”Kasus Djarum”: Membaca Angin Politik, Menghitung Risiko Bisnis

Dunia usaha menghadapi risiko politik yang kian menguat dan meluas. Risiko ini tidak sekadar muncul dari kebijakan atau tindakan langsung pemerintah, tetapi juga terbentuk dari meningkatnya ketidakpastian tentang arah kebijakan, stabilitas institusi, dan kemungkinan respons kekuasaan terhadap tindakan ataupun persepsi mengenai perusahaan.

Bloomberg pada Selasa (8/9/2026) pukul 06.00 WIB menayangkan berita berjudul ”Indonesia’s Richest Family Moves More Than $1 Billion Offshore”. Artikel ini terdiri atas 1.733 kata, tergolong artikel panjang di platform media itu.

Selain foto-foto, artikel tersebut juga dilengkapi dengan dua infografis, masing-masing berjudul The Hartonos Are Quietly Expanding Overseas, Via Singapore dan The Hartonos’ Global Investments.

Dunia usaha menghadapi risiko politik yang kian menguat dan meluas.

Pesan utama dari artikel itu mengutip kolom poin utama artikel, meliputi tiga hal. Pertama, keluarga terkaya di Indonesia, keluarga Hartono, telah menginvestasikan sedikitnya 1,4 miliar dolar AS di luar negeri. Langkah ini menandai perubahan besar dari kebiasaan mereka selama ini yang lebih banyak menempatkan kekayaan di dalam negeri.

Kedua, investasi luar negeri tersebut dilakukan melalui sejumlah entitas yang berbasis di Singapura dan London. Langkah itu merupakan bagian dari strategi keluarga Hartono untuk mendiversifikasi sumber pendapatan ke mata uang lain, di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Ketiga, langkah Hartono berinvestasi di luar negeri merupakan bagian dari tren arus modal keluar dari Indonesia yang lebih luas. Sejumlah investor menarik dananya dari Indonesia, yang turut menekan nilai tukar hingga mencapai rekor terendah serta memicu aksi jual di pasar saham.

Dalam pertemuan dengan Kompas, Manager Corporate Communication PT Djarum Budi Darmawan tidak menyatakan koreksi pada data atau fakta yang disampaikan dalam pemberitaan Bloomberg. Ia sama sekali tidak masuk dalam detail pemberitaan.

Faktanya, mayoritas investasi Djarum tetap berlokasi di dalam negeri.

Perhatian Djarum, menurut Budi, adalah salah persepsi yang bisa timbul dari artikel itu, yakni bahwa telah terjadi capital flight dari Djarum di masa pemerintahan Prabowo. Faktanya, ia menekankan, mayoritas investasi Djarum tetap berlokasi di dalam negeri.

Bahkan, dalam dua tahun terakhir, Djarum terus melakukan ekspansi di dalam negeri. Per 2 Maret 2026, Djarum melalui anak usaha PT Savoria Kreasi Rasa menuntaskan akuisisi SariWangi dari PT Unilever Indonesia Tbk dengan nilai transaksi mencapai Rp 1,5 triliun.

Selang empat bulan kemudian, Djarum melalui anak usaha PT Global Telekomunikasi Prima mengakuisisi PT Bach Multi Global Tbk. Menggelontorkan dana Rp 461 miliar, Djarum menguasai 51 persen saham emiten infrastruktur telekomunikasi dan genset tersebut.

Belum lama ini, Djarum menggelar peletakan baru pertama proyek pembangunan peternakan sapi perah terintegrasi di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Investasinya senilai Rp 1,2 triliun dilakukan melalui anak perusahaannya, PT Global Dairi Bersama. Berlokasi di lahan seluas 710 hektar, proyek tersebut menargetkan 30.000 sapi perah dengan kapasitas produksi 180.000 ton susu per tahun.

Sementara deretan investasi Djarum di luar negeri, seperti yang disebutkan Bloomberg, sebagian dilakukan sebelum masa pemerintahan Prabowo. Ini termasuk saat Djarum melalui perusahaan bernama Evergreen Hill mengakuisisi bisnis kertas rokok di AS pada akhir 2023 senilai 669 juta dolar AS.

Setahun kemudian, Evergreen Hill membeli produsen kertas rokok asal Austria senilai 418 juta dolar AS.  ”Investasi itu pun untuk memperkuat investasi di dalam negeri, untuk produk rokok Djarum,” katanya.

Budi menegaskan, Djarum berkomitmen untuk terus mengembangkan investasi di dalam negeri sekaligus terus berkontribusi untuk kemajuan perekonomian nasional. Djarum juga berkomitmen melanjutkan sejumlah program pembangunan sumber daya manusia Indonesia dan lingkungan hidup.

