Kematian Affan Picu Kecaman, Polisi hingga DPR Diminta Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai kalangan mengecam dan prihatin atas insiden yang menyebabkan tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi mitra Gojek. Mereka sekaligus menyampaikan simpati kepada Affan. Kepolisian hingga DPR harus bertanggung jawab atas peristiwa yang telah merugikan masyarakat.

Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengecam keras tindakan represif aparat Brimob yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan satu orang lainnya luka-luka dalam bentrokan pada Kamis (28/8/2025).

Peristiwa tersebut menjadi catatan serius atas cara aparat mengelola unjuk rasa yang melibatkan pekerja angkutan, termasuk pengemudi ojek daring.

”Serikat Pekerja Angkutan Indonesia mengutuk keras tindakan aparat polisi Brimob yang represif hingga menimbulkan korban jiwa. Kami menuntut Kapolri untuk segera menghentikan tindakan represif agar tidak ada lagi korban serta bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban meninggal dunia ataupun luka-luka,” ujar Lily saat dihubungi, Jumat (29/8/2025).

SPAI berharap Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam. Presiden mesti menyikapi serius peristiwa kekerasan aparat yang menimbulkan korban jiwa.

SPAI menyerukan agar semua pengemudi ojek daring dan pekerja angkutan bersatu, merapatkan barisan, dan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka pun meminta dukungan publik untuk ikut mengawasi agar kekerasan serupa tidak kembali terjadi. ”Yang pasti kami menuntut Kapolri dicopot,” kata Lily.

Kecaman dan tuntutan juga disampaikan sejumlah warga. Ricky S Batubara (34), misalnya, sangat menyayangkan insiden yang sampai menewaskan Affan. Ia mempertanyakan keberadaan kendaraan taktis Brimob dalam menghadapi massa yang berunjuk rasa.

Polisi seperti mau perang, padahal ini rakyat yang dihadapi.

”Polisi seperti mau perang, padahal ini rakyat yang dihadapi. Enggak perlu bawa rantis. Itu, kan, kendaraan berat yang tidak mudah dihancurkan kecuali pakai bom atau senjata laras panjang. Kalau mau tetap dipakai (rantis), ya, sudah jalan pelan saja. Enggak mungkin hancur dipukul tangan, kayu, bambu, atau bom molotov,” kata Ricky.

Menurut Ricky, kerusuhan yang berujung pada tewasnya Affan tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, tetapi juga DPR dan Presiden. ”Semua lembaga negara harus bertanggung jawab. Kebijakan hingga ucapan mereka telah merugikan rakyat. Banyak pejabat yang sakit, kita yang disuruh minum obat, kita yang harus menanggung beban,” kata Ricky.

Intan Fauzia (37), pemilik toko kelontong di Pejompongan, DKI Jakarta, terpaksa tidak berjualan Kamis dan Jumat ini. Ia khawatir tokonya menjadi sasaran bentrok massa dan aparat.

Bagi ibu dua anak itu, tutup toko selama dua hari berturut-turut sama dengan nihil pemasukan. Padahal, uang harian dari dagangannya sangat berarti untuk ekonomi keluarganya.

”Saya tuh kalau sudah demo gini takut. Bisa enggak sih demo, tapi damai, jangan rusuh. Saya jadi tidak bisa berjualan, enggak ada pemasukan. Warga kayak saya hidup dari uang harian, bukan gaji bulanan,” ujarnya.

Fauzia menyimpan simpati terhadap kondisi yang terjadi di Indonesia. Jika saja DPR tidak berulah dan pemerintah bisa memberikan perhatian terhadap ekonomi masyarakat kelas menengah bawah, unjuk rasa dengan kekerasan tak perlu terjadi.

”Saya tidak suka ada demo-demo, apalagi sampai rusuh. Tapi lihat perilaku DPR dan pemerintah, kok, kesal. Kenapa mereka jahat banget, ya, sama warga sendiri. Dan, enggak perlu ada korban jiwa. Saya sedih. DPR harus ikut bertanggung jawab. Untuk pak polisi, tolong jangan keras-keras. Saya ikut kecam sikap polisi yang jahat ke sopir ojek,” ujarnya.