Sedang Gencatan Senjata, Mengapa AS-Iran Saling Serang?

Keinginan Iran mengendalikan pelayaran di Selat Hormuz membuat Amerika Serikat gerah. Hal itu menjadi pemicu serangan terbaru AS ke Iran. Perjanjian sementara kedua negara belum menyelesaikan persoalan besar di selat yang sensitif ini.

Serangan AS-Israel melemahkan Iran secara militer. Akan tetapi, daya tawar Teheran justru menguat. Kemampuan mengendalikan pelayaran di selat itu menjadi sumber daya tawar Iran terhadap Washington.

Bagi Teheran, pengaturan pelayaran di Selat Hormuz menyangkut kepentingan nasional dan kedaulatan Iran. Bagi Washington, langkah Iran itu dinilai mengancam kebebasan navigasi di salah satu jalur energi terpenting dunia.

Serangan AS-Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026 semula dikaitkan dengan upaya menghentikan ambisi nuklir Iran. Akan tetapi, misi AS dalam serangan terbaru, seperti pada Rabu (8/7/2026) menjelang tengah malam, bergeser sebagai upaya melemahkan kemampuan Iran di Selat Hormuz. Iran membalas dengan menyerang situs-situs militer AS di Bahrain dan Kuwait.

Presiden AS Donald Trump menyebut serangan itu sebagai pembalasan atas serangan Iran terhadap kapal-kapal di selat tersebut. ”Ini pembalasan atas pemboman kapal-kapal oleh Iran kemarin. Jika itu terjadi lagi, akan jauh lebih buruk!” tulis Trump di media sosial pada Rabu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmael Baqaei menyatakan, AS justru mengkhianati dan menantang struktur nota kesepahaman (MoU) sementara kedua negara. Menurut Baqaei, MoU itu sejak awal tidak dibangun atas dasar kepercayaan karena tidak ada tanda itikad baik dari pihak lawan.

AS, kata Baqaei, menantang klausul kelima MoU itu. Klausul itu diklaim menekankan tanggung jawab Iran dalam menentukan pengaturan lintas aman kapal melalui Selat Hormuz.

Baqaei menegaskan, Iran akan terus melindungi kepentingan nasional dan kedaulatannya. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf juga menyatakan, Teheran tidak akan tunduk pada tekanan. ”Era perundungan dan pemerasan telah berakhir. Itu tidak mengarah ke mana pun. Kami tidak menyerah,” tulis Qalibaf di X.

Semua pihak harus tahu bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang.

Dalam perjanjian sementara itu, Iran dan AS sepakat kapal-kapal dapat melewati Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari. Namun, Teheran bersikeras harus mengendalikan rute kapal dan kelak mengenakan biaya pelintasan. AS dan banyak negara Arab Teluk menolak rencana Iran menarik biaya di selat tersebut.

MoU yang diteken Washington dan Teheran tiga pekan lalu dinilai dapat melemahkan pengaruh Iran atas Selat Hormuz. Meski Iran berkomitmen memberi lintasan aman saat MoU diteken, Teheran kemudian berulang kali menargetkan kapal yang melintas di luar rute yang ditetapkan Iran.

Langkah itu memperlihatkan Iran menegaskan daya tawar barunya di Selat Hormuz. Iran tak mau mengembalikannya sebagai selat terbuka bagi pelayaran internasional, seperti sebelum serangan AS-Irael ke Iran.

Qalibaf menegaskan, Teheran tidak berniat mengembalikan Selat Hormuz ke keadaan sebelum perang. ”Semua pihak harus tahu bahwa pengelolaan Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti sebelum perang,” kata Qalibaf, Senin (22/6/2026), sekembalinya dari perundingan empat pihak di Swiss, dikutip media Iran Press TV.

”Tentu saja, aturan internasional akan dipatuhi. Akan tetapi, Iran akan mengelola Selat Hormuz,” ujarnya.

Vali Nasr, dosen hubungan internasional dan studi Timur Tengah di Universitas Johns Hopkins, mengatakan, eskalasi terbaru bisa menyeret kedua pihak kembali ke perang skala penuh. Menurut Nasr, bagi Iran, AS terkesan sedang mendorong kapal-kapal melewati Selat Hormuz untuk mengambil daya tawar Teheran.

Jika itu terjadi, Iran merasa tidak lagi memiliki alat tawar dalam perundingan. ”Iran menyerang dengan agenda yang jelas dan Trump membalas,” kata Nasr dikutip dari The Atlantic.

Bagi Danny Citrinowicz, peneliti senior Institut Studi Keamanan Nasional Israel dan mantan pejabat Intelijen Pertahanan Israel, ketegangan baru di Selat Hormuz tidak mengejutkan. Dari sudut pandang Iran, mempertahankan daya tawar di selat itu penting.

