Kasus Keracunan MBG, Pemerintah Meminta Maaf dan Evaluasi Mendalam

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis setelah insiden berulang siswa keracunan. Pemerintah pun memohon maaf atas insiden yang menimpa ribuan anak tersebut dan langsung membentuk tim khusus ke daerah-daerah yang terdampak.

Sebelumnya, dari data yang dikumpulkan Kompas, setidaknya terdapat 5.626 siswa keracunan seusai menyantap menu dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah sejak awal Januari-19 September 2025. Angka itu terus bertambah, sejak tiga hari terakhir setidaknya ada 1.000 siswa keracunan hanya di Jawa Barat (Kompas.id, Kamis 25 September 2026).

Siswa yang keracunan itu datang dari berbagai tingkatan, mulai dari sekolah dasar hingga siswa menengah atas atau sederajat. Pemerintah pun didesak untuk mengevaluasi program tersebut.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf pemerintah sekaligus menekankan bahwa evaluasi menyeluruh segera dilakukan agar kejadian keracunan seusai menyantap menu MBG itu tidak terulang.

”Kami atas nama pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional (BGN) memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah. Tentu saja ini bukan sesuatu yang kita harapkan dan bukan pula kesengajaan,” ujar Prasetyo dari pernyataan tertulis yang diterima Kompas pada Jumat (26/9/2025).

Untuk mengevaluasi program MBG, lanjut Prasetyo, pihaknya mengambil dua langkah yakni, memastikan semua siswa terdampak mendapatkan penanganan medis segera mungkin. Lalu, pemerintah akan melakukan evaluasi dan mitigasi ketat terhadap standar pelaksanaan program.

Hal serupa juga disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. BGN membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus keracunan tersebut. Tim itu berfungsi memberikan opini kedua sambil menunggu hasil investigasi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dadan menambahkan, tim khusus dibutuhkan agar publik segera memperoleh penjelasan yang bertanggung jawab tanpa mengganti kewenangan BPOM. Pendekatan ini diharapkan meredam spekulasi dan memberi kepastian arah penanganan di lapangan.

BGN juga meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperbaiki prosedur dan pola pengolahan makanan. Saat kunjungan di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dadan mengungkapkan, SPPG memasak terlalu dini sehingga masakan terlalu lama dihidangkan ke siswa.

”Keterangan awal menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir. Kemudian kami meminta agar mereka mulai masak di atas pukul 13.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” ungkap Dadan.

Dengan kondisi makanan yang terlalu lama jarak waktu dimasak hingga dihidangkan, imbuh Dadan, anak-anak yang mengalami gangguan pencernaan pasti akan trauma.

”Jadi, salah satu aspek yang harus mereka kelola adalah bagaimana agar yang trauma ini bisa kembali percaya bahwa mereka itu akan aman ketika mengonsumsi MBG di kemudian hari,” ucap Dadan.

Program MBG, menurut Dadan, masih terus berjalan. Pihaknya mengantisipasi dengan pengawasan berlapis, melatih rutin penjamah makanan, serta menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah.

”BGN memiliki tiga wakil kepala, salah satunya khusus menangani investigasi kasus keracunan, sehingga jika terjadi insiden lagi dia akan langsung turun ke lokasi dan mencari tahu penyebabnya,” ujar Dadan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan, pihaknya terus memastikan dapur MBG memenuhi standar mutu dan distribusi makanan ke sekolah berjalan dengan baik. ”Ini program prioritas Presiden Prabowo Subianto, dan kami akan mendukung secara maksimal agar pelayanan MBG semakin berkualitas,” katanya.

Menurut Taruna, setiap kejadian yang tidak diinginkan justru menjadi pembelajaran berharga untuk memperbaiki standar layanan. ”Ada insiden, kita jadikan momentum perbaikan. Standar harus makin ketat agar anak-anak kita tetap sehat dan terlindungi,” ujarnya.

Sebagai antisipasi kasus keracunan berulang, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya akan mengawal pelaksanaan MBG berjalan lebih aman dan tepat sasaran. Pengawalan akan dilakukan juga oleh anggota DPR RI, terutama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Muhaimin meminta BGN menuntaskan semua masalah program MBG yang muncul. Setiap insiden yang terjadi juga harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh, tetapi tidak menjadi alasan untuk menghentikan program MBG. Apalagi, MBG juga memengaruhi perekonomian negara di mana telah menciptakan sekitar 600.000 lapangan kerja, mulai dari pekerja dapur SPPG, pemasok bahan baku, hingga petani.

”Peristiwa tersebut harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh, bukan alasan untuk menghentikan program,” ungkap Muhaimin.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjamin seluruh peralatan, bahan baku, dan menu dalam program MBG adalah halal. Hal itu disampaikan Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan untuk menjawab isu soal wadah makanan yang positif mengandung minyak babi yang beredar di media sosial.

”Kami jamin yang berada dan beredar di dapur gizi bukan hanya food tray, melainkan juga menu-menunya, bahan-bahannya, peralatannya, semua dalam pemantauan kami. Kami menjamin halal,” kata Haikal.

Haikal menegaskan, bukan hanya bahan dan peralatan dapur yang dijaga, melainkan juga para pengelola dapur MBG telah mendapatkan pelatihan khusus untuk memastikan makanan yang disajikan sesuai standar halal sekaligus gizi yang ditetapkan BGN.

Menurut Haikal, masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terkonfirmasi. Food tray yang digunakan dalam program MBG sebagian besar berasal dari industri dalam negeri, sedangkan food tray impor juga sudah dilabeli halal.

Selain menjamin aspek halal, Haikal menekankan manfaat luas program MBG. Menurut dia, program tersebut bukan hanya menyasar anak-anak sekolah, melainkan juga menyejahterakan petani, nelayan, dan peternak lokal.

”Berapa banyak petani yang sudah termakmurkan, nelayan yang ikannya kita beli, telur-telur kita borong semua. Program ini untuk menghilangkan stunting dan membuat bangsa Indonesia berkelas di dunia internasional,” katanya.