Kecerdasan Buatan Berisiko Memperlebar  Kesenjangan Global

RIYADH, KOMPAS — Kesenjangan akses infrastruktur internet masih menjadi salah satu persoalan global yang pelik. Perkembangan inovasi teknologi akal imitasi diyakini dapat memperparah ketimpangan digital yang pada akhirnya berdampak pada tidak meratanya kucuran manfaat ekonomi dan sosial antarnegara.

Secretary General International Telecommunication Union (ITU) Doreen Bogdan-Martin, dalam pidato pembukaan Internet Governance Forum (IGF) ke-19, Senin (16/12/2024), di Riyadh, Arab Saudi, mengatakan, kendati dalam 20 tahun terakhir terjadi kemajuan mengenai seberapa banyak orang bisa mengakses internet, tetap saja masih menyisakan persoalan ketimpangan akses internet antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah. Sebagai gambaran, saat ini 84 persen penduduk di negara-negara berpenghasilan tinggi memiliki akses ke layanan telekomunikasi 5G, sementara di negara berpenghasilan rendah hanya 4 persen.

”Bagaimana kita dapat menerima bahwa kesenjangan jender digital sebenarnya semakin besar di negara-negara yang paling tidak berkembang dan bagaimana kita dapat menerima bahwa sepertiga umat manusia sedang offline hari ini? Saya sendiri tidak dapat menerima kondisi itu,” tuturnya. 

IGF merupakan forum internasional yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan publik digital di seluruh dunia. Meski sekelas forum multipihak COP, pertemuan internasional Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang berfokus pada iklim, IGF tidak menghasilkan rekomendasi yang mengikat, tetapi usulan kebijakan digital yang mampu memengaruhi lanskap industri digital secara global.

IGF berlangsung setiap tahun. Indonesia pernah menjadi tuan rumah IGF ke-12 di Bali.

Tahun 2024 merupakan tahun ke-19 penyelenggaraan IGF. IGF ke-19 berlangsung pada 15-19 Desember 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 3.000 peserta dari 175 negara.

Dalam momen IGF ke-19, Doreen mengajak partisipan dari berbagai negara yang hadir untuk bersama-sama fokus mengatasi tiga permasalahan ketimpangan digital yang sekarang terjadi. Fokus pertama mengenai keterjangkauan biaya akses layanan internet. Dia lantas mengungkapkan temuan ITU yang menunjukkan biaya paket data internet menggunakan infrastruktur telekomunikasi seluler di Afrika sekarang masih 14 kali lebih mahal daripada di Eropa. Kemudian, biaya untuk membeli ponsel pintar di beberapa negara di dunia masih 40 persen dari pendapatan bulanan warga. 

”Kita benar-benar butuh investasi dalam infrastruktur dan layanan digital yang terjangkau. Kita memiliki target agar 100 miliar penduduk dunia telah terhubung dengan internet pada tahun 2026. Kita sekarang sudah setengah jalan dan mari bersama-sama mencapai tujuan itu,” tuturnya. 

Fokus kedua adalah ketahanan digital yang di dalamnya menyangkut ketahanan tata kelola infrastruktur internet. Infrastruktur internet yang sudah termasuk jaringan serat optik dan nirkabel, kabel bawah laut, dan internet satelit sangat penting dalam membantu orang terhubung satu sama lain. 

Meski begitu, tantangan terus meningkat. Serangan siber di dunia telah meningkat 80 persen dari tahun ke tahun. Pada 2023, lebih dari 200 kabel bawah laut di seluruh dunia dilaporkan rusak.

Ditambah lagi, berbagai negara sekarang sedang menghadapi krisis iklim yang semakin memburuk sehingga berdampak pada infrastruktur fisik internet. Oleh arena itu, dalam 20 tahun mendatang, berbagai negara perlu memikirkan solusi untuk menjaga ketahanan infrastruktur fisik internet beserta ketahanan kualitas layanannya. 