Dalam wawancara dengan Kompas pada 23 Juli 2025, CEO PT Djarum Victor Hartono, mengatakan, melalui Djarum Foundation, perusahaan akan terus berkontribusi kepada masyarakat di bidang pendidikan, sosial, lingkungan, budaya, dan olahraga. Berkolaborasi dengan banyak pihak, Djarum mengembangkan beragam program pembangunan karakter sumber daya manusia Indonesia berintegritas, disiplin, tekun, berdaya juang tinggi, dan berkelanjutan.

Cita-citanya, menurut Victor, Djarum Foundation turut membantu membangun SDM unggul Indonesia dimulai dari ”kampung halaman Djarum”, yakni Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tempat kelompok bisnis mereka berpusat. ”Kami ingin membantu bangsa Indonesia mencapai potensi terbesarnya meski belum bisa menyentuh semua. Yang kami lakukan masih cukup jauh. Kami belum puas,” kata Victor yang juga Presiden Direktur Djarum Foundation,

Dalam konteks iklim investasi dan manajemen risiko, hal yang menarik dari ”kasus Djarum” di atas bukan pertama-tama soal materi pemberitaan Bloomberg, melainkan pada respons Djarum. Djarum sangat berhati-hati karena pemberitaan itu bisa menimbulkan persepsi bahwa perusahaan seolah-olah telah memindahkan investasinya ke luar negeri karena risiko-risiko di masa pemerintahan Prabowo.

Sebenarnya kalau bicara bisnis, mau investasi ke mana dan dalam bentuk apa pun, itu sepenuhnya hak investor mana pun dan di negara mana pun, sepanjang tidak melanggar hukum.

Pemerintah pusat dan daerah melalui kewenangan, sumber daya, dan kebijakannya adalah subyek paling bertanggung jawab dalam menciptakan iklim investasi sebaik-baiknya di dalam negeri.

Masyarakat dan pemerintah Indonesia berkepentingan bahwa investasi apa pun dan dari mana pun direalisasikan di dalam negeri untuk membangun rantai pasok domestik sehingga menciptakan banyak lapangan kerja layak, memberikan nilai tambah, menimbulkan efek berantai di perekonomian, dan memberikan sumbangan ke pendapatan negara melalui pajak.

Di sinilah justru tanggung jawab pemerintah perlu diangkat. Pemerintah pusat dan daerah melalui kewenangan, sumber daya, dan kebijakannya adalah subyek paling bertanggung jawab dalam menciptakan iklim investasi sebaik-baiknya di dalam negeri. Harapannya, investor domestik dan asing berbondong-bondong menanamkan modal sebanyak-banyaknya di bumi Nusantara.

Tidak pernah ada kamus investasi yang menyebutkan bahwa penanaman modal bisa efektif dilakukan pemerintah dengan cara memaksa atau bahkan mengintimidasi. Investasi akan mengalir ke suatu daerah dan negara jika iklim investasinya baik.

Tidak usah digiring-digiring, investor akan masuk dengan sendirinya ke tempat yang menawarkan iklim investasi yang baik, syukur-syukur terbaik. Apalagi Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa pasar yang besar serta sumber daya alam yang kaya dan melimpah.

Kekhawatiran Djarum terkait pemberitaan Bloomberg bisa dibaca sebagai kewaspadaan perusahaan terhadap risiko politik di dunia usaha dalam negeri yang kian meningkat belakangan. Respons Djarum merefleksikan suasana kebatinan dunia usaha di Indonesia secara umum.

Pernyataan tersebut bukan generalisasi tanpa dasar. Kompas menatat, berbagai industri lintas sektor juga mengungkapkan suasana kebatinan yang sama. Kewaspadaan perusahaan terhadap risiko politik meningkat.

Djarum tidak sendiri. Belum lama ini, Bank Mandiri dibuat pusing karena harus mengelola isu yang bisa mengarah pada krisis yang berisiko menggerus jenama sekaligus kepercayaan masyarakat.

Pada pekan III dan IV Agustus 2026, warganet menyerbu kolom komentar akun resmi bank pelat merah itu. Mereka mengecam Bank Mandiri karena telah memblokir rekening seorang nasabah tanpa dasar kuat. Banjir komentar negatif berlangsung selama lebih kurang sepekan, sejak Jumat (21/8/2026).

Rekening tersebut berisi dana senilai Rp 80,9 juta, berasal dari dana pribadi dan donasi publik. Donasi sukarela dihimpun untuk mengakomodasi kebutuhan logistik, konsumsi, dan akomodasi massa aksi yang akan berdemonstrasi di Jakarta, Kamis (27/8/2026). Salah satu tuntutannya adalah mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Blokir sementara itu dilakukan Bank Mandiri atas permintaan Polda Metro Jaya. Polisi menggunakan Pasal 26 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 237 UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagai dasar permintaan blokir sementara.

