Kemarahan Publik yang Menggulingkan Pemimpin di Tiga Negara

Unjuk rasa ratusan ribu generasi muda di Nepal telah menjadi kerusuhan terbesar, setidaknya dalam dua dekade terakhir di negara itu. Kota membara karena pembakaran. Rakyat yang marah mendatangi dan menjarah kediaman elite penguasa. 

Protes di Nepal dimulai pada hari Senin (8/8/2025). Awalnya protes dilakukan karena adanya kebijakan penutupan atau pemblokiran platform media sosial utama seperti Facebook, Instagram, X, dan Youtube. Kebijakan ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, khususnya anak-anak muda generasi Z (Gen Z), yaitu generasi yang lahir tahun 1997 hingga 2012.

Namun, ini hanyalah pemicu. Bertahun-tahun rakyat marah melihat keluarga dan anak-anak pemimpin politik yang selalu pamer gaya hidup mewah. Di saat yang sama, sebagian besar penduduk menghadapi kesulitan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan adanya praktik korupsi yang merajalela oleh pejabat.

Pengunjuk rasa berteriak menolak pemblokiran media sosial. Mereka menuntut pemerintah lebih berkonsentrasi mengusut korupsi di negara itu. Saat mengepung gedung parlemen, polisi berusaha membubarkan mereka dengan tembakan gas air mata dan meriam air. 

Bentrok memanas dan menyebabkan 19 pengunjuk rasa tewas ditembak polisi. Setelah itu, Nepal membara. Warga yang marah bergabung dengan pengunjuk rasa membakar gedung parlemen, rumah dinas presiden, dan kediaman beberapa menteri serta politisi lainnya. Tindakan Perdana Menteri Kadga Prasad Oli mencabut pemblokiran gagal meredam amarah warganya. Perdana menteri akhirnya mengundurkan diri. 

Nepal sering dilanda ketidakstabilan politik. Dalam perjalanannya, masa jabatan setiap perdana menteri hanya berlangsung satu atau dua tahun sejak konstitusi baru mulai berlaku pada 2015. Negara ini menghapuskan sistem monarki pada tahun 2006 setelah pemberontakan berdarah yang memaksa rajanya untuk melepaskan kekuasaan otoriternya.

Dalam banyak kejadian, gerakan protes memiliki ciri yang sama. Kebencian masyarakat yang kecewa terhadap elite penguasa, korupsi yang merajalela, dan kesenjangan ekonomi menjadi sebab utama protes. Biasanya setiap gerakan protes diawali dengan keluhan tertentu yang kemudian membesar dan berakhir dengan penolakan terhadap pemerintah atau para pemimpinnya.

Dalam kejadian di Bangladesh dan Sri Lanka, kurangnya konsensus mengenai tuntutan reformasi dasar, seperti pemilihan umum dan mekanisme antikorupsi, serta perencanaan masa depan, telah menghambat kemajuan demokrasi di negara-negara tersebut. Ini malah makin memperburuk masalah yang mereka hadapi.

Di Bangladesh, protes yang dipimpin mahasiswa berawal dari kemarahan terhadap aturan yang membatasi jumlah posisi pegawai negeri sipil berdasarkan prestasi. Protes ini kemudian berkembang menjadi pemberontakan besar-besaran di seluruh negeri pada Juli tahun lalu. Puncak kondisi ini mengakibatkan penggulingan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Ratusan orang yang sebagian besar adalah mahasiswa tewas dalam protes yang diwarnai kekerasan ini. 

Perdana Menteri Hasina melarikan diri ke India dan pemerintahan sementara dipilih serta dipimpin oleh peraih Nobel, Muhammad Yunus. Ia berjanji untuk memulihkan ketertiban dan menyelenggarakan pemilu baru setelah reformasi yang diperlukan.

Setahun berlalu, Bangladesh masih terjerumus dalam ketidakstabilan. Partai-partai politik masih berselisih mengenai tanggal pemilu. Kekerasan massa, serangan politik terhadap partai dan kelompok lawan, serta permusuhan terhadap kelompok minoritas rentan oleh kelompok garis keras agama terus meningkat.

Di Sri Lanka, PM saat itu, Ranil Wickremensignhe, mengambil alih kekuasaan setelah pengunjuk rasa memaksa Presiden Gotabaya Rajapaksa yang berkuasa mengundurkan diri pada tahun 2022. Negara itu kemudian mengalami transisi kekuasaan yang demokratis setelah anggota parlemen Marxis, Anura Kumara Dissanayake, terpilih sebagai presiden tahun lalu. 

Ia berjanji untuk meningkatkan standar hidup, membersihkan pemerintahan, dan meminta pertanggungjawaban para politisi korup atas tindakan mereka. Namun, hampir setahun kemudian, masalah Sri Lanka tampaknya masih jauh dari selesai. Rakyatnya masih bergelut dengan berbagai masalah, seperti kesulitan ekonomi, isu hak asasi manusia, dan gagal bayar utang luar negeri.

Hanya dalam empat tahun, gerakan unjuk rasa yang didasari oleh kemarahan publik telah menggulingkan tiga pemimpin negara.

(AP)