Adapun fokus permasalahan ketiga, Doreen menyebutkan, adalah inklusi digital di berbagai dimensi, termasuk keterampilan. Data ITU menunjukkan 68 persen dari total penduduk dunia sudah terakses layanan internet. Ini berarti masih ada sepertiga penduduk dunia masih offline. Pada 2024, penduduk dunia berjenis kelamin laki-laki tercatat 89 juta lebih banyak menggunakan internet dibandingkan dengan perempuan. Di negara-negara berkembang, hanya 35 persen dari populasi penduduknya yang memiliki akses terhadap internet. 

”Kita harus beralih dari sekadar berbincang-bincang mengenai tiga permasalahan tersebut ke tindakan konkret,” kata Doreen menambahkan. 

Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Arab Saudi Abdullah Alswaha, yang juga ikut memberikan pidato pembukaan IGF ke-19 mewakili negara tuan rumah, menyampaikan, sampai saat ini berbagai negara masih berbicara tentang masalah kesenjangan digital. Dari sisi Arab Saudi menekankan, perbincangan mengenai masalah kesenjangan digital harus diperluas sampai ke masalah kesenjangan akses dan inovasi akal imitasi (artificial intelligence/AI) serta perlunya model tata kelola AI yang baru.

Secara global terdapat 8,2 miliar penduduk. Jumlah ini terdiri dari 1,3 miliar penduduk di negara-negara bagian utara dan 6,9 miliar di bagian selatan.

Dari sisi distribusi kekayaan dengan menggunakan ukuran produk domestik atau PDB, dia menyebutkan, ada 45 triliun dollar AS PDB untuk belahan bumi utara dan 65 triliun dollar AS untuk belahan bumi selatan. Kendati demikian, jika ditelaah pendapatan per kapita, ternyata 35.000 dollar AS per kapita di negara-negara bagian utara dan 10.000 dollar AS di selatan.

”Jadi, untuk setiap dollar AS yang dihasilkan di belahan bumi selatan, di utara seseorang menghasilkan 3,5 dollar AS. Itu kedengarannya tidak tepat dan tidak mengherankan bahwa, sebagai akibatnya, kita akan membutuhkan waktu 134 tahun untuk menutup ketimpangan digital dalam hal jender dan tidak mengherankan bahwa ketimpangan ini merugikan manusia sebesar 7 triliun dollar AS,” papar Abdullah. 

Lebih jauh, dia melanjutkan, 15 persen dari perekonomian global saat ini berasal dari ekonomi digital. Namun, realisasi pendapatan ekonomi digital per kapita antarnegara bagian selatan dan utara juga masih timpang. Dia memperkirakan, pendapatan ekonomi digital per kapita di negara-negara bagian selatan hanya 1.400 dollar AS, sedangkan negara-negara bagian utara sudah mencapai lebih kurang 5.000 dollar AS. 

Di luar persoalan kesenjangan tersebut, dia menyampaikan masih ada aspek digital lain yang timpang. Misalnya, ketimpangan talenta terampil di bidang teknologi digital.

Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi sekarang telah menyadari betapa besar potensi ekonomi digital. Lantas, dengan berbagai dimensi permasalahan ketimpangan digital yang ada, Pemerintah Arab Saudi mencoba mengatasi. Sebagai contoh, pemberdayaan perempuan dalam teknologi digital di Arab Saudi telah naik menjadi 35 persen terhadap total penduduk perempuan saat ini. 

Persoalan ketimpangan yang tak kalah penting selanjutnya, kata Abdullah, berkaitan dengan era AI. Berdasarkan riset yang dia temukan, diproyeksikan selama lima tahun ke depan akan ada satu miliar penduduk dunia mendapatkan manfaat ataupun memanfaatkan manfaat dari AI. Namun, ada tiga kesenjangan baru yang harus dapat segera diatasi, yakni kesenjangan komputasi, kesenjangan penguasaan data, dan kesenjangan penguasaan algoritma. 

”Hukum dasar yang saat ini dianut oleh semua model AI adalah hukum penskalaan. Secara sederhana berarti semakin banyak komputasi yang dimiliki, semakin sedikit gangguan dalam model pengembangan inovasi AI. Kalau kita berbicara tentang kapasitas komputasi untuk inovasi AI butuh sekitar pusat data 63 gigawatt listrik, dan hanya segelintir negara yang dapat menyediakannya,” paparnya. 

