB Tauris, 2012), tampak optimistis melihat Iran akan muncul sebagai negara nuklir baru. Namun, dengan serangan Operasi ”Epic Fury” yang menurut Trump berlangsung 4-5 minggu, kemampuan membalas Iran semakin menyusut. Apalagi setelah pertahanan udara Iran tidak ada lagi, AS juga mengerahkan pembom berat B-52 Stratofortress (English.AlArabiya.net, 3/3/206).

AS, seperti disebut Trump dalam pidato ”State of the Union”, Selasa (24/2/2026), melihat rudal dan nuklir Iran juga mengancam AS—hal yang saat ini sangat mengada-ada. Mengikuti pemikiran itu, AS tentu akan menghancurkan kemampuan nuklir dan rudal balistik Iran.

Melihat perkembangan awal Maret 2026, tampak harapan seperti dilukiskan Patrikarakos menyusut, kecuali muncul perkembangan lain yang belum tampak hingga kini.

Ninok Leksono, Wartawan Senior; Alumnus Department of War Studies, King’s College, London; Anggota International Institute for Strategic Studies, London