Polisi secara hukum memang berwenang mengajukan permohonan blokir sementara kepada bank. Soal mengabulkan atau tidak permohonan itu, bank semestinya mendasarkan pada pemenuhan syarat material hukum.

Dalam kasus Bank Mandiri, sejumlah pihak menilai permohonan polisi tidak memenuhi syarat material hukum. Namun, dalam realitas politik mutakhir, tentu tidak mudah bagi Bank Mandiri untuk menolak permintaan polisi meski ini tidak berarti Bank Mandiri tidak bisa menolak. Hal yang pasti, peristiwa itu berdampak negatif terhadap Bank Mandiri.

Bagian komunikasi perusahaan kesulitan merumuskan strategi komunikasi untuk memadamkan isu agar tidak berkembang menjadi krisis yang menggerus brand dan kepercayaan masyarakat. Pilihannya saat itu adalah ”tiarap”. Akhirnya pimpinan Bank Mandiri berkoordinasi dengan pimpinan polisi.

Sejumlah pembicaraan tertutup dilakukan sampai akhirnya blokir sementara dipercepat. Awalnya, blokir sementara berlaku 21-28 Agustus 2026. Akhirnya, polisi dan Bank Mandiri sepakat blokir dibuka per 26 Agustus 2026. Namun, serangan terhadap brand sudah terjadi. Kepercayaan masyarakat juga sudah tergerus. Kata orang, damage has been done!

Serupa tapi tak sama, 19 perusahaan menghadapi risiko bisnis karena faktor di luar performa mereka. Pada 5 Februari 2026, Moody’s Investors Service menurunkan prospek peringkat kredit Pemerintah Indonesia, dari stabil ke negatif. Sehari kemudian, Moody’s menurunkan prospek peringkat kredit 19 perusahaan Indonesia tersebut.

Dari 19 perusahaan tersebut, mayoritas adalah badan usaha milik negara (BUMN). Jumlahnya mencapai 14 perusahaan. Perusahaan tersebut meliputi Telkom, Telkomsel, Pertamina, Pertamina Hulu Energi, Mind ID, Pelindo, PGN, PLN, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Sarana Multi Infrastruktur, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank).  

Untuk swasta, terdapat lima perusahaan. Mereka adalah Indofood, United Tractors, Bank Central Asia (BCA), Astra Sedaya Finance, dan Federal International Finance.

Merujuk pengumuman Moody’s, penurunan prospek pada 19 perusahaan dan lembaga keuangan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali atau bukan disebabkan oleh performa perusahaan. Koreksi itu terutama merupakan konsekuensi dari prospek negatif pada peringkat kredit Pemerintah Indonesia.

Moody’s menilai, risiko terhadap kredibilitas kebijakan Indonesia meningkat karena berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam proses pembuatan kebijakan serta komunikasi kebijakan yang kurang efektif selama setahun terakhir.

”Jika kondisi ini berlanjut, tren tersebut dapat mengikis kredibilitas kebijakan Indonesia yang telah lama terbangun, yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan,” kata Moody’s.

Kasus Djarum, Bank Mandiri, dan 19 perusahaan tersebut memiliki karakter persoalannya sendiri-sendiri. Namun, semuanya memiliki benang merah yang sama, yakni dunia usaha menghadapi risiko politik yang terus menguat. Celakanya, risiko politik sulit diprediksi dan sulit dikalkulasi. Ini menjadi momok bagi dunia usaha! Ini momok bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja!

ISO 31000:2018–Risk Management Guidelines menggolongkan risiko perusahaan dalam dua kategori berdasarkan konteks, eksternal dan internal organisasi. Konteks eksternal mencakup lingkungan politik, ekonomi, hukum dan regulasi, sosial, teknologi, serta lingkungan. Konteks internal mencakup strategi, tata kelola, struktur organisasi, budaya, sumber daya, kapabilitas, dan proses perusahaan.

International Country Risk Guide (ICRG) dari PRS Group secara khusus mengukur risiko politik melalui indikator seperti stabilitas pemerintahan, korupsi, kualitas birokrasi, law and order, serta akuntabilitas demokratis. Dengan demikian, risiko politik tidak berhenti sebagai persoalan pemerintahan atau politik semata.

Perubahan kekuasaan, arah kebijakan, regulasi, atau stabilitas pemerintahan dapat merambat ke dalam perusahaan dan berubah menjadi risiko strategis, investasi, operasional, finansial, ataupun reputasi. Politik, dengan kata lain, dapat menjadi pemicu risiko yang berasal dari luar, tetapi dampaknya dirasakan hingga ke dalam perusahaan.

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Rhenald Kasali mengatakan, dunia saat ini menghadapi kondisi psikologis yang dipenuhi ketidakpastian (uncertainty). Bahkan, ketika volatilitas relatif rendah, ketidakpastian tetap ada. Kondisi tersebut juga tecermin dalam perekonomian Indonesia.