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam pidato sambutan menyampaikan, teknologi digital telah mengubah dunia secara mendasar dan memiliki potensi yang sangat besar untuk mempercepat kemajuan manusia. Namun, untuk membuka potensi ini bagi semua orang, diperlukan pagar pembatas dan pendekatan kolaboratif untuk tata kelola digital yang lebih baik.

Pada September 2024, para pemimpin dunia mencapai tonggak penting, yaitu menyepakati penerapan Global Digital Compact, cetak biru untuk masa depan digital umat manusia yang menekankan prinsip bahwa teknologi digital harus melayani umat manusia, bukan sebaliknya.

Global Digital Compact bukan hanya bertujuan untuk mengatasi persoalan kesenjangan digital, melainkan juga mengakui bahwa teknologi sebagai barang publik global. Selain itu, Global Digital Compact hadir untuk mengatasi tantangan yang muncul dengan cepat yang telah hilang dari perdebatan digital global, mulai dari memerangi ujaran kebencian, melindungi populasi yang rentan di dunia maya, hingga memastikan bahwa data bermanfaat bagi masyarakat. 

”Lalu, Global Digital Compact juga mencakup perjanjian universal sejati yang pertama di dunia menyangkut tata kelola internasional kecerdasan buatan. Ini mengikat pemerintah untuk membentuk panel ilmiah internasional independen tentang AI dan memulai dialog global tentang tata kelolanya di PBB,” kata António. Global Digital Compact juga mengakomodasi dukungan pengembangan kapasitas AI di negara-negara berkembang. 

Pada saat bersamaan, United Nations Under-Secretary General for Economic and Social Affairs Junhua Li menambahkan, setiap negara berperan penting dalam menavigasi lanskap industri digital yang semakin kompleks. Setiap negara juga mesti memastikan bahwa teknologi digital bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya. 

”Saya mengundang semua negara bersatu, seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, untuk memajukan perubahan digital yang bermakna. IGF harus dilihat sebagai forum untuk menjembatani kesenjangan digital dengan melayani negara-negara berkembang dan maju, mendorong kerja sama antara negara-negara bagian utara dan selatan, serta memperkuat tata kelola internet lokal,” kata Junhua. 

Peneliti Utama Safer Internet Lab di Center For Strategic and International Studies (CSIS) Beltsazar Krisetya, yang turut hadir sebagai partisipan di IGF ke-19, berpendapat, Indonesia mempunyai posisi unik karena aktif di berbagai forum multilateral, seperti G20 dan ASEAN. Selanjutnya, Indonesia diharapkan lebih aktif dalam forum multipemangku kepentingan seperti IGF. 

”Sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dapat menjadi jembatan antara Asia dan Pasifik untuk isu-isu digital,” ujarnya. 

Dia menilai, Indonesia dapat mendorong reformasi institusi multilateral untuk meningkatkan representasi Global South (sebutan untuk kelompok negara berkembang, kurang berkembang, dan terbelakang). Indonesia juga bisa melanjutkan inisiatif sewaktu pertemuan tingkat tinggi G20 tahun 2022 dan mendorong kembali pengembangan kerangka kerja untuk mengukur keterampilan dan literasi digital. 

Lebih jauh, dia menyampaikan, apa pun rekomendasi yang bakal dihasilkan dari IGF ke-19, secara multilateral, Indonesia dapat menindaklanjuti dengan memperkuat kerja sama internasional untuk menerapkan prinsip-prinsip Global Digital Compact (kerangka kerja komprehensif untuk tata kelola global teknologi digital dan kecerdasan buatan) dan mengembangkan tata kecerdasan buatan. Misalnya, Indonesia dapat membentuk panel ilmiah global untuk kecerdasan buatan dan menyusun standar etika kecerdasan buatan yang universal. 

”Secara multipemangku kepentingan, Indonesia dapat memanfaatkan IGF sebagai platform utama untuk debat tentang tata kelola internet, lalu mendorong partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam diskusi IGF, dan memperbarui mandat IGF di Perserikatan Bangsa-Bangsa saat evaluasi 20 tahun IGF pada tahun 2025,” tuturnya.