Membeludaknya Pencari Kerja di Cianjur, Cermin Pelambatan Ekonomi Daerah

Lebih dari 1.000 orang mengantre untuk melamar kerja di salah satu minimarket di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Fenomena ini menunjukkan melambatnya perekonomian di daerah yang menjadi salah satu pemicu tingginya angka pengangguran.

Ribuan pria dan wanita telah memadati Jalan Siliwangi sejak pukul 05.00 WIB pada senin (14/7/2025). Mereka hendak melamar kerja di Khaira Store Hits, salah satu toko ritel terbesar di Cianjur.

Mayoritas pelamar kerja yang baru lulus SMA ini menggunakan kemeja putih serta celana kain atau rok berwarna hitam. Panjang antrean para pencari kerja lebih dari 200 meter.

Antrean tersebut menyebabkan kepadatan arus lalu lintas dari arah Terminal Jebrod hingga menuju Alun-alun Cianjur. Kondisi ini di luar ekspetasi Khaira Store karena mereka hanya membuka 50 lowongan kerja.

Ribuan pencari kerja rela berdesak-desakan dan berdiri selama berjam-jam pagi itu. Mereka ingin mendapatkan salah satu dari 50 lowongan kerja yang tersedia.

Salah satu pencari kerja bernama Sulis Safitri (18) berada di tengah lautan manusia yang mengantre untuk melamar kerja di tempat itu. Ia datang dari Kecamatan Sukanegara yang berjarak lebih dari 40 kilometer dari pusat Kota Cianjur.

”Saya ingin mengikuti wawancara kerja di Kheira Store. Saya tidak menyangka ternyata sangat ramai karena diikuti ribuan orang,” ujar Sulis yang baru lulus tahun ini dari SMA Negeri 1 Sukanegara.

Tingginya antusiasme pencari kerja juga terlihat sebulan lalu di Kota Bandung. Lebih dari 3.000 warga yang mengikuti kegiatan Job Fair Bandung 2025 yang terselenggara pada 17-18 Juni.

Padahal, kegiatan yang berlangsung dua hari ini hanya menyediakan 2.600 lowongan pekerjaan dari 45 perusahaan. Perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. Ada ritel, tekstil, farmasi, hingga lembaga keuangan.

Alya (24), salah satu warga di Bandung, mengaku sangat sulit mencari pekerjaan saat ini. Bahkan, Alya sudah memasukkan lamaran pekerjaan di lebih dari 100 perusahaan.

Ia juga mengirim lamaran ke perusahaan yang menginginkan calon karyawan dengan pengalaman kerja selama setahun hingga dua tahun.

Di saat yang sama, Alya mengeluhkan lowongan kerja di institusi pemerintah tahun ini, termasuk seleksi calon pegawai negeri sipil, yang ditunda.

”Sampai saat ini saya masih berusaha pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman kerja dan keahlian yang didapatkan sesuai gelar sarjana,” katanya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, menilai, membludaknya pencari kerja di salah satu toko ritel di Kabupaten Cianjur menunjukkan iklim ekonomi yang kian menantang. Masalah yang terjadi di Cianjur adalah gambaran nyata persoalan ketenagakerjaan yang kini terjadi di Indonesia.

Menurut dia, perlambatan ekonomi yang terjadi pada semester pertama tahun ini dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu telah memicu tekanan di berbagai sektor, termasuk ketenagakerjaan.

Angka pengangguran terbuka di Jabar mencapai 6,74 persen atau 1,81 juta penduduk hingga Februari 2025. Angka ini naik jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2024 dengan jumlah pengangguran 1,77 juta orang.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh 4,87 persen secara tahunan, atau melambat dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,11 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal I-2025 sebesar 4,98 persen. Angka ini melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,87 persen.

Kategori industri yang merupakan sektor tertinggi dalam struktur pendapatan domestik regional bruto Jabar juga turun sebesar 0,22 persen. Hal yang sama dialami kategori konstruksi yang turun 1,96 persen dan kategori akomodasi dan makanan minuman turun 4,24 persen.

”Fenomena yang  terjadi di Cianjur menjadi sinyal keras bagi pemerintah. Kondisi ini sangat berbahaya apabila pemerintah di kabupaten dan kota tidak memacu potensi ekonomi daerah untuk membuka lapangan pekerjaan,” kata Acuviarta.

Ia pun berpendapat, ketidakpastian ekonomi global telah memicu banyak perusahaan memilih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal inilah yang berdampak langsung pada meningkatnya angka pengangguran.

Misalnya, sektor jasa restoran dan hotel di Jabar. Tingkat okupansi hingga pertengahan tahun ini hanya sekitar 40 persen. Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, 150 pekerja hotel di Bogor telah terkena PHK.

Sementara itu, ada 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak yang mendapatkan pengurangan jam kerja. Adapun 31.000 pekerja di 754 restoran dan hotel yang merupakan anggota PHRI Jabar terancam jika okupansi itu terus menurun.

Jabar dengan 54 juta penduduk menjadi provinsi dengan potensi sumber daya manusia yang besar. Akan tetapi, kata Acuviarta, potensi ini belum diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja yang memadai. Sebaliknya, yang lahir justru kebijakan di daerah yang  kontraproduktif.

”Contohnya, kebijakan peningkatan daya tampung sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas di Jawa Barat. Kebijakan ini mengakibatkan banyak sekolah swasta kehilangan siswa dan gurunya terancam jadi pengangguran,” ujarnya.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan diwujudkan secara konkret dan terukur. Program prioritas Presiden dan para kepala daerah harus diarahkan untuk benar-benar membuka lapangan kerja

”Selama tidak ada perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, pemandangan membeludaknya pencari kerja seperti di Cianjur akan terus terulang. Pemerintah harus lebih aktif dan inovatif dalam membuka peluang kerja,” ujarnya.

Fenomena ribuan pencari kerja yang memadati salah satu toko ritel di Cianjur menjadi alarm keras bagi para pemangku kebijakan. Jika tidak ada perubahan konkret, antrean panjang seperti ini terus menjadi pemandangan harian di kota-kota lain.