Keberlanjutan dan Keterbukaan, Catatan 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran di Bidang Kesehatan

Dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, program hasil terbaik cepat di bidang kesehatan menjadi program paling awal dan paling menarik perhatian publik. Selain pemberian makanan bergizi gratis, pembangunan rumah sakit umum daerah di 66 kabupaten/kota dijalankan di awal pemerintahan ini.

Hal ini diharapkan jadi awal baik yang menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Meski begitu, sejumlah catatan masih ditemukan dalam penyelenggaraan program kesehatan yang sudah berjalan. Itu terutama terkait pelaksanaan program yang dinilai kurang terencana serta kepastian akan keberlanjutan program.

Ketua Majelis Pakar Kesehatan Masyarakat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang juga Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Ede Surya Darmawan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (19/1/2025), mengutarakan, perencanaan program makan bergizi gratis jadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

Sekalipun program prioritas harus dilaksanakan dalam waktu cepat, hal itu jangan sampai mengaburkan kematangan dalam perencanaan program.

Perencanaan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis menjadi catatan penting yang perlu menjadi perhatian.

”Seharusnya ada proses pendataan yang bagus agar efeknya diketahui, prosesnya bisa diikuti, dan keberlanjutannya dimonitoring dengan baik. Karena esensi pemberian makan bergizi untuk memperbaiki gizi anak yang akhirnya meningkatkan prestasi anak-anak. Jadi, tujuan itu harus dilihat,” tuturnya.

Hal serupa disampaikan pendiri dan CEO Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih. Perencanaan program serta keterbukaan dan pelibatan berbagai pihak tidak dijalankan secara optimal dalam persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.

”Dalam perencanaan itu seharusnya ada konsultasi publik yang dijalankan secara berjenjang atau yang bisa dilakukan dengan co-creation dan co-production. Kalau ini tak dijalankan dengan benar maka kita akan sulit melihat keberlanjutan program. Ini juga yang kami sayangkan tak dilakukan dalam perencanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis),” tuturnya.

Meski begitu, Diah menyampaikan, perbaikan dan keberlanjutan program saat ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan program MBG. Program yang berjalan sekitar satu bulan ini dan dilakukan secara masif di masyarakat jangan sampai terhenti.

Banyak warga yang menerima manfaat program tersebut sehingga ada tanggung jawab sosial yang diemban pemerintah dalam intervensi kesehatan masyarakat yang dijalankan.

”Jadi, tidak ada opsi lain selain melanjutkan dan memperbaiki. Langkah mitigasi dan jalan keluar harus dilakukan secara signifikan dengan melibatkan multisektor dan multifaktor,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah perlu membuka kanal konsultasi publik terkait dengan perbaikan program MBG. Kanal tersebut dapat digunakan untuk menampung masukan dan evaluasi dari masyarakat sipil untuk perbaikan program yang sudah berjalan.

Tidak ada opsi lain selain melanjutkan dan memperbaiki. Langkah mitigasi dan jalan keluar harus dilakukan secara signifikan dengan melibatkan multisektor dan multifaktor.

Selain itu, koordinasi dari pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa diperkuat untuk segera memperbaiki masalah yang ditemui dalam program MBG.

Ede menegaskan, hal lain yang perlu dilakukan, yakni memperkuat kelembagaan sebagai pelaksana program MBG. Program yang dijalankan secara masif ini bisa dilakukan secara desentralisasi sehingga pelaksanaannya juga lebih terstruktur dan terpantau. Sekolah bisa lebih banyak dilibatkan dalam proses produksi dan pengadaan makanan yang diberikan.

”Sekarang perbaiki dulu pendataannya agar lebih tepat sasaran. Inovasi dilakukan dengan perbaikan. Pastikan juga kelembagaan bisa diperkuat agar program ini bisa dipastikan keberlanjutannya. Program quick win ini mestinya jadi fondasi untuk pelaksanaan di tahun-tahun berikutnya,” tuturnya.

Ede menambahkan, persiapan dan keterbukaan dalam pelaksanaan program ini seharusnya bisa diterapkan dan diperkuat untuk pelaksanaan program lainnya, termasuk program pemeriksaan gratis dan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kabupaten atau kota.

Ia pun berharap agar program-program yang dijalankan tidak sekadar untuk menarik perhatian masyarakat melainkan juga disertai dengan perbaikan pemahaman di masyarakat.

”Kata-kata gratis ini seakan seperti kata sakti yang disampaikan ke masyarakat. Padahal sebenarnya program yang dijalankan ini juga dasarnya dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena itu, masyarakat harus punya kesadaran dalam mengikuti program ini dan dilibatkan secara utuh agar tidak hanya sekadar menjadi objek,” tuturnya.