Kamboja Tuding Thailand Pakai Gas Beracun

PHNOM PEHN, SENIN — Pemimpin Kamboja-Thailand bertolak ke Malaysia untuk mencari solusi atas pertempuran kedua negara. Sementara tentara kedua negara meneruskan baku tembak.

Dilaporkan Khmer Times pada Senin (28/7/2025), baku serang terus terjadi di Provinsi Oddar Meanchey, Kamboja. Tentara kedua negara saling menembak dengan senapan dan meriam. Ta Moan Thom dan Ta Krabei dinyatakan diserang.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Kamboja Letnan Jenderal Maly Socheata mengatakan, jet F-16 Thailand menyerang Ta Krabei pada Senin pagi. Ia juga menuding, Thailand menggunakan gas beracun. Gas disebarkan lewat udara.

Kementerian Luar Negeri Thailand menyangkal tudingan soal gas. Direktur Jenderal Informasi Kemenlu Thailand Nikorndej Balankura mengatakan, tudingan itu bukan cuma tak berdasar. Tudingan itu disebut bagian dari upaya merusak citra Thailand di panggung internasional.

”Thailand berkomitmen Konvensi Senjata Kimia. Posisi kami jelas: kami mengecam penggunaan senjata kimia di manapun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun,” kata dia.

Juru Bicara Angkatan Bersenjata Thailand (RTA) Mayor Jenderal Withai Laithomya mengecam Socheata. Ia menyebut Socheata terus menyebarkan kabar bohong dan tanpa dasar.

Kamboja-Thailand saling menuding pihak lain menyerang lebih dulu. Oleh karena itu, mereka merasa berhak mempertahankan diri dan membalas serangan lawan.

RTA menyampaikan, pada Minggu dini hari, Kamboja menembakkan meriam ke Chong Chom, Ta Kwai, dan Ta Moan Thom. Lalu pada Minggu sore, Thailand menuding Kamboja menembakkan roket ke Kantharalak di Provinsi Si Sa Ket. Untuk serangan itu, kata Withai, Thailand membalas secara sepadan.

Sementara Bangkok Post melaporkan, tentara Thailand membenarkan menembak gedung pemerintahan di Kamboja. Gedung itu disebut markas meriam yang menembakkan peluru artileri ke Thailand. Menurut Bangkok, tidak ada warga sipil di gedung itu.

Baku tembak terjadi beberapa jam sebelum pemimpin kedua negara bertolak ke Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan, pemimpin Kamboja-Thailand dijadwalkan bertemu di Putrajaya pada Senin siang.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand Jirayu Houngsub mengatakan, pertemuan akan digelar di kantor Anwar. Thailand akan diwakili penjabat PM Phumtham Wechayachai.

Menurut Bangkok Post, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ikut berperan dalam mendorong perundingan. Trump mengancam Wechayachai dan PM Hun Manet dari Kamboja untuk memaksa mereka berunding.

Trump mengatakan, kesepakatan dagang AS dengan Kamboja-Thailand tidak akan diterapkan selama perang masih berlanjut. Ekspor Kamboja-Thailand sama-sama akan dikenai tarif bea masuk 36 persen oleh AS. ”Saya berbicara dengan perdana menteri kedua negara dan saya pikir mereka mau menyelesaikan sengketa,” kata Trump.

Hun Manet dan Wechayachai dilaporkan bertolak dari negara masing-masing ke Malaysia pada Senin pagi. Pada Minggu, Hun Manet mengumumkan akan berangkat ke Malaysia.

Wilayah yang diperebutkan antara Thailand dan Kamboja adalah daerah perbatasan yang ditandai dengan keberadaan sejumlah candi gaya Angkor di sepanjang timur Thailand dan utara Kamboja. Sejarah mencatat, candi-candi dibangun Kerajaan Khmer, negara yang kini jadi Kamboja.

Pada 2008-2013 terjadi pertempuran berulang kali di sekitar Candi Preah Vihear (dibangun abad ke-11 Masehi) antara Thailand dan Kamboja. Wilayah itu adalah perbatasan Provinsi Preah Vihear, Kamboja, dan Provinsi Sisaket, Thailand.

Konflik meluas ke arah Candi Ta Moan Thom, 153 kilometer barat Preah Vihear. Pada Desember 2011 disepakati para pihak menarik mundur pasukan dari daerah sengketa.

Selain itu, Candi Ta Moan Toch (abad ke-13) yang berjarak 800 meter dari Candi Ta Moan Thom dan Candi Ta Krabei (abad ke-11 Masehi) turut diperebutkan dalam sengketa Thailand-Kamboja.

Pada 11 November 2013, Mahkamah Internasional (ICJ) menguatkan keputusan ICJ pada 1962 yang menyerahkan kedaulatan Preah Vihear kepada Kamboja. Karena itu, Thailand harus menarik mundur militer, polisi, ataupun penjagaan di kawasan tersebut.

Namun, Thailand keberatan dan mendesak penyelesaian sengketa perbatasan di sekitar Preah Vihear, Ta Moan Thom, dilakukan melalui mekanisme bilateral Thailand-Kamboja. Belum ada titik temu, sengketa pun bergulir dan memanas kembali di pertengahan tahun 2025.

Sengketa Thailand-Kamboja itu di era modern diawali dari perebutan pengaruh Kerajaan Siam zaman Raja Rama VI (Raja Chulalangkorn) yang berulang kali datang ke Jawa untuk memodernisasi Siam. Dia berhadapan dengan Wangsa Norodom yang mendapat perlindungan Perancis (Protektorat) Indo-China Perancis pada 1860-an.

Perjanjian Siam-Perancis tahun 1867 melepaskan Kamboja dari vassal Siam ke bawah perlindungan Perancis kecuali beberapa wilayah, yakni Battambang, Siem Reap, Banteay Meanchey, dan Oddar Meancheay.

Selanjutnya, pada 1904, di masa Raja Rama V, disepakati wilayah tersebut masuk ke dalam Kamboja. Sebagai imbal balik, Perancis mengakui kedaulatan Siam atas Provinsi Trat (berbatasan dengan pesisir laut Kamboja) dan Amphoe Dai di Provinsi Loei (dekat Laos) yang sempat diduduki Perancis.

Ketika Perang Dunia II pecah, PM Thailand Jenderal Phibunsongkhram menuntut kepada Perancis agar wilayah Siam dikembalikan. Beberapa wilayah sempat dikuasai kembali oleh Thailand yang membantu Jepang selama Perang Dunia II. Meski demikian, Thailand dikalahkan Perancis dalam pertempuran laut di Koh Chang.

Phibungsongkhram mengusung gagasan Thai Raya dengan merangkul sebelah barat Kamboja, etnis Laos dan etnis Karen di Burma (yang memiliki kemiripan budaya dengan Thailand), serta wilayah utara Malaya yang pernah menjadi daerah kekuasaan Thailand.

Pada Januari 1941, dengan perantaraan Jepang, dicapai perdamaian Thailand-Perancis yang berdampak pada wilayah Kamboja. Seusai Perang Dunia II, Kamboja merdeka pada 1954, berbagai sengketa perbatasan dibahas dengan Thailand, termasuk penguasaan Candi Preah Vihear yang diduduki Thailand seusai Perang Dunia II.

Kini, sengketa penguasaan perbatasan dan candi-candi bersejarah itu kembali terulang. Mampukah ASEAN menjadi jembatan untuk mencapai perdamaian di dalam kawasan penting yang menjadi pusat pertumbuhan di Asia Pasifik. (AP/AFP)