Kamboja-Thailand Semakin Sengit Baku Tembak

PHNOM PEHN, JUMAT — Saling tembak dengan meriam dan roket masih terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand. Lebih dari 100.000 orang terpaksa mengungsi dari wilayah baku tembak.

Dilaporkan Bangkok Post dan Khmer Times, baku tembak pada Jumat (25/7/2025) terjadi sejak dini hari. ”Pasukan Kamboja melanjutan pengeboman dengan menggunakan persenjataan berat, artileri medan, dan (peluncur) roket BM-21,” demikian pernyataan Angkatan Darat Thailand.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Mali Socheata mengatakan, Thailand menyerbu lebih dahulu. Pasukan Thailand terpantau mendekati Candi Ta Krabei pada Jumat dini hari. Pergerakan itu awalnya memicu baku tembak dengan senapan. Setelah itu, persenjataan lebih berat terlibat. ”Kedaulatan wilayah kerajaan akan dilindungi dengan segala cara,” kata Socheata.

Di Surin, Thailand, dilaporkan terdengar ledakan berkali-kali di perbatasan Kamboja-Thailand. Bangkok terus mengirimkan tambahan pasukan dan persenjataan ke wilayah sengketa. Panser dan tank dikirim menuju lokasi baku tembak.

Akibat baku tembak itu, 15 orang tewas di Thailand. Sementara di Kamboja, setidaknya satu biksu dilaporkan tewas.

Presiden Prabowo Subianto belum secara terbuka menanggapi kekerasan terbaru, mengingat faktanya Indonesia berperan penting dalam meredakan ketegangan.

Kementerian Kesehatan Kamboja telah memobilisasi tenaga dan peralatan untuk menanggapi pertempuran. Menkes Kamboja Chheang Ra mengatakan, seluruh rumah sakit di sekitar lokasi pertempuran sedang siaga penuh.

Operasi lapangan, pertolongan pertama, dan bedah tempur jadi prioritas. Bedah tempur adalah sebutan untuk operasi bedah di tengah medan laga.

Sementara di sejumlah kota di Thailand, warga beramai-ramai mendonorkan darah. Hal itu mengantisipasi kebutuhan transfusi darah.

Sejumlah negara bereaksi pada perkembangan kedua anggota ASEAN tersebut. ”Kami yakin sebagai negara yang bertetangga, kedua negara akan kembali ke cara-cara damai untuk menyelesaikan perbedaan mereka, sejalan dengan prinsip-prinsip yang tecermin dalam Piagam ASEAN dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan membahas pertempuran itu. Rapat direncanakan pada Jumat sore waktu New York, Amerika Serikat, atau Sabtu dini hari WIB.

Peneliti senior CSIS AS, Gregory Polling, menyinggung soal ketidakjelasan tanggapan Indonesia atas pertempuran itu. Sebagai pemimpin tradisional ASEAN, Polling menilai Indonesia belum menanggapi secara langsung.

”Presiden Prabowo Subianto belum secara terbuka menanggapi kekerasan terbaru mengingat faktanya Indonesia berperan penting dalam meredakan ketegangan selama krisis tahun 2011 dan waktu jadi Ketua Bergilir ASEAN,” katanya.

ASEAN, lanjut Polling, perlu bertindak untuk menjaga kredibilitasnya di kawasan. Kegagalan bertindak aktif untuk menyelesaikan konflik Kamboja-Thailand akan semakin menggerus kepercayaan terhadap ASEAN.

Ia juga menyoroti lambannya AS menanggapi perkembangan Kamboja-Thailand. Sampai sekarang, pemerintahan Donald Trump belum kunjung secara terbuka mendesak gencatan senjata. Bahkan, dalam taklimat rutin Departemen Luar Negeri AS belum dibahas itu.

Kelambanan AS tidak lepas dari pemecatan lebih dari 1.000 pegawai Deplu AS. Bahkan, Deplu AS telah membubarkan salah satu badan yang mengurusi relasi AS-ASEAN. ”Belum ada Direktur Jenderal Asia Timur dan Pasifik ataupun Direktur Asia Tenggara di Dewan Keamanan Nasional, membatasi saluran untuk mempercepat perhatian pada perkembangan kawasan,” katanya. (AP/AFP)