Presiden Prabowo: Saya Terkejut dan Kecewa dengan Tindakan Petugas yang Berlebihan

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan atas tewasnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang dilindas kendaraan taktis Brimob Polri dalam demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). Presiden mengaku terkejut dan kecewa atas tindakan berlebihan aparat. Peristiwa tersebut akan diusut tuntas secara transparan.

Keprihatinan Presiden Prabowo itu disampaikan melalui video rekaman yang disebarkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital sekaligus Juru Bicara Presiden Angga Raka Prabowo, Jumat (29/8/2025) siang. Rekaman yang sama juga tayang di kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam rekaman tersebut, Presiden mengatakan telah mengikuti perkembangan dalam beberapa hari terakhir. ”Saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam, di mana terjadi demonstrasi yang mengarah pada tindakan-tindakan anarkis. Juga ada peristiwa di mana seorang petugas menabrak pengemudi ojek online yang mengakibatkan almarhum Affan Kurniawan tadi malam meninggal,” kata Presiden.

Presiden Prabowo pun menyampaikan ucapan dukacitanya. ”Saya atas nama pribadi dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berdukacita dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orangtuanya serta adik-adik dan kakak-kakaknya,” kata Presiden.

Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku.

Ia melanjutkan, terkejut dan kecewa dengan tindakan berlebihan yang dilakukan aparat. ”Sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan,” ujar Prabowo.

Untuk itu, Presiden pun memerintahkan agar insiden Kamis malam diusut tuntas secara transparan. ”Petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya ditemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, kami akan ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku,” ujar Prabowo.

Di tengah situasi seperti ini, Presiden mengimbau seluruh masyarakat untuk tenang dan memercayai pemerintahan yang ia pimpin. Prabowo berjanji, pemerintah akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. ”Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti,” kata Prabowo.

Ia juga mengimbau agar publik selalu waspada terhadap pihak yang menginginkan terjadinya huru-hara dan kekacauan di Indonesia. Sebab, hal itu tidak akan menguntungkan bagi masyarakat dan bangsa.

Sejauh ini, bangsa Indonesia tengah berbenah, mengumpulkan seluruh tenaga, kekuatan, dan kekayaan untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan menjadi negara sejahtera. Dengan itu pula, kata Prabowo, Indonesia bisa menjadi bangsa yang mandiri. Indonesia bisa menjadi negara industri yang tidak ketinggalan dari negara lain.

”Aspirasi yang sah silakan untuk disampaikan. Kami akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki,” kata Presiden.

Demonstrasi masyarakat yang dipicu kekecewaan terhadap tunjangan perumahan dan tingginya gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terjadi sejak Senin lalu. Di beberapa lokasi di sekitar Kompleks Parlemen, Jakarta, sempat terjadi kerusuhan. Petugas pun menembaki demonstran dengan gas air mata.

Demonstrasi berlanjut pada Kamis, kerusuhan terjadi di beberapa lokasi. Di kawasan Pejompongan, tak sampai 3 kilometer dari Gedung DPR, sebuah kendaraan taktis Brimob Polri menabrak dan melindas Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang ada di lokasi unjuk rasa. Affan tewas pada peristiwa tersebut.

Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jentera mendesak Presiden untuk menghentikan segala bentuk brutalisme aparat kepolisian dan tidak membiarkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan aparat.

Selain itu, Presiden juga dinilai harus mengevaluasi kinerja Kepala Polri dan institusi Polri secara menyeluruh. Reformasi total atas kedudukan, kewenangan, tugas, dan fungsi Polri juga diperlukan.

Sebab, tindakan brutal polisi dalam demonstrasi merupakan bentuk penghalangan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga. Padahal, unjuk rasa dilakukan sebagai respons atas kebijakan publik yang tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Selain itu, tindakan brutal polisi dalam demonstrasi juga terus berulang.

”Untuk kesekian kalinya, polisi menerapkan penggunaan kekuatan yang berlebih dan tidak proporsional dalam menangani massa aksi di sejumlah daerah, antara lain, berupa penggunaan gas air mata hingga penyemprotan meriam air yang diarahkan kepada para massa aksi. Tak hanya itu, pasukan khusus hingga kendaraan taktis Polri juga diturunkan untuk membubarkan massa aksi,” tulis PSHK dan LBH Jentera.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa tujuh polisi terkait peristiwa kendaraan taktis Brimob yang melindas pengemudi ojek daring hingga tewas di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8/2025). 

”Saat ini pelaku sudah kami amankan sejumlah tujuh orang,” ujar Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Abdul Karim di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025) dini hari, seperti dikutip Kompas.com. Selain Abdul, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Asep Adi Suheri juga turut berada di RSCM dan memberikan keterangan kepada wartawan.

Abdul menyebut, pihaknya belum bisa memastikan peran dari setiap pelaku dan masih melakukan pendalaman. ”Kami masih dalami perannya, dalam rangka pemeriksaan. Belum tahu siapa yang menyetir, tetapi yang jelas tujuh orang ini ada dalam satu kendaraan,” ujarnya.

Abdul menegaskan, kepolisian akan melakukan seluruh proses penanganan kasus secara cepat dan transparan. Selain itu, pihaknya akan melibatkan pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), untuk ikut menangani kasus ini.