Kasus Raja Ampat, Masyarakat Adat Manyaifun Sepakat Akhiri Konflik Pariwisata dan Tambang

JAYAPURA, KOMPAS — Masyarakat adat pelaku pariwisata dan pekerja tambang di Pulau Manyaifun, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, sepakat berdamai. Namun, untuk pemanfaatan di Pulau Wayag hingga saat ini masih belum ada jalan tengahnya.

Kesepakatan damai terjadi setelah mediasi di Polsek Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Rabu (25/6/2025) sore. Audiensi damai diinisiasi pelaku pariwisata serta didampingi dewan adat suku setempat, Betkaf.

”Berdasarkan mediasi tadi, kedua belah pihak sepakat damai dan membuka palang homestay,” kata Kepala Polres Raja Ampat Ajun Komisaris Besar James Oktavianus Tegai saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Rabu sore.

Surat kesepakatan damai ini ditandatangani kedua belah pihak yang selama ini bersitegang. Mereka adalah pengelola homestay dan pekerja tambang.

Kedua pihak sepakat pariwisata di Manyaifun bisa kembali berjalan normal. Mereka juga sadar ketegangan selama ini merugikan dan mencoreng nama kampung.

Sejak 11 Juni 2025, pascapencabutan izin sejumlah tambang, terjadi ketegangan antarwarga di Raja Ampat, termasuk di Manyaifun. Warga yang merasa kehilangan pekerjaan setelah tambang ditutup turut meminta aktivitas pariwisata dihentikan.

Sejak saat itu, sekelompok warga mulai memalang dermaga dan homestay hingga mengusir wisatawan yang datang. Bahkan, pada Senin (23/6/2025), sejumlah wisatawan mancanegara kembali diusir saat hendak ke Manyaifun.

”Permintaan mereka, aktivitas jangan dulu berjalan kalau nasib mereka belum jelas. Sekarang, setelah mediasi ini, kami sudah sepakat untuk damai, dan palang-palang dibuka,” ujar Boby Mambraku (29), warga sekaligus pengusaha homestay di Pulau Manyaifun.

Pascaperdamaian ini, kata Boby, masyarakat adat juga sepakat bersama-sama memperjuangkan nasib para pekerja tambang. Rabu sore, bersama Dewan Adat Suku Betkaf dan Pemerintah Kampung Manyaifun, warga turut berkoordinasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat.

”Hari ini koordinasi dengan DPRK, meminta didampingi ketemu Pak Bupati (Raja Ampat) untuk bersama-sama memperjuangkan nasib teman-teman kami yang bekerja di tambang,” ucap Boby.

Menurut rencana, Senin (30/6/2025), masyarakat adat akan bersama-sama bertemu dengan pihak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Boby mengatakan, ini bagian dari komitmen bersama menagih janji pemerintah memperhatikan nasib masyarakat adat yang terdampak.

Hari ini koordinasi dengan DPRK, meminta didampingi ketemu Pak Bupati (Raja Ampat) untuk bersama-sama memperjuangkan nasib teman-teman kami yang bekerja di tambang.

Adapun saat pertemuan dengan masyarakat Manyaifun pada 11 Juni 2025, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam menyatakan komitmen untuk memperhatikan nasib seluruh elemen masyarakat.

Dalam keterangan persnya, Orideko menyebut, ada sedikitnya 50 warga di Manyaifun yang awalnya akan bekerja di tambang nikel di Pulau Batang Pele. Namun, mereka batal bekerja karena izin perusahaan tambang di sana dicabut.

Menurut Orideko, salah satu solusi yang bakal didorong adalah mengupayakan sejumlah warga itu bisa bekerja di lokasi tambang yang masih beroperasi di Raja Ampat, yakni PT Gag Nikel di Pulau Gag. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga akan memfasilitasi warga yang ingin membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat Ellen Risamasu menyambut baik kesepakatan damai di Pulau Manyaifun.

Di sisi lain, dia menyatakan, Pemkab Raja Ampat masih berupaya membuka kembali aktivitas wisata di Pulau Wayag.

Adapun ketegangan ini melibatkan warga pelaku pariwisata dengan warga yang sebelumnya menjadi pekerja tambang di Pulau Kawe.

Sementara itu, Ronisel Mambrasar dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, kesepakatan damai di Manyaifun bisa menjadi momentum untuk memulihkan pariwisata di Raja Ampat. Dia berharap, semua pihak bisa bersama-sama mencari jalan tengah atas situasi di Raja Ampat.

Pariwisata merupakan penggerak ekonomi utama di Raja Ampat. Sepanjang 2024, sedikitnya 30.000 wisatawan mengunjungi Raja Ampat dengan 70 persen di antaranya wisatawan mancanegara. Mereka berkontribusi sekitar Rp 150 miliar per tahun, yang masuk ke kantong pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten.

”Kami berharap agar kesepakatan damai juga segera tercapai untuk Pulau Wayag. Seluruh masyarakat yang terdampak harus mendapat solusi,” ujarnya.