Kenaikan Harga Beras dan Minyak Goreng Belum Dapat Diredam

JAKARTA, KOMPAS — Kenaikan harga beras dan minyak goreng belum dapat diredam hingga pekan pertama Mei 2026. Padahal, Perum Bulog telah meningkatkan penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Minyakita.

Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta penyaluran kedua komoditas pangan pokok tersebut lebih ditingkatkan lagi. Ini mengingat cadangan beras pemerintah (CBP) sangat berlimpah dan stok Minyakita di Bulog dan ID Food masih mencukupi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (11/5/2026). Rapat yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga di sektor pangan itu dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

BPS mencatat, harga rerata nasional beras medium pada pekan pertama Mei 2026 adalah Rp 14.331 per kilogram (kg), naik 0,03 persen dibandingkan April 2026. Harga beras tersebut masih di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET) beras medium Rp 13.500 per kg.

Harga beras dan minyak goreng itu masih terus naik meskipun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras telah berkurang.

Dalam perbandingan yang sama, harga rerata nasional beras premium juga naik 0,28 persen menjadi Rp 16.128 per kg. Harga beras tersebut juga masih di atas rerata nasional HET beras premium Rp 14.900 per kg.

”Harga beras dan minyak goreng itu masih terus naik meskipun jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras telah berkurang,” kata Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Sarpono.

BPS mencatat, dalam sepekan, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras turun dari 116 daerah menjadi 105 daerah. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng juga turun dari 240 daerah menjadi 214 daerah.

Disebutkan pula, beras dan minyak goreng mengalami inflasi pada April 2026. Pada bulan tersebut, tingkat inflasi tahunan beras dan minyak goreng masing-masing sebesar 4,36 persen dan 6,38 persen.

Sementara merujuk data Bulog, per 10 Mei 2026, CBP sebesar 5,25 juta ton dan total stok minyak goreng sebanyak 95.892 kiloliter. Stok minyak goreng itu berupa stok kewajiban pelayanan publik (PSO) dan komersial masing-masing sebanyak 87.628 kiloliter dan 8.264 kiloliter.

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bulog Epi Sulandari mengatakan, Bulog sudah meningkatkan penyaluran beras SPHP dan minyak goreng, terutama Minyakita. Untuk beras SPHP, rerata harian penyalurannya telah meningkat dari 4.000 ton per hari menjadi 5.000-6.000 ton per hari.

Untuk Minyakita, Bulog sudah menambah pasokan sekitar 200.000 kiloliter dan sekitar 120.000 kiloliter telah disalurkan kepada pedagang di pasar-pasar rakyat. Penyaluran tersebut juga sudah mencakup 78 persen dari total pasar rakyat yang masuk dalam Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Untuk Minyakita, Bulog sudah menambah pasokan sekitar 200.000 kiloliter dan sekitar 120.000 kiloliter telah disalurkan kepada pedagang di pasar-pasar rakyat.

Epi juga mengungkapkan, dalam penyaluran beras SPHP dan Minyakita, terutama di wilayah Indonesia bagian timur, Bulog telah menempuh sejumlah cara. Pertama, bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk memotong rantai distribusi dan menerapkan subsidi angkutan logistik.

Kedua, menggulirkan gerakan pasar murah dan menambah jumlah pasar rakyat dan pedagang pasar yang menjadi sasaran penyaluran. Ketiga, menambah jumlah warung, kedai, atau gerai pangan pengendali inflasi di sejumlah daerah.

”Di sejumlah daerah remote yang sulit terjangkau dan tidak memiliki fasilitas pergudangan, kami bekerja sama dengan polres setempat. Caranya dengan menyimpan stok beras dan minyak goreng di kantor-kantor tersebut,” kata Epi.

Dalam rapat itu, terungkap pula sejumlah faktor penyebab kenaikan harga beras dan minyak goreng. Selain itu, Kemendag dan Kemendagri meminta agar penyaluran beras SPHP dan Minyakita lebih dioptimalkan.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra menuturkan, kenaikan harga beras disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, tingginya harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

Dalam beberapa waktu terakhir, harga GKP di tingkat petani berada di kisaran Rp 7.600-Rp 8.000 per kg. Harga tersebut jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani yang ditetapkan Rp 6.500 per kg.

”Kedua, kenaikan harga beras itu juga dipengaruhi lonjakan harga dan terbatasnya ketersediaan bahan baku plastik dan plastik kemasan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah,” ujarnya.

Nawandaru juga menjelaskan, kenaikan harga serta terbatasnya ketersediaan bahan baku plastik dan plastik kemasan juga memengaruhi kenaikan harga minyak goreng. Namun, secara khusus, kenaikan harga minyak goreng premium dan minyak curah dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia.

Ini mengingat pemerintah tidak lagi mengatur HET kedua jenis minyak nabati berbahan baku CPO tersebut. Adapun untuk Minyakita, kenaikan harganya dipicu oleh berkurangnya pasokan di pasar-pasar rakyat akibat penyalurannya difokuskan ke program pemerintah yang lain (bantuan pangan).

”Sejauh ini, pasokan Minyakita juga masih tersedia meskipun jumlah realisasi DMO (kewajiban memasok kebutuhan domestik) turun akibat lesunya pasar ekspor sejumlah produk turunan sawit,” kata Nawandaru.

Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO Minyakita pada Januari-April 2026 cenderung turun. Realisasi DMO Minyakita pada Januari dan Februari 2026 tercatat masing-masing 132.287 ton dan 131.408 ton.

Pada Maret dan April 2026, realisasinya masing-masing 123.497 ton dan 102.707 ton. Kemudian, pada 1-8 Mei 2026, realisasi DMO tersebut baru sebanyak 16.700 ton.

Adapun total realisasi DMO Minyakita untuk badan usaha milik negara (BUMN), yakni Bulog dan ID Food, sejak 26 Desember 2025 hingga 8 Mei 2026 sebanyak 267.108 ton. Jumlah itu jauh di atas batas minimal 35 persen DMO untuk BUMN, yakni 50,9 persen dari total realisasi DMO sepanjang periode tersebut.

Terkait hal itu, Nawandaru meminta Bulog terus meredam kenaikan harga beras karena sudah menjadi pemicu inflasi. Ia juga meminta Bulog dan ID Food mendistribusikan Minyakita dengan berfokus pada para pedagang dan pengecer di pasar-pasar rakyat.

Tomsi juga berpendapat serupa. Ia meminta Bulog meningkatkan lagi penyaluran beras SPHP dan Minyakita. Ini mengingat CBP sangat berlimpah dan stok Minyakita di Bulog masih cukup untuk meredam kenaikan harga kedua komoditas pangan pokok itu hingga sesuai HET.

”Kenaikan harga beras dan minyak goreng ini terus berulang setiap tahun. Seharusnya pola kenaikannya sudah terbaca dan tinggal diantisipasi,” katanya.