Kemiskinan Digital

Internet hari ini bukan lagi barang mewah. Ia sudah jadi kebutuhan dasar, seperti listrik atau air bersih. Untuk belajar, bekerja, mengurus dokumen, hingga mengakses layanan kesehatan, semuanya kini bergantung pada koneksi internet. Sayangnya, akses ini masih belum merata. Di Indonesia, memiliki internet ternyata masih jadi hak istimewa.

Data terbaru BPS (2023), 78 dari 100 rumah tangga (RT) di Indonesia sudah mengakses internet. Angka ini tampak menjanjikan. Namun, begitu dirinci, cerita berubah drastis. Di kota, 86 dari 100 RT sudah terkoneksi. Tapi, di desa? Hanya 67 persen. Artinya, hampir empat dari 10 RT desa masih hidup di luar jaringan. Masih banyak rumah belum bersentuhan dengan dunia digital, padahal dunia sudah bergerak makin cepat.

Bagi warga kota, membuka laptop atau menyalakan ponsel pintar mungkin sudah jadi rutinitas. Tapi, di desa, terutama di pelosok timur Indonesia, rutinitas tersebut tak semudah itu.

Papua Pegunungan, hanya 33 persen penduduknya pernah online. Papua Tengah 36 persen. Papua Selatan, sedikit lebih baik, 38 persen. Dibandingkan dengan Jakarta yang hampir 92 persen, jurangnya amat dalam antara pusat dan Indonesia timur.

Masalahnya bukan sekadar sinyal. Banyak desa bahkan belum punya perangkat. BPS mencatat, masih ada 17 persen RT desa yang belum punya gawai (smartphone) sebagai alat atau kunci masuk ke dunia maya. Bahkan, jika sinyal ada, perangkat tak tersedia. Dan, kalaupun tersedia, membeli kuota jadi tantangan berikutnya.

Gambaran nasional yang dilansir Hootsuite dan DataReportal, Januari 2025, juga menyajikan kontras serupa. Dari sekitar 285 juta penduduk Indonesia, hanya 212 juta yang online. Sisanya, sekitar 73 juta, belum tersentuh internet. Sebagian besar mereka kemungkinan besar tinggal di desa, miskin, dan tak memiliki perangkat.

Ada 356 juta koneksi seluler aktif. Namun, jangan terkecoh. Angka itu termasuk orang-orang yang punya dua atau tiga SIM card, bukan berarti mereka punya internet cepat dan stabil. Ini sekadar koneksi, bukan jaminan akses digital yang layak.

Ketimpangan tak berhenti pada letak geografis. Laki-laki lebih banyak terkoneksi ketimbang perempuan, selisihnya sekitar 4 persen. Tampak kecil, tapi di dunia digital, 4 persen bisa berarti ribuan peluang yang terlewatkan. Terlebih di banyak keluarga, perempuan yang tak online kerap kehilangan akses terhadap informasi pendidikan anak, bansos, atau bahkan sekadar jejaring sosial.

Kesenjangan kian mencolok jika dilihat dari pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya untuk online.

Bagi lulusan SMA ke atas, terutama yang berusia 15–24 tahun, akses internet menyentuh angka 91 persen. Namun, bagi yang tak tamat SD, dunia digital masih terasa asing. Ada yang tak tahu cara menggunakannya, ada pula yang merasa tidak perlu.

Di sinilah wajah kemiskinan digital, bukan hanya karena tak ada sinyal, melainkan juga karena tak mampu membeli kuota, tak memiliki perangkat, atau merasa internet bukan kebutuhan.

Menyambungkan semua warga ke internet bukan semata urusan kabel dan menara. Pemerintah perlu melihat ini sebagai soal kesejahteraan. Internet membuka pintu ke pendidikan daring, peluang kerja lepas, layanan kesehatan jarak jauh, hingga administrasi publik.

Yang tak terhubung akan tertinggal. Apa yang bisa dilakukan? Bangun infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal. Namun, jangan berhenti di situ. Beri juga subsidi perangkat dan kuota bagi warga miskin. Perlu edukasi digital yang menyasar perempuan, warga lansia, dan masyarakat berpendidikan rendah.

Terakhir, perluas layanan publik berbasis internet agar orang merasa butuh dan mulai belajar. Kita tak bisa lagi membiarkan akses digital jadi hak segelintir. Kalau kita percaya pendidikan, informasi, dan peluang ekonomi adalah hak semua orang, internet harus jadi bagian dari itu. Bukan sekadar alat hiburan, tapi infrastruktur dasar, seperti listrik dan air bersih.

Saat ini, internet belum menyapa semua rumah. Dan, selama itu belum terjadi, kesenjangan akan terus melebar. Kemiskinan digital adalah wujud baru ketimpangan. Ia sunyi, tak selalu terlihat, tapi nyata menghalangi langkah jutaan warga menuju kehidupan lebih baik.

Sampean, Mahasiswa Doktoral Sosiologi Pedesaan IPB University dan Peneliti Lab.Data Desa Presisi, IPB University