Gaji di Bawah Rp 6,2 Juta? Kini Gratis Naik MRT, LRT, dan Transjakarta

Para pekerja dengan pendapatan di bawah 1,15 kali upah minimum provinsi Jakarta bisa sedikit bernapas lega. Tak hanya Transjakarta, kini mereka gratis naik moda transportasi umum lainnya, yakni MRT Jakarta dan LRT Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis membawa angin segar di tengah hiruk pikuk kota. Karyawan swasta pemegang Kartu Pekerja Jakarta tidak perlu merogoh kocek setiap kali naik moda angkutan umum milik DKI Jakarta.

Mereka dengan pendapatan maksimal Rp 6,2 juta per bulan masuk dalam 15 golongan yang gratis naik angkutan umum. Selain besaran gaji, syarat lain mendapatkan Kartu Pekerja Jakarta adalah memiliki KTP Jakarta dan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Saat ini jumlah pemegang kartu langganan gratis sudah mencapai 187.000 orang. Kartu bisa diperoleh melalui laman klg.transjakarta.co.id.

Kebijakan itu dinilai sangat berarti karena sepertiga gaji komuter bisa habis hanya untuk ongkos transportasi. Hal ini tergambar dalam Survei Komuter Jabodetabek 2023.

Menurut survei tersebut, dari 4,41 juta komuter di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), ada 28,6 persen yang mengeluarkan ongkos transportasi paling sedikit Rp 25.000 per hari atau Rp 750.000 setiap bulan. Ongkos ini merupakan biaya minimal untuk kegiatan utama bekerja, sekolah, kuliah, atau kursus.

Pengeluaran sebesar itu bukan perkara enteng karena sebagian besar komuter (75,7 persen) bekerja di sektor-sektor jasa. Pekerjaan utama sekitar 80,0 persen komuter merupakan buruh, karyawan, dan pegawai.

”Seperti ini memang banyak saya dengar. Memang kali ini kami baru bisa memberikan kebebasan atau gratis 15 golongan, termasuk karyawan swasta yang gajinya sekitar Rp 6 juta,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Senin (10/11/2025) di Kantor Pusat Transjakarta, Jakarta Timur.

Ia mengutarakan hal itu seiring banyaknya permintaan untuk memperluas layanan gratis naik angkutan umum. Namun, keputusan ini perlu dipertimbangkan masak-masak, termasuk penyesuaian tarif guna mengimbangi besarnya subsidi.

Politikus PDI Perjuangan ini belum memutuskan apakah tarif Transjakarta akan naik atau tidak. Salah satunya karena suara pengguna terbelah.

Pramono masih melihat, menerima masukan terbuka, dan berupaya adil. Pada waktunya, mau tidak mau akan diputuskan yang terbaik untuk pengguna angkutan umum ataupun publik. ”Sekali lagi, mudah-mudahan fasilitas transportasi publik di Jakarta akan makin baik,” ujarnya.

Mantan Sekretaris Kabinet ini ingin layanan angkutan umum terus meningkat di tengah pelbagai tantangan. Menurut dia, hal ini penting demi kesetaraan, hak warga, dan masa depan kota yang layak huni.

Upaya meningkatkan kualitas layanan itu di antaranya ditempuh dengan menambah jumlah perempuan pramudi di Transjakarta. Pada Senin (10/11/2025) ini, misalnya, sebanyak 13 perempuan pramudi lulus dari Transjakarta Academy.

Program bertajuk ”Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan” itu bekerja sama dengan Asia Pacific Sustainable Mobility Lead dari United Nations Environment Programme atau Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia.

Salah satu perempuan pramudi itu adalah Meidina Putri Awisia. Ia awalnya adalah pengguna Transjakarta. Namun, hobi mengemudi turut menuntunnya menjadi lulusan terbaik program tersebut.

”Melihat pramudi perempuan, tuh, keren, ya. Hebat, keren gitu. Jadi, ada kesempatan kayak gini kenapa enggak coba,” kata Meidina saat ditanya oleh Pramono.

Novia Rina, lulusan lainnya, banting setir dari pramusapa (petugas layanan pelanggan Transjakarta yang bertugas membantu penumpang di halte dan di dalam bus) menjadi pramudi. Keputusan ini diambil karena ia ingin lebih berdedikasi kepada pengguna sekaligus menghidupi keluarganya.

”Saya cuma bilang sama pengguna, terima kasih sudah ikut jalan-jalan dengan Transjakarta. Mohon maaf baik kurangnya pramusapa, pramudi atau segenap teman-teman di lapangan. Lihatlah, kami berusaha sebaik mungkin untuk menghidupi keluarga dengan sukacita,” kata Novi. Ia adalah orangtua tunggal dengan tiga anak.

Pramono dalam kesempatan itu meminta agar jumlah perempuan pramudi jangan hanya minimal 2 persen dan maksimum 4 persen. Jika memungkinkan, lebih dari 10 persen.

”Rasanya lebih adem ayem kalau pramudi perempuan. Biasanya lebih tertib, lebih rapi, lebih nyaman,” kata Pramono. Ia ingin program bertajuk ”Women Empowerment: Pelatihan Mengemudi Khusus Perempuan” dilanjutkan.

Mikrotrans tak ketinggalan. Angkot yang kerap disebut warga dengan nama Jaklingko ini akan dibenahi.

Pramono banyak menerima keluhan bahwa pramudi mikrotrans tidak tertib. Mereka mengemudi seperti kendaraan sendiri, membawa keluarganya, kebut-kebutan, dan sebagainya. ”Nanti (kami) akan melakukan perbaikan 1.000 mikrotrans supaya lebih tertata,” ujarnya.