Indeks kepercayaan konsumen terus menurun sejak April 2026. Penurunan itu menunjukkan melemahnya keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional ke depan. Lemahnya keyakinan atau kepercayaan juga terjadi pada dunia usaha.

”Pemerintah tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga target 8 persen jika tidak berhasil menarik modal asing sekaligus menjaga modal domestik agar tetap bertahan dan berekspansi di dalam negeri,” katanya.

Pemerintah tidak akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga target 8 persen jika tidak berhasil menarik modal asing sekaligus menjaga modal domestik agar tetap bertahan dan berekspansi di dalam negeri.

Salah satu persoalan yang perlu dibenahi, menurut Rhenald, adalah persepsi sebagian elite pemerintahan terhadap dunia usaha. Sejumlah elite masih kerap memandang negatif dunia usaha.

Elite, misalnya, mencurigai dunia usaha melakukan under-invoicing, mengambil keuntungan dari sumber daya atau lahan, atau tidak berpihak pada kepentingan nasional.

”Jika persepsi semacam ini terus dipelihara dan memengaruhi pengambilan kebijakan, jarak kepercayaan antara pemerintah dan dunia usaha berpotensi semakin lebar,” kata Rhenald.

Catatan lain dari Rhenald adalah soal cara komunikasi pemerintah. Komunikasi adalah faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan dan membentuk kepastian. Ketika pejabat pemerintah tidak mampu mengomunikasikan kebijakan secara baik dan memberikan ketenangan kepada pelaku usaha, kepercayaan semakin tergerus dan ketidakpastian membesar.

Regulasi antarkementerian yang tidak konsisten juga semakin membuat komplikasi persoalan. Kebijakan yang berubah atau tidak selaras membuat dunia usaha sulit memprediksi arah kebijakan pemerintah. Ini menyebabkan investor menunda keputusan alias mengambil posisi wait and see.

Menurut Rhenald, minat investor terhadap Indonesia sebenarnya masih ada, tecermin dari masuknya investasi seperti BYD dan VinFast. Namun, daya tarik tersebut perlu diikuti dengan penciptaan iklim usaha yang memberikan kepastian dan menumbuhkan kepercayaan dunia usaha. Dengan demikian, investasi yang sudah masuk dapat mendorong datangnya investor-investor berikutnya.

Rhenald juga menyoroti melemahnya mekanisme checks and balances antarlembaga. Ia merujuk pada penilaian Freedom House yang memberikan skor 56 dari 100 untuk Indonesia pada laporan 2026. Di saat mekanisme pengawasan dan keseimbangan antarlembaga melemah, arah kebijakan pemerintah menjadi semakin sulit diprediksi.

”Ketidakpastian berdampak pada tingginya biaya berbisnis di Indonesia sehingga investasi tidak maksimal. Pada akhirnya, kemampuan dunia usaha menciptakan lapangan kerja berkualitas ikut melemah. Jika berlangsung terus, tekanan terhadap pasar kerja semakin besar dan mendorong bertambahnya pekerja di sektor informal. Sementara pemutusan hubungan kerja terus terjadi,” katanya.

Untuk itu, Rhenald menekankan perlunya penyelarasan seluruh kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Konsistensi antarkementerian, komunikasi pemerintah yang meyakinkan, serta kepastian penegakan hukum menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan.

Aparat penegak hukum, termasuk otoritas perpajakan, juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung pertumbuhan investasi, bukan semata-mata sebagai instrumen penindakan. ”Bagi pemerintah, tantangannya bukan hanya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menciptakan kepercayaan dan kepastian agar dunia usaha berani mengambil keputusan,” katanya.

Aparat penegak hukum, termasuk otoritas perpajakan, juga perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung pertumbuhan investasi, bukan semata-mata sebagai instrumen penindakan.

Pada akhirnya, apa yang terjadi pada Djarum, Bank Mandiri, dan 19 perusahaan lainnya bukanlah kasus spesifik atau pengecualian. Kasus-kasus itu, dalam catatan Kompas, adalah gejala umum dari menguatnya risiko politik yang berimbas pada dunia usaha.

Kebijakan pemerintah yang solid dan dinamika politik yang stabil akan merembes positif ke dunia usaha, membentuk kepastian berusaha, dan mendukung pengambilan keputusan korporasi. Sebaliknya, ketika stabilitas dan arah politik dipertanyakan, dampak negatifnya pun merembet ke dunia usaha.

Jangankan kebijakan yang telah ditetapkan, wajah pemerintahan saja dapat memengaruhi persepsi, kepercayaan, dan keberanian korporasi dalam mengambil keputusan. Wajah ramah atau sangar, penuh kemitraan atau permusuhan, meyakinkan atau meragukan, akan menentukan.