Kemiskinan Struktural dalam Kasus Pembunuhan Anak

Sejak tahun lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI telah menyatakan ”darurat filisida” atau orangtua/keluarga membunuh anak. Pada sebagian besar kasus, tekanan kondisi ekonomi yang kemudian memengaruhi faktor psikologis menjadi motif utama pelaku. Dalam kerangka inilah, pemerintah daerah dan nasional perlu mengembangkan strategi yang lebih peka terhadap dinamika keluarga miskin.

Kasus pembunuhan Alvaro Kiano Nugroho (6) oleh ayah tirinya, AI (49), sepintas dipicu oleh konflik orangtua lantaran rasa cemburu. Jika diperhatikan lebih dalam, ayah kandung Alvaro, Agus Nugroho, mendekam di Lapas Cipinang karena kasus narkoba sejak 2019 dan ibu kandung Alvaro, Arumi, bekerja di Malaysia. Agus dan Arumi telah bercerai sehingga Alvaro tinggal bersama kakeknya, Tugimin (71), di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Setelah bercerai, Arumi terpaksa meninggalkan Alvaro bersama kakeknya untuk bekerja di luar negeri karena alasan ekonomi. Arumi bekerja hingga ke Malaysia dan meninggalkan anak semata wayangnya. Alasan Arumi untuk bekerja ke negeri jiran tentu didorong oleh kebutuhan membesarkan anaknya sendirian. Dapat dikatakan, meski tidak berhubungan langsung, latar belakang ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak filisida.

Motif ekonomi secara langsung terlihat pada kasus filisida maternal, pembunuhan anak dilakukan oleh ibu kandungnya, yang terjadi pada September 2025 di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Ironisnya, seorang ibu berinsial EN (24) bersama kedua anaknya yang berusia 9 tahun dan 11 bulan ditemukan tewas gantung diri di kusen pintu kontrakan rumahnya. Di lokasi kejadian, polisi menemukan surat berisikan tulisan EN yang mengungkapkan masalah keluarga, kesulitan ekonomi, dan permintaan maaf untuk keluarga serta kedua anaknya.

Kasus serupa juga terjadi pada Mei 2023 di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang ibu membunuh bayi yang baru dilahirkannya karena merasa tidak sanggup membiayai dan merawatnya. Latar belakang itulah yang kemudian membuat pelaku mengalami tekanan mental setelah melahirkan.

Dalam berbagai laporan dan siaran pers, KPAI menyatakan, banyak kasus filisida di Indonesia dipicu oleh masalah ekonomi keluarga sebagai salah satu pemicu utama.

Lebih lanjut, filisida umumnya disebabkan oleh kombinasi masalah ekonomi, tekanan hidup, pengelolaan emosi buruk, dan gangguan psikologis berkontribusi. Namun, ditekankan pula, akar stres tinggi dan kesehatan mental pelaku tidak lain berawal dari permasalahan ekonomi.

Temuan ini juga dikuatkan dengan beberapa kasus yang dalam pemberitaan media menyebutkan pelaku berasal dari kelompok rentan atau kondisi ekonomi sangat lemah, seperti gelandangan, pekerja lepas, hingga pengangguran.

Misalnya, kasus pembunuhan RMR (3) yang dilakukan oleh kedua orangtuanya, Sinta (22) dan Aidil (19), di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Januari 2025. Kedua orangtua RMR ini pengemis dan membunuh anaknya lantaran muntahan susu di teras minimarket.

Sejumlah penelitian di lingkup psikologi perkembangan menunjukkan, tekanan ekonomi berulang dapat memengaruhi kemampuan seseorang mengelola emosi.

Dalam konteks filisida, orangtua yang terus-menerus diimpit masalah keuangan akan menjadi lebih mudah tersulut emosinya. Pada titik tertentu, kelelahan mental yang mereka alami akhirnya mengaburkan rasionalitas.

Salah satu penelitian terbaru yang mengupas fenomena ini dilakukan oleh BMC Public Health pada 2024. Penelitian berjudul ”Filicide in Africa: a Systematic Review” mengambil sampel kasus di sejumlah negara Afrika untuk memahami pergeseran motif filisida. Jika dahulu faktor budaya, kepercayaan, dan mitos menjadi motif terjadinya filisida, beberapa tahun belakangan, faktor ekonomi menjadi penyebab utamanya.

Tinjauan di lingkup regional juga menemukan, keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah berkaitan dengan peningkatan risiko kekerasan hingga kematian anak akibat penganiayaan. Dari hasil analisis lintas negara ditemukan hubungan antara rendahnya akses layanan kesehatan, beban ekonomi, dan marjinalisasi sebagai faktor penyebab yang berulang dalam kasus filisida.

