Angka Kemiskinan di Jabar Menurun, tetapi Jumlah Pengangguran Meningkat, Ada Apa?

BANDUNG, KOMPAS - Badan Pusat Statistik menyatakan, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2025 menurun dibanding September 2024. Tingkat pengangguran terbuka di Jabar juga menurun, tetapi jumlah pengangguran di provinsi tersebut justru meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, jumlah penduduk miskin di Jabar pada Maret 2025 sebanyak 3,65 juta orang atau mencapai 7,02 persen dari total penduduk. Angka ini turun sebesar 0,06 persen jika dibandingkan dengan September 2024 yang sebanyak 3,67 juta orang.

Angka kemiskinan di Jabar menyumbang 15,3 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 yang mencapai 23,85 juta orang.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus mengatakan, kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi penyebab turunnya angka kemiskinan pada Maret 2025 di Jabar. Pada triwulan I tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Jabar tumbuh 4,98 persen.

Pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan I tahun 2025 itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2024 yang sebesar 4,91 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jabar pada Februari 2025 sebesar 6,74 persen, turun dibandingkan TPT Agustus 2024 sebesar 6,75 persen. Meski begitu, jumlah pengangguran justru naik.

"Tingkat TPT di Jabar menurun meskipun jumlah pengangguran mengalami kenaikan dari 1,77 juta orang menjadi 1,81 juta orang," papar Darwis.

Dia menambahkan, persentase penduduk miskin perkotaan Jabar sebesar 6,76 persen. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 8,15 persen pada Maret 2025.

Akan tetapi, Darwis menyebut, angka kemiskinan di perkotaan naik 0,11 persen poin, sedangkan angka kemiskinan di perdesaan turun 0,70 persen poin jika dibandingkan periode September 2024.

“Di perkotaan terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 66.020 orang, sedangkan di perdesaan turun sebanyak 79,630 ribu orang,” ungkap Darwis.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, dalam lima tahun ke depan, Pemprov Jabar telah menyiapkan strategi untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pada dua tahun pertama, fokus utama dari strategi itu adalah penyelesaian infrastruktur dan pelayanan dasar seperti jalan, pendidikan, dan layanan kesehatan.

"Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang," ujar Dedi.

Selanjutnya, pada tahun 2027-2029, Pemprov Jabar berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai program pelatihan, akses permodalan, dan kemudahan perbankan, akan dijalankan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Selain itu, pengembangan kawasan strategis seperti Cekungan Bandung dan kawasan Rebana di Jabar Selatan juga menjadi prioritas sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Dengan berbagai strategi ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi serta membuka lapangan kerja lebih luas di Jabar, " tutur Dedi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, mengatakan, meskipun tingkat pengangguran terbuka di Jabar menunjukkan penurunan, namun jumlah orang yang menganggur justru mengalami peningkatan.

Menurut Acuviarta, hal itu disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan dinamika perubahan usia kerja di Jabar, yang dipengaruhi efek bonus demografi serta migrasi dari luar Jabar.

Dia menyatakan, pemerintah daerah harus menjaga stabilitas harga komoditas pangan, khususnya beras, daging, dan telur. Tiga komoditas yang menjadi komponen utama dalam perhitungan garis kemiskinan berbasis kebutuhan dasar itu rentan mengalami kenaikan harga.

Dari infrastruktur yang sudah membaik, kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang

Harga beras di Pasar Kosambi, Kota Bandung, misalnya, mengalami kenaikan dua pekan terakhir. Saat ini, harga beras yang termurah adalah Rp 14.000 per kilogram dan tertinggi Rp 18.000 per kilogram.

Rekomendasi lainnnya adalah pentingnya penanganan kemiskinan yang berbasis spasial. Upaya ini bisa dilakukan dengan memfokuskan program pada klaster-klaster kemiskinan di wilayah tertentu secara terarah.

"Harga yang stabil dan inflasi rendah dinilai krusial untuk mencegah peningkatan kemiskinan. Pemda juga diharapkan terus mendorong penciptaan lapangan kerja baru untuk menekan angka pengangguran, " ucap Acuviarta.