Hal ini karena sanksi AS bisa dijatuhkan atau dicabut sesuai keputusan Washington, sementara kendali Iran atas Selat Hormuz bisa mengubahnya.

Menurut Citrinowicz, MoU sementara AS-Iran tidak menyelesaikan dua masalah besar, yakni Lebanon dan Selat Hormuz. Dua isu itu bukan persoalan pinggiran, melainkan bagian sentral dari perhitungan strategis kedua pihak.

Dari sisi Iran, MoU sementara AS-Iran menawarkan insentif finansial besar bagi Iran melalui keringanan sanksi, investasi luar negeri, dan akses ke dana yang dibekukan. Namun, Teheran belum melihat keuntungan finansial yang dijanjikan.

Perjanjian terbaru Israel-Lebanon yang dimediasi AS juga dipandang Teheran membalik substansi MoU AS-Iran. Dalam MoU itu, AS dan Iran menyepakati penghentian permanen operasi militer di semua front, termasuk Lebanon.

Namun, kerangka Israel-Lebanon justru mengecualikan Iran dan Hizbullah. Kesepakatan Israel-Lebanon tidak secara tegas mewajibkan Israel menghentikan serangan ke Hizbullah. Kesepakatan juga membuka ruang bagi Israel tetap berada di Lebanon selatan sampai Hizbullah dilucuti.

Citrinowicz menilai tujuan Washington terhadap Iran sendiri belum jelas. AS harus menentukan tujuan utamanya terhadap Iran. Jika prioritas AS adalah mencapai kesepakatan jangka panjang dengan Iran, Washington harus menerima Selat Hormuz kembali ke sebelum 28 Februari.

Sebaliknya, jika AS ingin memulihkan keadaan lama di Hormuz, AS harus siap berperang lama dan mengeluarkan biaya besar. Menurut Citrinowicz, serangan terbatas ke Iran mungkin hanya berdampak sementara.

Richard Fontaine, Kepala Eksekutif Pusat Center for New American Security (CNAS), dan mantan penasihat kebijakan luar negeri Senator John McCain, menilai Iran melemah. Meski demikian, Iran lebih berani mengambil risiko.

Menurut Fontaine, Iran sebenarnya memperoleh situasi pascaperang yang menguntungkan. Pengeboman berhenti, pelabuhan dibuka, MoU diteken, dan Iran diberi izin menjual minyak secara terbuka.

Namun, katanya, Teheran tampak bertekad mempertahankan kendali atas Selat Hormuz. Hal itu membuat AS gagal memulihkan Selat Hormuz. Padahal, hal ini adalah target utama setelah perang. Sementara itu, kesepakatan nuklir yang sudah ada sebelum perang pun belum selesai.

Fontaine memperkirakan masih akan ada beberapa putaran serangan-balasan, sementara biaya paling besar ditanggung ekonomi global, sekutu regional, dan rakyat Iran.

Negar Mortazavi, jurnalis dan analis Iran-Amerika serta Senior Fellow di Center for International Policy, menilai strategi Iran adalah diplomasi yang ditopang daya tawar. Teheran masih melihat nilai dalam negosiasi, tetapi ingin mempertahankan tekanan militer.

Ia juga mencatat ada skeptisisme mendalam di Teheran terhadap niat Washington. Sebagian pejabat Iran melihat kesepakatan saat ini bukan sebagai jalan menuju perdamaian, melainkan jeda. Mortazavi memperkirakan beberapa bulan ke depan dapat diwarnai gejolak berulang, bukan damai permanen ataupun perang total langsung.

Hamidreza Azizi, peneliti tamu lembaga kajian kebijakan luar negeri dan keamanan Jerman SWP, menilai serangan terbaru AS bukan sekadar balasan. Serangan itu kelanjutan untuk melemahkan kemampuan Iran di Selat Hormuz secara sistematis.

Azizi mencatat, menurut laporan dari Iran, serangan AS berlangsung intens dan menyebar di wilayah pesisir selatan Iran, sepanjang Teluk Persia, serta pulau-pulau yang menghadap Selat Hormuz. Serangan dilaporkan mencakup wilayah sekitar Chabahar dan Bushehr, yang sebelumnya tidak ditargetkan sejak gencatan senjata tercapai.

Risiko kini lebih besar dari runtuhnya MoU. Risiko itu sudah mencakup kemungkinan kembali ke perang skala penuh antara AS dan Iran. Ia ragu Trump dapat menang atas Iran dalam waktu dekat.

Iran justru punya beberapa pilihan balasan. Pilihan itu, antara lain, kembali menutup penuh Selat Hormuz, mendorong Houthi menekan Selat Bab el-Mandab, atau menyerang infrastruktur energi regional. Pilihan-pilihan itu akan menyeret ekonomi global semakin suram. (AP)