Setidaknya ada tiga mekanisme yang menjadi pola berulang dalam menjelaskan keterkaitan antara kemiskinan dan filisida. Pertama, kemiskinan memicu stres kronis dan kecemasan yang menurunkan kontrol emosi.

Kedua, keterbatasan akses layanan kesehatan mental membuat gangguan psikologis tidak tertangani. Ketiga, tekanan ekonomi memperparah konflik rumah tangga sehingga kekerasan yang sebelumnya ada dapat meningkat frekuensi dan intensitasnya.

Untuk konteks Indonesia, tim Jurnalisme Data Harian Kompas pernah menerbitkan serial artikel terhadap kasus pembunuhan secara umum di Indonesia berdasarkan data BPS 2022.

Terkait faktor ekonomi ditemukan adanya korelasi positif antara kemiskinan dan tingkat pembunuhan per 100.000 penduduk di Indonesia. Singkatnya, ketika kemiskinan meningkat, kasus pembunuhan juga akan semakin banyak.

Analisis Kompas juga menemukan, adanya korelasi negatif menengah (0,4) antara tingkat kasar pembunuhan dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) per provinsi. Artinya, semakin rendah angka IPM, semakin tinggi tingkat pembunuhan di provinsi tersebut.

Skor IPM Provinsi Papua tahun 2022 dengan angka 66,72 merupakan paling rendah di antara provinsi lain di Indonesia. Provinsi ini ternyata juga menjadi provinsi dengan tingkat pembunuhan tertinggi kelima di Indonesia (0,9 pembunuhan per 100.000 penduduk) (Kompas.id, 18/11/2025).

Melihat jejak kasus filisida dari 2020, beberapa kasus memperlihatkan filisida tidak terjadi secara tiba-tiba, berbeda dengan kasus pembunuhan orang dewasa yang kerap terjadi akibat konflik kekerasan fisik langsung.

Banyak kasus berawal dari lingkungan keluarga yang sebelumnya memiliki riwayat kekerasan dalam kesehariannya. Kekerasan dalam rumah tangga juga sering kali menjadi pemicu lanjutan dari peristiwa yang lebih tragis.

Keluarga miskin cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih tinggi karena tekanan ekonomi dan keterbatasan ruang hidup. Lingkungan itu memicu kelelahan emosional yang berulang sehingga pola kekerasan mudah muncul. Dalam rumah tangga, anak menjadi pihak yang paling rentan ketika konflik makin meningkat.

Ketika konflik memuncak dan tidak ada jalur penyelesaian yang konstruktif, risiko filisida meningkat tajam. Pola itu menjelaskan pentingnya intervensi dini dalam keluarga rentan. Intervensi yang dimaksud dalam konteks ini juga memerlukan keterlibatan dukungan dari lingkungan sekitar tempat tinggal.

Tantangan penanganan filisida di Indonesia membutuhkan langkah kebijakan yang lebih komprehensif ke depan. Pemerintah perlu memperkuat sistem bantuan sosial secara lebih merata agar keluarga miskin tidak terjerumus dalam tingkat kemiskinan ekstrem. Kemudahan akses bantuan juga perlu diterus digenjot agar dapat menurunkan tekanan ekonomi yang menjadi akar persoalan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), KPAI, dan Kementerian Sosial perlu bersinergi dengan fokus pencegahan pada keluarga-keluarga dengan status kemiskinan rentan atau ekstrem. Sebab, bagi keluarga yang membutuhkan makan, penyuluhan atau sosialisasi parenting tidak akan berarti banyak bagi keseharian mereka.

Di luar itu, lembaga penelitian dan pendidikan juga perlu melakukan pengkajian (studi longitudinal) yang memadukan profil ekonomi keluarga, pola asuh anak, dan kesehatan mental.

Sejauh ini, penelitian yang didorong oleh KPPPA dan KPAI hanya seputar sosialisasi program dan penyuluhan yang efektif. Tentu, hal ini tidak menyentuh akar permasalahan pada kasus filisida di keluarga miskin.

Dengan adanya penelitan dan kajian menyeluruh terkait hubungan kemiskinan dan filisida, diharapkan terbit program kebijakan yang berbasis temuan ilmiah agar memecahkan masalah.

Kemiskinan harus dilihat sebagai pemicu struktural yang membutuhkan penanganan serius. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan dalam hal ini demi melakukan intervensi tepat sasaran yang dapat menyelamatkan nyawa seorang anak dalam keluarga rentan. (LITBANG KOMPAS)