Kanada Mau Akui Palestina, Trump Gencarkan Perang Dagang

WASHINGTON DC, KAMIS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah besar pada Kanada. Rencana Kanada mengaku Palestina jadi pemicu kemarahan itu.

”Kanada baru saja mengumumkan mereka mendukung (pembentukan) negara untuk Palestina. Ini akan membuat sangat sulit menghasilkan kesepakatan dagang dengan mereka,” tulis Trump di media sosial, Rabu (30/7/2025) tengah malam waktu Washington DC atau Kamis siang WIB.

Pernyataan disampaikan sehari sebelum tenggat pemberlakuan tarif baru bea masuk impor ke AS. Trump telah mengumumkan, tarif akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025.

Kanada salah satu yang belum menyepakati tarif baru dengan AS. Jika tanpa kesepakatan, Kanada bisa dikenai tarif 35 persen mulai Jumat.

Kanada merupakan tujuan ekspor terbesar AS, nilainya 349,4 miliar dollar AS pada 2024. Di periode sama, AS mengimpor 412,7 miliar dollar AS dari Kanada. Komoditas yang dibeli AS dari Kanada, antara lain, aluminiun, baja, BBM, dan listrik.

Perdamaian langgeng bagi Israel membutuhkan negara Palestina yang stabil.

Beberapa hari lalu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan perundingan AS-Kanada lancar. Walakin, hasilnya memang belum ada.

Lalu, pada Rabu siang waktu Ottawa, Carney mengumumkan Kanada akan mengakui Palestina di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kanada menyusul Perancis dan Inggris yang lebih dulu menyampaikan rencana serupa.

Carney, antara lain, membahas soal kelaparan di Gaza. ”Kanada mengecam fakta Pemerintah Israel membiarkan bencana terjadi di Gaza,” kata Carney.

Carney mengatakan, pengakuan Kanada penting untuk menjaga harapan pada solusi dua negara. Solusi itu, kata Carney, perlahan-lahan redup karena berbagai realitas di lapangan. Ia menyalahkan Israel dan Hamas sebagai penyebab harapan itu redup.

Israel terus mencaplok tanah Palestina. Bahkan, parlemen Israel mengesahkan resolusi untuk memperluas pencaplokan di Gaza.

Padahal, dari seluruh bekas wilayah mandat Palestina, tersisa tak sampai 15 persen yang dikendalikan otoritas Palestina dan Hamas. Di wilayah tersisa itu pun, Israel terus merongrongnya.

Carney menyebut, kondisi di Gaza memburuk. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada penundaan tindakan internasional yang terkoordinasi untuk mendorong perdamaian.

Seperti Perancis dan Inggris, pengakuan Kanada diikuti syarat reformasi otoritas Palestina. Pengakuan juga dikaitkan dengan rencana pemilu Palestina 2026. Dalam pemilu itu, Hamas tidak boleh ikut.

Berbeda dari Perancis, Kanada meminta perlucutan total Palestina. Tidak boleh ada militer Palestina. Sementara Perancis hanya meminta perlucutan Hamas. Sementara soal rencana pengakuan oleh Inggris, Palestina akan diakui jika Israel tidak segera mengatasi isu kelaparan di Gaza.

Sejak beberapa bulan lalu, Hamas dan sejumlah kelompok perjuangan menyatakan siap berhenti perang. Syaratnya, ada jaminan Israel menghentikan kebrutalan di Gaza dan Tepi Barat.

Selain itu, Israel juga harus menghentikan pendudukan atas wilayah Palestina sesuai perbatasan 1967. Syarat itu ditolak Israel dan para pendukungnya.

Rencana Kanada menjadi tekanan tambahan untuk AS dan Israel. Perancis-Inggris-Kanada sama-sama anggota penting G7 atau kelompok negara industri maju. Di G7 juga ada AS, Italia, Jerman, dan Jepang. AS telah berulang kali menolak gagasan pengakuan Negara Palestina. Sementara Italia, Jerman, Jepang tak bersuara tegas.

PM Italia Giorgia Meloni berkilah, Italia tak bisa mengakui Palestina sebelum negara itu berdiri. ”Saya sangat mendukung negara Palestina. Walakin, saya tidak mendukung mengakui sebelum itu didirikan,” katanya.

Adapun Jerman merupakan salah satu pemasok utama persenjataan ke Israel. Jerman juga beberapa kali keberatan dengan rencana gencatan senjata di Gaza.

Carney mengatakan, Kanada selalu jadi bagian pendukung solusi dua negara. Solusi itu diharapkan dicapai sebagai bagian bina damai yang dirundingkan Israel dan otoritas Palestina.

Solusi dua negara disebutnya justru bagian kepedulian pada Israel. ”Semua jalur menuju perdamaian langgeng bagi Israel membutuhkan negara Palestina yang stabil dan mengakui hak Israel atas perdamaian dan keamanan,” kata Carney

Senat AS menolak rancangan resolusi yang akan melarang pengiriman senjata AS ke Israel. Rancangan resolusi itu diusung Senator Bernie Sanders.

Penolaknya termasuk lebih dari separuh senator asal Demokrat. Dengan kegagalan pada Rabu, sudah dua kali Sanders tak berhasil mengesahkan resolusi larangan pasokan senjata ke Israel. Pada April 2025, upayanya juga gagal.

Di parlemen AS, pendukung Israel ada di Demokrat maupun Republikan. Alasan pokok dukungan itu karena politisi AS mendapat sumbangan dana kampanye dari para pendukung Israel. Syarat sumbangan itu adalah para politisi menjegal semua aturan yang bisa merugikan Israel.

Salah satu pendukung resolusi Sanders adalah anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS Jeanne Shaheen. Menurut dia, Israel memang berhak mempertahankan diri.

Namun, amat jelas Israel melancarkan operasi militer di Gaza tidak sesuai dengan ketentuan hukum humaniter internasional. ”Pemerintah Israel gagal mengizinkan bantuan kemanusiaan yang layak di Gaza, menghasilkan penderitaan tak terperi,” katanya.

Lewat resolusi itu, Sanders ingin menghentikan pengiriman bom dan senapan bernilai 675 juta dollar AS. Sejak Israel menyerbu Gaza dan memperluas serangan di Tepi Barat, AS telah mengirim ribuan ton senjata ke AS. (AP/AFP)